Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2023 sebesar 6,73 persen pada 2023 dengan pagu anggaran sekitar Rp69 miliar.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial per Maret 2022 jumlah warga miskin di Kabupaten HSU tercatat sebanyak 109.137 jiwa terdiri atas 39.599 kepala keluarga dari total jumlah penduduk HSU sekitar 226 ribu lebih.
Pelaksana harian (Plh) Bupati HSU Zakly Asswan di Amuntai, Senin mengatakan, pencapaian target untuk penurunan angka kemiskinan di 2023 lebih memungkinkan karena Pemkab HSU sudah memiliki Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan secara 'by name by address'.
"Berdasarkan data tersebut maka program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kedepan akan lebih terarah dan tepat sasaran," ujar Zakly.
Zakly mengatakan, mengacu pada data tersebut Pemkab akan mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan disemua.SKPD agar efektif dan efesien.
Anggota DPRD HSU mendengarkan jawaban pemerintah yang disampaikan Plh Bupati HSU Zakly Asswan atas pemandangan umum fraksi DPRD HSU terkait pengajuan RAPBD 2023 di Gedung DPRD HSU di Amuntai, Senin (31/10/22). (ANTARA/Eddy A/Diskominfo HSU)
Menyampaikan jawaban pemerintah pada Rapat Paripurna DPRD HSU terkait pengajuan Raperda APBD 2023, Zakly menyampaikan, Pemkab akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulant bantuan sosial menyasar kepada keluarga miskin.
Meningkatkan pendapatan warga miskin, melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
"Adapun program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD Tahun 2023, diantaranya pemberian bantuan UEP berupa perahu, bahan baku anyaman purun, mesin tempel kapal dan upaya perlindungan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni," terangnya
Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT.Pos Indonesia menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan menyasar KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.
Zakly juga menjelaskan, langkah strategis yang dilakukan diantaranya,
bantuan perlindungan sosial seperti PKH dan Program Sembako/BPNT, sebagian KPM lagi mendapat bansos tersebut melalui alokasi APBD Kabupaten, melalui bantuan pemberdayaan sosial dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin.
