Banjarmasin, Antaranews Kalsel - Seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan akan segera menerapkan sistem SP2D Online dalam melakukan proses pencairan SP2D melalui aplikasi.
"Dengan aplikasi SP2D ini pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan maksimal, dan keinginan Bank Kalsel memperbaiki layanan" kata Direktur Bisnis Bank Kalsel H. Supian Noor saat sosialisasi beberapa waktu lalu.
Penandatanganan MoU SP2D Online tahap pertama di lakukan Direktur Utama Bank Kalsel H. Irfan, Kepala BPKP Kalsel Sumitro dengan Pemerintah Daerah se Kalimantan Selatan di tengah acara Sosialisasi Transfrormasi BPD di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (30/8).
Penandatanganan tahap pertama dilakukan hampir seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Kalsel yang menggunakan aplikasi SIMDA yang di kembangkan BPKP sementara Kota Banjarmasin dan Pemprov kan menyusul di tahap kedua karena menggunakan aplikasi berbeda yaitu SIPKD yang dikembangkan Kemendagri.
Selama ini pemerintah daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan BPKP dan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang di kembangkan Kementrian Dalam Negeri. Kedua sistem tersebut diintegrasikan dengan sistem SP2D Online Bank Kalsel.
Layanan aplikasi SP2D Online adalah saluran distribusi elektronik yang di kembangkan Bank Kalsel untuk melakukan aktifitas terhadap rekening kas daerah berupa mutasi atau pemindahbukuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung ke rekening pihak ketiga.
Dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi setiap aktifitas transaksi penerimaan daerah secara realtime dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kas umum daerah secara transparan dan akuntabel.
Kalau sebelumnya dilakukan secraa manual yaitu Bendahara Umum Daerah membawa dokumen SP2D datang ke Bank Kalsel untuk melakukan transaksi keuangan, selanjutnya dilakukan verifikasi sebelum pencairan.
"SP2D memotong prosedur harus datang ke Bank Kalsel untuk melakukan transaksi keuangan,' kata Pemimpin Divisi Dana Jasa Anwari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dengan aplikasi SP2D ini pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan maksimal, dan keinginan Bank Kalsel memperbaiki layanan" kata Direktur Bisnis Bank Kalsel H. Supian Noor saat sosialisasi beberapa waktu lalu.
Penandatanganan MoU SP2D Online tahap pertama di lakukan Direktur Utama Bank Kalsel H. Irfan, Kepala BPKP Kalsel Sumitro dengan Pemerintah Daerah se Kalimantan Selatan di tengah acara Sosialisasi Transfrormasi BPD di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (30/8).
Penandatanganan tahap pertama dilakukan hampir seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Kalsel yang menggunakan aplikasi SIMDA yang di kembangkan BPKP sementara Kota Banjarmasin dan Pemprov kan menyusul di tahap kedua karena menggunakan aplikasi berbeda yaitu SIPKD yang dikembangkan Kemendagri.
Selama ini pemerintah daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan BPKP dan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang di kembangkan Kementrian Dalam Negeri. Kedua sistem tersebut diintegrasikan dengan sistem SP2D Online Bank Kalsel.
Layanan aplikasi SP2D Online adalah saluran distribusi elektronik yang di kembangkan Bank Kalsel untuk melakukan aktifitas terhadap rekening kas daerah berupa mutasi atau pemindahbukuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung ke rekening pihak ketiga.
Dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi setiap aktifitas transaksi penerimaan daerah secara realtime dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kas umum daerah secara transparan dan akuntabel.
Kalau sebelumnya dilakukan secraa manual yaitu Bendahara Umum Daerah membawa dokumen SP2D datang ke Bank Kalsel untuk melakukan transaksi keuangan, selanjutnya dilakukan verifikasi sebelum pencairan.
"SP2D memotong prosedur harus datang ke Bank Kalsel untuk melakukan transaksi keuangan,' kata Pemimpin Divisi Dana Jasa Anwari.
Editor : Herry Murdy Hernawam
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016