Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Bardiansyah berpendapat, untuk membangun jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, perlu kebersamaan.
Pendapatnya itu menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu, sehubungan dengan pemerintah pusat belum menganggarkan untuk pembangunan jembatan di wilayah timur provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Sementara pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel sudah mengeluarkan dana selama dua tahun anggaran sejak 2015 untuk pembangunan jembatan yang akan menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut - tempat ibukota Kabupaten Kotabaru itu.
"Perjuangan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat buat pembangunan jembatan terpanjang di Kalsel ini, tidak cukup cuma DPRD dan Pemprov setempat," tutur wakil rakyat dari Partai Golkar bergelar doktor dan magister manajemen tersebut.
Tapi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel tersebut, perlu juha keterlibatan wakil-wakil rakyat asal provinsi ini yang berada di `Senayan` (menjadi anggota DPR RI dan DPD RI).
Pasalnya, keberadaan jembatan itu nanti bukan saja untuk kepentingan warga "gunung bamega" (gunung berawan) Kotabaru dan daerah sekitar, melainkan pula bagi masyarakat
Kalsel dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
"Bahkan keberadaan Jembatan Kotabaru itu akan mempunyai makna strategis dalam menunjang ketahanan nusantara, karena kabupaten paling timur Kalsel tersebut juga merupakan daerah maritim," lanjut anggota DPRD dua periode tingkat provinsi itu.
Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau anggota DPR RI dan DPD RI asal Kalsel, terlebih bagi yang menduduki posisi penting untuk turut memperjuangkan bantuan pemerintah pusat buat pembangunan Jembatan Kotabaru, demikian Bardiansyah.
Pembangunan Jembatan Kotabaru dengan bentang sekitar tiga kilometer itu perkiraan memerlukan dana mencapai Rp3,6 triliun, dengan sistem sharing Pemprov Kalsel Rp500 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu yang menjadi titik tumpu penyebarangan tersebut masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan sisanya sekitar Rp2,6 triliun atau untuk bentang utama jembatan tersebut diharapkan bantuan pemerintah pusat, dan Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan Rp110 miliar lebih untuk pembangunan jalan penghubung jembatan serta membuat "design engineering detail" (DED).
Sementara Pembakan Kotabaru dan Tanbu bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan untuk aksis pembangunan jembatan yang akan menggunakan rancang bangun ala luar negeri itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pendapatnya itu menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu, sehubungan dengan pemerintah pusat belum menganggarkan untuk pembangunan jembatan di wilayah timur provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Sementara pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel sudah mengeluarkan dana selama dua tahun anggaran sejak 2015 untuk pembangunan jembatan yang akan menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut - tempat ibukota Kabupaten Kotabaru itu.
"Perjuangan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat buat pembangunan jembatan terpanjang di Kalsel ini, tidak cukup cuma DPRD dan Pemprov setempat," tutur wakil rakyat dari Partai Golkar bergelar doktor dan magister manajemen tersebut.
Tapi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel tersebut, perlu juha keterlibatan wakil-wakil rakyat asal provinsi ini yang berada di `Senayan` (menjadi anggota DPR RI dan DPD RI).
Pasalnya, keberadaan jembatan itu nanti bukan saja untuk kepentingan warga "gunung bamega" (gunung berawan) Kotabaru dan daerah sekitar, melainkan pula bagi masyarakat
Kalsel dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
"Bahkan keberadaan Jembatan Kotabaru itu akan mempunyai makna strategis dalam menunjang ketahanan nusantara, karena kabupaten paling timur Kalsel tersebut juga merupakan daerah maritim," lanjut anggota DPRD dua periode tingkat provinsi itu.
Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau anggota DPR RI dan DPD RI asal Kalsel, terlebih bagi yang menduduki posisi penting untuk turut memperjuangkan bantuan pemerintah pusat buat pembangunan Jembatan Kotabaru, demikian Bardiansyah.
Pembangunan Jembatan Kotabaru dengan bentang sekitar tiga kilometer itu perkiraan memerlukan dana mencapai Rp3,6 triliun, dengan sistem sharing Pemprov Kalsel Rp500 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu yang menjadi titik tumpu penyebarangan tersebut masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan sisanya sekitar Rp2,6 triliun atau untuk bentang utama jembatan tersebut diharapkan bantuan pemerintah pusat, dan Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan Rp110 miliar lebih untuk pembangunan jalan penghubung jembatan serta membuat "design engineering detail" (DED).
Sementara Pembakan Kotabaru dan Tanbu bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan untuk aksis pembangunan jembatan yang akan menggunakan rancang bangun ala luar negeri itu.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016