Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan menyarankan manajamen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru agar belajar tentang pengelolaan dan pelayanan rumah sakit pada RS milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF usai menjalani kunjungan kerja di RSUD Sidoarjo bersama sejumlah anggota dewan Komisi III di Kotabaru Rabu mengatakan, bagusnya pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi salah satu parameter baiknya pengelolaan sebuah rumah sakit, dan hal itu telah dijalankan oleh manajemen rumah sakit tersebut.
"Kami melihat pelayanan rumah sakit kepada para pasien begitu bagus, semuanya karena mereka mengaku telah menjalankan sesuai dengan prosedur operasi standar atau istilah lain Standard Operating Procedure (SOP)," kata H Mukhni.
Baiknya pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut sebut Mukhni, karena pemerintah kabupaten telah membuat kebijakan yang jelas peran dan fungsinya dalam perbaikan kinerja bagi para stakeholder khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat.
Diungkapkan, untuk menjaga konsistensi pelayanan yang prima terus berjalan, pemerintah setempat membentuk tim pengawas, yakni satu lembaga yang anggotanya dari sejumlah kalangan, diantaranya akademisi, sosilog dan profesi lain yang barkaitan, dan keberadaannya independent tidak melibatkan unsur birokrasi.
Tugas dan fungsi lembaga atau tim ini adalah mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan rumah sakit baik menyangkut manajemen, lingkungan hingga pelayanan, termasuk ketersediaan SDM sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit tipe B.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan, keberadaan tim pengawas merupakan lembaga independent yang pendiriannya berdasarkan perturan bupati, sehingga hasil pengawasan mereka harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
Melihat dari tugas dan fungsi lembaga bernama tim pengawas ini, Mukhni menilai sesuatu kebijakan yang sangat bagus, dan hal ini bisa diterapkan di Kabupaten Kotabaru yang keberadaan rumah sakit saat ini masih belum optimal dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
"Memang diakui dengan segala keterbatasan yang ada, khususnya ketersediaan SDM yakni tenaga dokter spesialist yang masih minim dan terbatas, RSUD Kotabaru harus tetap berusaha untuk menuju keperbaikan, apalagi sekarang dalam proses peningkatan kelas dari tipe C ke tipe B," ujarnya.
Oleh karenanya, ia menyarankan agar ada usaha serius dan nyata bagi eksekutif baik bupati, dinas terkait dan lebih khusus top manajement RSUD untuk melakukan upaya perbaikan tersebut, salah satunya dengan banyak belajar dan mencari tahu ke rumah sakit lain yang lebih bagus.
Rumah Sakit Sidoarjo bisa menjadi salah satu referensi, tapi Mukhni menyebut, di Banjarmasin juga ada rumah sakit tipe B yang pelayanan dan manajemennya jauh lebih bagus yakni Rumah Sakit Ansari Saleh milik pemerintah Provinsi Kalsel.
"Hal itu perlu dilakukan untuk menjadikan rumah sakit satu-satunya milik pemerintah Kabupaten Kotabaru ini bisa diandalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, tidak harus dirujuk ke daerah lain," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF usai menjalani kunjungan kerja di RSUD Sidoarjo bersama sejumlah anggota dewan Komisi III di Kotabaru Rabu mengatakan, bagusnya pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi salah satu parameter baiknya pengelolaan sebuah rumah sakit, dan hal itu telah dijalankan oleh manajemen rumah sakit tersebut.
"Kami melihat pelayanan rumah sakit kepada para pasien begitu bagus, semuanya karena mereka mengaku telah menjalankan sesuai dengan prosedur operasi standar atau istilah lain Standard Operating Procedure (SOP)," kata H Mukhni.
Baiknya pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut sebut Mukhni, karena pemerintah kabupaten telah membuat kebijakan yang jelas peran dan fungsinya dalam perbaikan kinerja bagi para stakeholder khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat.
Diungkapkan, untuk menjaga konsistensi pelayanan yang prima terus berjalan, pemerintah setempat membentuk tim pengawas, yakni satu lembaga yang anggotanya dari sejumlah kalangan, diantaranya akademisi, sosilog dan profesi lain yang barkaitan, dan keberadaannya independent tidak melibatkan unsur birokrasi.
Tugas dan fungsi lembaga atau tim ini adalah mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan rumah sakit baik menyangkut manajemen, lingkungan hingga pelayanan, termasuk ketersediaan SDM sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit tipe B.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan, keberadaan tim pengawas merupakan lembaga independent yang pendiriannya berdasarkan perturan bupati, sehingga hasil pengawasan mereka harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
Melihat dari tugas dan fungsi lembaga bernama tim pengawas ini, Mukhni menilai sesuatu kebijakan yang sangat bagus, dan hal ini bisa diterapkan di Kabupaten Kotabaru yang keberadaan rumah sakit saat ini masih belum optimal dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
"Memang diakui dengan segala keterbatasan yang ada, khususnya ketersediaan SDM yakni tenaga dokter spesialist yang masih minim dan terbatas, RSUD Kotabaru harus tetap berusaha untuk menuju keperbaikan, apalagi sekarang dalam proses peningkatan kelas dari tipe C ke tipe B," ujarnya.
Oleh karenanya, ia menyarankan agar ada usaha serius dan nyata bagi eksekutif baik bupati, dinas terkait dan lebih khusus top manajement RSUD untuk melakukan upaya perbaikan tersebut, salah satunya dengan banyak belajar dan mencari tahu ke rumah sakit lain yang lebih bagus.
Rumah Sakit Sidoarjo bisa menjadi salah satu referensi, tapi Mukhni menyebut, di Banjarmasin juga ada rumah sakit tipe B yang pelayanan dan manajemennya jauh lebih bagus yakni Rumah Sakit Ansari Saleh milik pemerintah Provinsi Kalsel.
"Hal itu perlu dilakukan untuk menjadikan rumah sakit satu-satunya milik pemerintah Kabupaten Kotabaru ini bisa diandalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, tidak harus dirujuk ke daerah lain," paparnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016