Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan H Burhanuddin dan H Suripno Sumas berpendapat, pemerintah provinsi melalui PT Penjamin Kredit Daerah Kalsel bisa mencontoh Jamkrida Jawa Timur.
Pendapat wakil rakyat dari Partai Golkar (Burhanuddin) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Suripno Sumas itu disampaikan di Banjarmasin, Jumat, sesudah Komisi II DPRD Kalsel studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim), pekan lalu.
Baik wakil rakyat dari Golkar maupun PKB itu mengaku, mengagumi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang cukup besar terhadap PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mereka.
Sebagai contoh penyertaan modal Pemprov Jatim terhadap Jamkrida setempat cukup besar, yaitu mencapai Rp175 miliar, ujar Suripno Sumas SH MH menjawab Antara Kalsel.
Hal lain yang cukup menarik, tutur alumnus Univesitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu, Pemprov Jatim menginstruksikan Jamkrida setempat melayani atau memberikan jaminan kepada semua pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meminjam modal ke bank.
Begitu pula terhadap korban lumpur Lapindo, gubernur setempat menyeru agar memanfaatkan Jamkrida untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim untuk modal usaha.
Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau Jamkrida Jatim berkembang pesat, sehingga dengan modal ratusan miliar rupiah, omzet BUMD yang bergerak di bidang jasa penjaminan permodalan tersebut, kini mencapai empat triliun rupiah, demikian Suripno Sumas.
Sementara itu, rekannya satu komisi, Burhanuddin S.Sos MPd mengharapkan, Pemprov Kalsel agar meningkatkan penyertaan modal kepada Jamkrida setempat supaya BUMD tersebut bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada UMKM.
Pelayanan yang lebih maksimal dari Jamkrida itu, menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, perlu guna semakin menumbuhkembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
Barhanuddin yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel itu, peran dan perkembangan Jamkrida di provinsinya sudah menunjukan kemajuan yang menggembirakan, kendati baru operasi atau berusia sekitar tiga tahun.
Pertumbuhan Jamkrida Kalsel akan semakin maju, tumbuh dan berkembang, kalau pemodalan untuk penjaminan juga kian besar, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
"Oleh sebab itu kita harapkan pula realisasi penyertaan modal dari pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel sebagaimana komitmen yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing Rp10 miliar," demikian Burhanuddin.
Pada kesempatan terpisah Direktur Utama (Dirut) Jamkrida Kalsel Abdul Hamid Rizal menerangkan, sejak peresmian Maret 2014, Jamkrida tersebut sudah memberikan penjaminan di provinsinya sebesar Rp150 miliar lebih atau mencapai 2.000 UMKM.
Jamkrida yang merupakan BUMD milik Pemprov Kalsel itu baru memiliki modal dasar sebesar Rp70,020 miliar, berasal dari penyertaan modal Pemprov setempat Rp50 miliar dan Koperasi PT Bank Kalsel Rp20 juta.
"Sedangkan penyertaan modal dari Pemkab/Pemkot seprovinsi tersebut sampai saat ini belum terealisasi, sehingga belum bisa pula mencapai ketentuan memiliki modal dasar minimal Rp200 miliar," demikian Abd Hamid Rizal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pendapat wakil rakyat dari Partai Golkar (Burhanuddin) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Suripno Sumas itu disampaikan di Banjarmasin, Jumat, sesudah Komisi II DPRD Kalsel studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim), pekan lalu.
Baik wakil rakyat dari Golkar maupun PKB itu mengaku, mengagumi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang cukup besar terhadap PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mereka.
Sebagai contoh penyertaan modal Pemprov Jatim terhadap Jamkrida setempat cukup besar, yaitu mencapai Rp175 miliar, ujar Suripno Sumas SH MH menjawab Antara Kalsel.
Hal lain yang cukup menarik, tutur alumnus Univesitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu, Pemprov Jatim menginstruksikan Jamkrida setempat melayani atau memberikan jaminan kepada semua pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meminjam modal ke bank.
Begitu pula terhadap korban lumpur Lapindo, gubernur setempat menyeru agar memanfaatkan Jamkrida untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim untuk modal usaha.
Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau Jamkrida Jatim berkembang pesat, sehingga dengan modal ratusan miliar rupiah, omzet BUMD yang bergerak di bidang jasa penjaminan permodalan tersebut, kini mencapai empat triliun rupiah, demikian Suripno Sumas.
Sementara itu, rekannya satu komisi, Burhanuddin S.Sos MPd mengharapkan, Pemprov Kalsel agar meningkatkan penyertaan modal kepada Jamkrida setempat supaya BUMD tersebut bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada UMKM.
Pelayanan yang lebih maksimal dari Jamkrida itu, menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, perlu guna semakin menumbuhkembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
Barhanuddin yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel itu, peran dan perkembangan Jamkrida di provinsinya sudah menunjukan kemajuan yang menggembirakan, kendati baru operasi atau berusia sekitar tiga tahun.
Pertumbuhan Jamkrida Kalsel akan semakin maju, tumbuh dan berkembang, kalau pemodalan untuk penjaminan juga kian besar, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
"Oleh sebab itu kita harapkan pula realisasi penyertaan modal dari pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel sebagaimana komitmen yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing Rp10 miliar," demikian Burhanuddin.
Pada kesempatan terpisah Direktur Utama (Dirut) Jamkrida Kalsel Abdul Hamid Rizal menerangkan, sejak peresmian Maret 2014, Jamkrida tersebut sudah memberikan penjaminan di provinsinya sebesar Rp150 miliar lebih atau mencapai 2.000 UMKM.
Jamkrida yang merupakan BUMD milik Pemprov Kalsel itu baru memiliki modal dasar sebesar Rp70,020 miliar, berasal dari penyertaan modal Pemprov setempat Rp50 miliar dan Koperasi PT Bank Kalsel Rp20 juta.
"Sedangkan penyertaan modal dari Pemkab/Pemkot seprovinsi tersebut sampai saat ini belum terealisasi, sehingga belum bisa pula mencapai ketentuan memiliki modal dasar minimal Rp200 miliar," demikian Abd Hamid Rizal.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016