Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menyebutkan serapan anggaran daerah hingga Juli 2023 menjelang akhir tahun ini baru mencapai sekitar 33 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan Fakhrianto di Balangan, Senin, mengatakan dari 33 persen tersebut termasuk anggaran yang rutin dan di luar anggaran rutin yaitu gaji dan tunjangan sebesar sembilan persen yang merupakan anggaran modal pembangunan.
Baca juga: Bupati harapkan APBD 2024 pengaruhi stimulasi perkembangan UKM
Fakhrianto melanjutkan, keterlambatan lelang di Balangan juga dipengaruhi adanya perubahan aturan mekanisme dana alokasi khusus (DAK), yang isinya seluruh lelang harus terinput terakhir pada 31 Juli 2023.
"Banyak SKPD yang menyelesaikan DAK, jika tidak maka alokasi anggaran bisa hilang dan kembali ke pemerintah pusat, dan untuk 2023 kontrak DAK tercapai 96 persen," ucapnya.
Fakhrianto menuturkan dengan serapan anggaran yang rendah maka akan dilakukan pengukuran kapasitas kemampuan di setiap SKPD, yang mana juga menjadi tantangan untuk menggenjot penyerapan anggaran selama dua bulan terakhir.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang) Balangan Rahmadi Yusni, mengatakan untuk realisasi pembangunan dari perencanaan juga dimonitoring.
Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Banjarbaru apresiasi APBD capai Rp1,5 triliun
Rakhmadi melanjutkan, monitoring dilakukan setiap tiga bulan sekali dan kali ini sudah dilakukan untuk monitoring kali kedua.
Rakhmadi mengakui untuk pelaksanaan pembangunan jika dibanding dengan tahun lalu, maka batas waktu yang sama pada 2023 memang mengalami penurunan persentase dalam capaian pengerjaan dalam perencanaan.
Dia menjelaskan dari data rekapitulasi evaluasi RKPD Kabupaten Balangan untuk Triwulan II, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja SKPD 2023 adalah 27,85 persen dengan kategori sangat rendah.
Rakhmadi Yusni menambahkan, bahwa saat ini juga banyak pengerjaan yang tengah berjalan, dan biasanya akan meningkat pada saat akhir tahun saat banyak pengerjaan yang selesai dikerjakan.
"Pada saat banyak pengerjaan yang telah dilakukan selesai, maka persentase penyerapan anggaran dan pelaksanaan program perencanaan juga akan bertambah," imbuhnya.
Diketahui pada tahun 2021 APBD Kabupaten Balangan di angka Rp1,3 triliun, dan naik pada 2022 APBD Balangan menjadi Rp1,8 triliun.
Kemudian pada APBD pada 2023 kembali bertambah, hingga anggaran perubahan menyentuh angka Rp2,6 triliun.
Baca juga: DPRD HSS setujui pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan Fakhrianto di Balangan, Senin, mengatakan dari 33 persen tersebut termasuk anggaran yang rutin dan di luar anggaran rutin yaitu gaji dan tunjangan sebesar sembilan persen yang merupakan anggaran modal pembangunan.
Baca juga: Bupati harapkan APBD 2024 pengaruhi stimulasi perkembangan UKM
Fakhrianto melanjutkan, keterlambatan lelang di Balangan juga dipengaruhi adanya perubahan aturan mekanisme dana alokasi khusus (DAK), yang isinya seluruh lelang harus terinput terakhir pada 31 Juli 2023.
"Banyak SKPD yang menyelesaikan DAK, jika tidak maka alokasi anggaran bisa hilang dan kembali ke pemerintah pusat, dan untuk 2023 kontrak DAK tercapai 96 persen," ucapnya.
Fakhrianto menuturkan dengan serapan anggaran yang rendah maka akan dilakukan pengukuran kapasitas kemampuan di setiap SKPD, yang mana juga menjadi tantangan untuk menggenjot penyerapan anggaran selama dua bulan terakhir.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang) Balangan Rahmadi Yusni, mengatakan untuk realisasi pembangunan dari perencanaan juga dimonitoring.
Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Banjarbaru apresiasi APBD capai Rp1,5 triliun
Rakhmadi melanjutkan, monitoring dilakukan setiap tiga bulan sekali dan kali ini sudah dilakukan untuk monitoring kali kedua.
Rakhmadi mengakui untuk pelaksanaan pembangunan jika dibanding dengan tahun lalu, maka batas waktu yang sama pada 2023 memang mengalami penurunan persentase dalam capaian pengerjaan dalam perencanaan.
Dia menjelaskan dari data rekapitulasi evaluasi RKPD Kabupaten Balangan untuk Triwulan II, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja SKPD 2023 adalah 27,85 persen dengan kategori sangat rendah.
Rakhmadi Yusni menambahkan, bahwa saat ini juga banyak pengerjaan yang tengah berjalan, dan biasanya akan meningkat pada saat akhir tahun saat banyak pengerjaan yang selesai dikerjakan.
"Pada saat banyak pengerjaan yang telah dilakukan selesai, maka persentase penyerapan anggaran dan pelaksanaan program perencanaan juga akan bertambah," imbuhnya.
Diketahui pada tahun 2021 APBD Kabupaten Balangan di angka Rp1,3 triliun, dan naik pada 2022 APBD Balangan menjadi Rp1,8 triliun.
Kemudian pada APBD pada 2023 kembali bertambah, hingga anggaran perubahan menyentuh angka Rp2,6 triliun.
Baca juga: DPRD HSS setujui pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2023
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023