Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah membentuk tim penanggulangan kemiskinan untuk menangani berbagai program pengentasan kemiskinan.
Kepala Bappeda HST H Hasbi mengatakan, tim penanggulangan kemiskinan memiliki empat kelompok kerja dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, penanggulangan kemiskinan berbasis UKM dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar.
Menurut dia, pembentukan tim penanggulangan kemiskinan sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam rapat pendahuluan beberapa SKPD menyusun prioritas penanggulangan kemiskinan antara lain berkaitan Prioritas bidang intervensi dan wilayah intervensi pada dimensi kemiskinan dan ketenaga kerjaan(Disnakertransos HST), Dimensi Kesehatan (Dinkes HST), Dimensi Pendidikan (Disdik HST), Ketahanan Pangan (Badan Ketahanan Pangan HST) dan Dimensi Infrastruktur (Dinas PU HST).
Wakil Ketua tim penanggulangan kemiskinan HST sekaligus Sekda HST IBG Dharma Putra mengungkapkan langkah awal kerja tim adalah membentuk kesekretariatan tim penanggulangan kemiskinan beserta kelengkapan administrasi dan personalia, membentuk perencanaan kerja dan jadwal kegiatan kesekretariatan, menyusun Rencana strategis, tugas pokok dan fungsi serta evaluasi.
"Untuk yang akan datang diharapkan SKPD terkait dengan program penanggulangan kemiskinan jangan diwakilkan mengingat pentingnya rapat tersebut dihadiri pimpinan SKPD untuk memahami dan melaksanakan rencana kerja yang dibuat,"katanya.
Dijelaskannya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan strategis, dengan strategi antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, menjamin keberlanjutan UMKM, mensinergikan kebijakan dan dan program menanggulangi kemiskinan.
Sementara fungsi tim adalah untuk supervisi dan memonitoring penanggulangan kemiskinan dari perencanaan tujuan, pencapaian target, penyerapan dan kendala, pemantauan dan evaluasi, penanganan keluhan, laporan pelaksanaan dan pencapaian program.
Rapat Koordinasi turut dihadiri Para Asisten dan Pimpinan SKPD, Para Pimpinan BUMD dan Tokoh masyarakat serta Undangan lainnya.(Fat/Humas/B
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
Kepala Bappeda HST H Hasbi mengatakan, tim penanggulangan kemiskinan memiliki empat kelompok kerja dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, penanggulangan kemiskinan berbasis UKM dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar.
Menurut dia, pembentukan tim penanggulangan kemiskinan sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam rapat pendahuluan beberapa SKPD menyusun prioritas penanggulangan kemiskinan antara lain berkaitan Prioritas bidang intervensi dan wilayah intervensi pada dimensi kemiskinan dan ketenaga kerjaan(Disnakertransos HST), Dimensi Kesehatan (Dinkes HST), Dimensi Pendidikan (Disdik HST), Ketahanan Pangan (Badan Ketahanan Pangan HST) dan Dimensi Infrastruktur (Dinas PU HST).
Wakil Ketua tim penanggulangan kemiskinan HST sekaligus Sekda HST IBG Dharma Putra mengungkapkan langkah awal kerja tim adalah membentuk kesekretariatan tim penanggulangan kemiskinan beserta kelengkapan administrasi dan personalia, membentuk perencanaan kerja dan jadwal kegiatan kesekretariatan, menyusun Rencana strategis, tugas pokok dan fungsi serta evaluasi.
"Untuk yang akan datang diharapkan SKPD terkait dengan program penanggulangan kemiskinan jangan diwakilkan mengingat pentingnya rapat tersebut dihadiri pimpinan SKPD untuk memahami dan melaksanakan rencana kerja yang dibuat,"katanya.
Dijelaskannya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan strategis, dengan strategi antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, menjamin keberlanjutan UMKM, mensinergikan kebijakan dan dan program menanggulangi kemiskinan.
Sementara fungsi tim adalah untuk supervisi dan memonitoring penanggulangan kemiskinan dari perencanaan tujuan, pencapaian target, penyerapan dan kendala, pemantauan dan evaluasi, penanganan keluhan, laporan pelaksanaan dan pencapaian program.
Rapat Koordinasi turut dihadiri Para Asisten dan Pimpinan SKPD, Para Pimpinan BUMD dan Tokoh masyarakat serta Undangan lainnya.(Fat/Humas/B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011