Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyebut Kalimantan Selatan bisa menjadi center of excellent, karena memiliki sumber daya alam melimpah dan tengah memasuki bonus demografi. Apalagi prevalensi stunting Kalimantan Selatan saat ini turun tajam dan bisa menjadikan sumber daya manusia unggul.
Berdasarkan keterangan tertulis Perwakilan BKKBN Kalsel, Sabtu, hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menerima kunjungan audiensi DPRD Kalimantan Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Selatan di auditorium BKKBN Pusat di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Kamis (2/3).
“Kalimantan Selatan punya potensi yang besar. Kalau saya bayangkan seandainya sumber daya alam bisa berubah menjadi SDM yang unggul, wah bisa jadi seperti apa? Saya membayangkan Kalimantan Selatan menjadi Center Of Excellent dengan kekuatan SDM. Persiapannya disiapkan dengan SDM yang unggul dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tidak semua daerah beruntung seperti Kalimantan Selatan,” kata Hasto Wardoyo.
Selanjutnya Hasto Wardoyo menyebutkan, angka prevalensi stunting Kalimantan Selatan yang turun tajam. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting Kalsel berada pada angka 30 persen, namun di tahun 2022 turun menjadi 24,6 persen.
Ia juga mengatakan selain stunting, pembangunan SDM yang perlu diperhatikan adalah persoalan remaja di Kalsel. Hal ini terkait mental emotional disorder, yang jumlahnya mencapai 9,8 persen. Hasto Wardoyo juga menyebutkan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) sebanyak 7 dari 1000 orang, serta perhatikan remaja-remajanya.
“Remaja adolescent betul-betul dikendalikan, jangan putus sekolah, jangan pernikahan dini, jangan hamil. Itu juga menjadi penyebab stunting. TFR di Kalimantan Selatan rata-rata 1 perempuan di Kalimatan Selatan masih 2,34, targetnya nasional 2,1, sehingga KB nya harus digencarkan lagi,” kata Hasto.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan pada kesempatan itu meminta arahan dan kiat-kiat kepada BKKBN Pusat terkait strategi percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan DAK di provinsi Kalsel, karena dua kabupaten/kota memiliki angka penyerapan DAK yang rendah, yakni Hulu Sungai Tengah dan Banjarmasin.
“Kami ingin mencoba di tahun 2023 ini agar kedua kabupaten/kota ini bisa sesuai harapan. Kami mohon untuk bisa memberikan kiat-kiat bagaimana nanti strategi kebijakan pencapaian program percepatan penurunan stunting Kalimantan Selatan, dan terkait program DAK,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noorita Ayu Febria R. yang hadir dalam acara tersebut sangat mendukung program BKKBN dan percepatan penurunan Stunting.
Bahkan DPRD Kalsel sangat ingin berkontribusi dan berpartisipasi untuk terjun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang penanggulangan stunting.
Sedangkan Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Almien Ashar Safari berharap adanya peraturan dari pusat terkait penanggulangan stunting agar ada keseragaman kebijakan di Provinsi Kalsel dan memudahkan para pembuat kebijakan membuat inovasi-inovasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Direktur BKKBN Pusat, Komisi I DPRD Kalsel, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, KPM Satgas Penanganan Stunting, dan seluruh OPD-KB kabupaten/kota Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Berdasarkan keterangan tertulis Perwakilan BKKBN Kalsel, Sabtu, hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menerima kunjungan audiensi DPRD Kalimantan Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Selatan di auditorium BKKBN Pusat di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Kamis (2/3).
“Kalimantan Selatan punya potensi yang besar. Kalau saya bayangkan seandainya sumber daya alam bisa berubah menjadi SDM yang unggul, wah bisa jadi seperti apa? Saya membayangkan Kalimantan Selatan menjadi Center Of Excellent dengan kekuatan SDM. Persiapannya disiapkan dengan SDM yang unggul dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tidak semua daerah beruntung seperti Kalimantan Selatan,” kata Hasto Wardoyo.
Selanjutnya Hasto Wardoyo menyebutkan, angka prevalensi stunting Kalimantan Selatan yang turun tajam. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting Kalsel berada pada angka 30 persen, namun di tahun 2022 turun menjadi 24,6 persen.
Ia juga mengatakan selain stunting, pembangunan SDM yang perlu diperhatikan adalah persoalan remaja di Kalsel. Hal ini terkait mental emotional disorder, yang jumlahnya mencapai 9,8 persen. Hasto Wardoyo juga menyebutkan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) sebanyak 7 dari 1000 orang, serta perhatikan remaja-remajanya.
“Remaja adolescent betul-betul dikendalikan, jangan putus sekolah, jangan pernikahan dini, jangan hamil. Itu juga menjadi penyebab stunting. TFR di Kalimantan Selatan rata-rata 1 perempuan di Kalimatan Selatan masih 2,34, targetnya nasional 2,1, sehingga KB nya harus digencarkan lagi,” kata Hasto.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan pada kesempatan itu meminta arahan dan kiat-kiat kepada BKKBN Pusat terkait strategi percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan DAK di provinsi Kalsel, karena dua kabupaten/kota memiliki angka penyerapan DAK yang rendah, yakni Hulu Sungai Tengah dan Banjarmasin.
“Kami ingin mencoba di tahun 2023 ini agar kedua kabupaten/kota ini bisa sesuai harapan. Kami mohon untuk bisa memberikan kiat-kiat bagaimana nanti strategi kebijakan pencapaian program percepatan penurunan stunting Kalimantan Selatan, dan terkait program DAK,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noorita Ayu Febria R. yang hadir dalam acara tersebut sangat mendukung program BKKBN dan percepatan penurunan Stunting.
Bahkan DPRD Kalsel sangat ingin berkontribusi dan berpartisipasi untuk terjun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang penanggulangan stunting.
Sedangkan Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Almien Ashar Safari berharap adanya peraturan dari pusat terkait penanggulangan stunting agar ada keseragaman kebijakan di Provinsi Kalsel dan memudahkan para pembuat kebijakan membuat inovasi-inovasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Direktur BKKBN Pusat, Komisi I DPRD Kalsel, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, KPM Satgas Penanganan Stunting, dan seluruh OPD-KB kabupaten/kota Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023