Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kalimantan Selatan H Puar Junaidi S.Sos menuding Komite Olahraga Nasional Indonesia provinsi setempat kurang transparan atau keterbukaan.
"Kekurangterbukaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu terutama dalam hal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)," ujarnya kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat.
Menurut Ketua PSTI Kalsel yang juga anggota DPRD provinsi setempat itu, dia sudah beberapa kali minta pihak KONI untuk terbuka terkait RKA.
Perlunya keterbukaan RKA itu, menurut dia, untuk mengetahui program maupun kegiatan KONI yang menggunakan anggaran cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2016 mencapai Rp34 miliar.
Puar yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mengatakan, permintaan pihaknya agar KONI terbuka terkait RKA, namun Sekretaris KONI tersebut, Sarmidi menjawab, tidak mendapat izin Ketua KONI.
"Padahal saat pertemuan dengan Ketua KONI yang juga hadir Sekretaris dan Wakil Ketua Guti Perdana, Ketua KONI minta kepada Sekretarisnya menyerahkan RKA itu, tapi belakangan Ketua KONI berubah pikiran dan sampai sekarang tidak juga diserahkan," tuturnya.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Golkar itu sangat menyayangkan sikap pengurus elit KONI provinsinya yang tidak ada keterbukaan dengan cabang olahraga (cabor) terkait RKA.
"Sebab saat mengusulkan anggaran itu untuk dan atas nama cabor. Jadi sangat wajar kalau cabor ingin mengetahui apa saja kegiatan KONI yang terprogram dan teranggarkan terutama dalam menghadapi PON XIX yang sudah di ambang pintu," katanya.
Ketua PSTI Kalsel yang telah berhasil mengantarkan regu putra sepak takraw provinsinya lolos ke PON Jawa Barat dengan meraih medali emas ini menegaskan, sangat wajar bila cabor-cabor mengetahui RKA tersebut.
Karena, lanjut Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalsel tersebut, dari RKA akan terlihat anggaran itu untuk apa saja, termasuk pula cabor yang terbanyak atau pun paling sedikit menggunakan anggaran.
"Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam penggunaan APBD Kalsel yang cukup besar, yaitu mencapai Rp34 miliar. Apakah sudah tepat sasaran atau belum, serta apakah atlet benar-benar merasakan atau belum terhadap anggaran itu," tegasnya.
Selain itu, akan terlihat perbandingan anggaran yang digunakan untuk atlet dan untuk operasional KONI Provinsi Kalsel.
Begitu pula dengan menyampaikan RKA kepada semua cabor, mereka akan punya beban untuk mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan di APBD yang merupakan milik seluruh rakyat Kalsel untuk mendukung agar atlet-atlet bisa meraih prestasi, demikian Puar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kekurangterbukaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu terutama dalam hal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)," ujarnya kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat.
Menurut Ketua PSTI Kalsel yang juga anggota DPRD provinsi setempat itu, dia sudah beberapa kali minta pihak KONI untuk terbuka terkait RKA.
Perlunya keterbukaan RKA itu, menurut dia, untuk mengetahui program maupun kegiatan KONI yang menggunakan anggaran cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2016 mencapai Rp34 miliar.
Puar yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mengatakan, permintaan pihaknya agar KONI terbuka terkait RKA, namun Sekretaris KONI tersebut, Sarmidi menjawab, tidak mendapat izin Ketua KONI.
"Padahal saat pertemuan dengan Ketua KONI yang juga hadir Sekretaris dan Wakil Ketua Guti Perdana, Ketua KONI minta kepada Sekretarisnya menyerahkan RKA itu, tapi belakangan Ketua KONI berubah pikiran dan sampai sekarang tidak juga diserahkan," tuturnya.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Golkar itu sangat menyayangkan sikap pengurus elit KONI provinsinya yang tidak ada keterbukaan dengan cabang olahraga (cabor) terkait RKA.
"Sebab saat mengusulkan anggaran itu untuk dan atas nama cabor. Jadi sangat wajar kalau cabor ingin mengetahui apa saja kegiatan KONI yang terprogram dan teranggarkan terutama dalam menghadapi PON XIX yang sudah di ambang pintu," katanya.
Ketua PSTI Kalsel yang telah berhasil mengantarkan regu putra sepak takraw provinsinya lolos ke PON Jawa Barat dengan meraih medali emas ini menegaskan, sangat wajar bila cabor-cabor mengetahui RKA tersebut.
Karena, lanjut Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalsel tersebut, dari RKA akan terlihat anggaran itu untuk apa saja, termasuk pula cabor yang terbanyak atau pun paling sedikit menggunakan anggaran.
"Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam penggunaan APBD Kalsel yang cukup besar, yaitu mencapai Rp34 miliar. Apakah sudah tepat sasaran atau belum, serta apakah atlet benar-benar merasakan atau belum terhadap anggaran itu," tegasnya.
Selain itu, akan terlihat perbandingan anggaran yang digunakan untuk atlet dan untuk operasional KONI Provinsi Kalsel.
Begitu pula dengan menyampaikan RKA kepada semua cabor, mereka akan punya beban untuk mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan di APBD yang merupakan milik seluruh rakyat Kalsel untuk mendukung agar atlet-atlet bisa meraih prestasi, demikian Puar.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016