Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan kembali akan menemui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membicarakan masalah Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hamsyuri SH mengemukakan itu menanggapi tuntutan Pemuda Islam provinsi tersebut yang berunjukrasa di Banjarmasin, Kamis.
"Kita tidak akan henti-hentinya menemui Kemenhub dan Pimpinan PT Angkasa Pura (AP) I di Jakarta untuk mendesak agar segera pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor di wilayah Kota Banjarbaru (27 kilometer utara Banjarmasin) itu," tegasnya.
Pensiunan pegawai negeri sipili yang bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan sependapat dengan tuntutan Pemuda Islam Kalsel tersebut yang meminta agar AP I segera merealisasi pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor.
"Apalagi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel menyatakan, permasalahan pembebasan lahan untuk pengembangan bandara tersebut sudah dianggap selesai, sehingga tidak ada alasan lagi bagi AP I untuk segera memulai pekerjaan," lanjut wakil rakyat bergelar sarjana hukum itu.
Terkait persoalan pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tersebut, tuturnya, DPRD Kalsel malalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruk, sudah beberapa kali menermui Kemenhub dan pimpinan pusat AP I di Jakarta.
"Terakhir pada minggu pertama Mei 2016, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan tersebut menermui Kemenhub dan Pimpinan Pusat AP I. Ketika itu, Pimpinan Pusat AP I menyatakan, kini sedang persiapan proses lelang untuk pembangunan Bandara Sjamsudin Noor," demikian Hamsyuri.
Sebelumnya dalam berunjukrasa, Pemuda Islam Kalsel meminta DPRD provinsi setempat menindaklanjuti janji AP I agar segera pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor dan jangan sampai tertunda lagi.
Rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor sejak beberapa tahun lalu, setidaknya ada dua kali penundaan pelaksanaan, dengan alasan karena permasalahan pembebasan lahan belum selesai, serta kondisi nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat yang belum stabil.
Pasalnya sebagian besar komponen untuk pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tersebut berupa barang impor atau menggunakan mata uang dolar, sehingga ketika kontraktor belum ada berani ikut tender.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hamsyuri SH mengemukakan itu menanggapi tuntutan Pemuda Islam provinsi tersebut yang berunjukrasa di Banjarmasin, Kamis.
"Kita tidak akan henti-hentinya menemui Kemenhub dan Pimpinan PT Angkasa Pura (AP) I di Jakarta untuk mendesak agar segera pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor di wilayah Kota Banjarbaru (27 kilometer utara Banjarmasin) itu," tegasnya.
Pensiunan pegawai negeri sipili yang bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan sependapat dengan tuntutan Pemuda Islam Kalsel tersebut yang meminta agar AP I segera merealisasi pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor.
"Apalagi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel menyatakan, permasalahan pembebasan lahan untuk pengembangan bandara tersebut sudah dianggap selesai, sehingga tidak ada alasan lagi bagi AP I untuk segera memulai pekerjaan," lanjut wakil rakyat bergelar sarjana hukum itu.
Terkait persoalan pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tersebut, tuturnya, DPRD Kalsel malalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruk, sudah beberapa kali menermui Kemenhub dan pimpinan pusat AP I di Jakarta.
"Terakhir pada minggu pertama Mei 2016, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan tersebut menermui Kemenhub dan Pimpinan Pusat AP I. Ketika itu, Pimpinan Pusat AP I menyatakan, kini sedang persiapan proses lelang untuk pembangunan Bandara Sjamsudin Noor," demikian Hamsyuri.
Sebelumnya dalam berunjukrasa, Pemuda Islam Kalsel meminta DPRD provinsi setempat menindaklanjuti janji AP I agar segera pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor dan jangan sampai tertunda lagi.
Rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor sejak beberapa tahun lalu, setidaknya ada dua kali penundaan pelaksanaan, dengan alasan karena permasalahan pembebasan lahan belum selesai, serta kondisi nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat yang belum stabil.
Pasalnya sebagian besar komponen untuk pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tersebut berupa barang impor atau menggunakan mata uang dolar, sehingga ketika kontraktor belum ada berani ikut tender.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016