Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus sosialisasikan migrasi tv analog ke digital.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, yang juga membidangi media massa, H Suripno Sumas mengemukakan itu sebelum rapat paripurna dewan provinsi tersebut di Banjarmasin, Kamis.
"Kami Komisi I mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPID Kalsel dan mereka menyatakan terus melakukan sosialisasi tv digital, kendati tak punya kewenangan membantu set top box (STB) atau alat bantu tv digital," kutip Suripno.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menerangkan, pemerintah sekarang memprogramkan migrasi tv analog ke digital, namun tidak semua warga masyarakat bisa mengikuti, terutama mereka yang kurang mampu dan tinggal di daerah jauh terpencil.
Migrasi tv analog ke digital guna memberi kenyamanan masyarakat/pemirsa dalam menikmati tayangan televisi karena suara dan gambar/visual lebih jelas.
Oleh karenanya pemerintah membantu STB kepada warga masyarakat tergolong miskin agar bisa menikmati tayangan tv digital yang penyalurannya berdasarkan data Dinas Sosial setempat.
Mengenai kinerja KPID Kalsel 2022, dia menyatakan, hal tersebut belum maksimal karena masih terbatasnya anggaran pemberian dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
"Oleh sebab itu, kita harapkan ada penambahan pada perubahan APBD 2023," ujar mantan Ketua KPID provinsi yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Dalam RDP dengan KPID Kalsel pada 15 Februari lalu berbagai masalah yang mereka ungkapkan yang menjadi kendala kinerja belum maksimal, demikian Suripno Sumas.
Sementara di Kota Banjarmasin rencana menghentikan tv analog Maret mendatang sesudah beberapa kali penundaan karena belum siapnya menerapkan sistem digital.
=
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, yang juga membidangi media massa, H Suripno Sumas mengemukakan itu sebelum rapat paripurna dewan provinsi tersebut di Banjarmasin, Kamis.
"Kami Komisi I mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPID Kalsel dan mereka menyatakan terus melakukan sosialisasi tv digital, kendati tak punya kewenangan membantu set top box (STB) atau alat bantu tv digital," kutip Suripno.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menerangkan, pemerintah sekarang memprogramkan migrasi tv analog ke digital, namun tidak semua warga masyarakat bisa mengikuti, terutama mereka yang kurang mampu dan tinggal di daerah jauh terpencil.
Migrasi tv analog ke digital guna memberi kenyamanan masyarakat/pemirsa dalam menikmati tayangan televisi karena suara dan gambar/visual lebih jelas.
Oleh karenanya pemerintah membantu STB kepada warga masyarakat tergolong miskin agar bisa menikmati tayangan tv digital yang penyalurannya berdasarkan data Dinas Sosial setempat.
Mengenai kinerja KPID Kalsel 2022, dia menyatakan, hal tersebut belum maksimal karena masih terbatasnya anggaran pemberian dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
"Oleh sebab itu, kita harapkan ada penambahan pada perubahan APBD 2023," ujar mantan Ketua KPID provinsi yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Dalam RDP dengan KPID Kalsel pada 15 Februari lalu berbagai masalah yang mereka ungkapkan yang menjadi kendala kinerja belum maksimal, demikian Suripno Sumas.
Sementara di Kota Banjarmasin rencana menghentikan tv analog Maret mendatang sesudah beberapa kali penundaan karena belum siapnya menerapkan sistem digital.
=
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023