Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 (delapan) kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Undonesia(BPK-RI) Kalimantan Selatan, di Kantor Perwakilan BPK-RI Kota Banjarbaru, Rabu.
Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Undonesia(BPK-RI) Kalimantan Selatan Rahmadi menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD, bupati/walikota beserta jajaran atas kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaa oleh tim BPK.
Baca juga: Kalsel kemarin, Banjarbaru penyangga IKN hingga sembilan daerah raih WTP
“Bersama-sama kita berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel,” sebut Rahmadi.
Menurut Rahmadi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah untuk Kabupaten Batola dan kota Banjarbaru sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
“Berdasarkan kriteria telah ditetapkan dan sesuai SPKN, maka BPK- RI berpendapat posisi keuangan Pemkab Batola tanggal 31 Desember 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), “ sebutnya.
Pencapaian opini tertinggi dalam kualitas LKPD, harap dia, menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Pemda diharapkan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal, yang pada akhirnya mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945," pintanya.
Penjabat Bupati Batola Mujiyat mengatakan, capaian tersebut adalah capaian kinerja Sekda Batola dan tim sangat bagus dan patut mendapatkan apresiasi.
“Apalagi capaian delapan (8) kali berturut ini menjadi prestasi tersendiri dan sesuai harapan ibu Noormiliyani untuk menjadikan Batola yang Setara bisa terwujud, “sebut Mujiyat.
Dengan raihan tersebut, ucap dia, tentunya menjadi harapan agar Batola bisa bersaing dengan kabupaten lainnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian delapan kali berturut-turut diraih Batola sejak tahun 2015, pada masa jabatan Bupati Hasanuddin Murad dan Wakil Bupati Ma'mun Kaderi sebanyak dua kali, pada masa jabatan Bupati Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati H Rahmadian Noor sebanyak lima kali dan pada masa jabatan Penjabat Bupati Mujiyat satu kali.
Penjabat Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat didampingi Sekretaris daerah Batola Zulkipli Yadi Noor, Kepala inspektorat Batola Ismed Zulfikar, Kasatpol PP Batola Dahtiar Fajar, Wakil Ketua DPRD Batola Agung purnomo dan kabag Prokopimda Setdakab Batola Arief Wisuda Wardana hadir langsung menerima LHP Batola dengan predikat WTP.
Selain Batola, penyerahan juga dilakukan bersama Kota Banjarbaru dihadiri langsung oleh Walikota Aditya Mufti Arifin dan Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar.
Baca juga: Kotabaru raih opini WTP pengelolaan keuangan untuk kedelapan kalinya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Undonesia(BPK-RI) Kalimantan Selatan Rahmadi menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD, bupati/walikota beserta jajaran atas kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaa oleh tim BPK.
Baca juga: Kalsel kemarin, Banjarbaru penyangga IKN hingga sembilan daerah raih WTP
“Bersama-sama kita berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel,” sebut Rahmadi.
Menurut Rahmadi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah untuk Kabupaten Batola dan kota Banjarbaru sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
“Berdasarkan kriteria telah ditetapkan dan sesuai SPKN, maka BPK- RI berpendapat posisi keuangan Pemkab Batola tanggal 31 Desember 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), “ sebutnya.
Pencapaian opini tertinggi dalam kualitas LKPD, harap dia, menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Pemda diharapkan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal, yang pada akhirnya mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945," pintanya.
Penjabat Bupati Batola Mujiyat mengatakan, capaian tersebut adalah capaian kinerja Sekda Batola dan tim sangat bagus dan patut mendapatkan apresiasi.
“Apalagi capaian delapan (8) kali berturut ini menjadi prestasi tersendiri dan sesuai harapan ibu Noormiliyani untuk menjadikan Batola yang Setara bisa terwujud, “sebut Mujiyat.
Dengan raihan tersebut, ucap dia, tentunya menjadi harapan agar Batola bisa bersaing dengan kabupaten lainnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian delapan kali berturut-turut diraih Batola sejak tahun 2015, pada masa jabatan Bupati Hasanuddin Murad dan Wakil Bupati Ma'mun Kaderi sebanyak dua kali, pada masa jabatan Bupati Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati H Rahmadian Noor sebanyak lima kali dan pada masa jabatan Penjabat Bupati Mujiyat satu kali.
Penjabat Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat didampingi Sekretaris daerah Batola Zulkipli Yadi Noor, Kepala inspektorat Batola Ismed Zulfikar, Kasatpol PP Batola Dahtiar Fajar, Wakil Ketua DPRD Batola Agung purnomo dan kabag Prokopimda Setdakab Batola Arief Wisuda Wardana hadir langsung menerima LHP Batola dengan predikat WTP.
Selain Batola, penyerahan juga dilakukan bersama Kota Banjarbaru dihadiri langsung oleh Walikota Aditya Mufti Arifin dan Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar.
Baca juga: Kotabaru raih opini WTP pengelolaan keuangan untuk kedelapan kalinya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023