Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengkritisi kinerja Dinas Kesehatan terkait belum optimalnya pengelolaan pelayanan kesehatan, khususnya pendataan jumlah warga yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru H Mukhni AF, Senin mengatakan, belajar dari hasil studi banding di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, banyak hal poisitif yang dapat diterapkan bagi dinas kesehatan Kotabaru.
"Nilai positif yang diterapkan oleh dinas kesehatan di Maros, mereka selalu up-date data yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar diantaranya berapa jumlah peserta BPJS baik yang mandiri maupun yang ditanggung oleh pemerintah daerah," katanya.
Sehingga dari data yang akurat dan selalu up-date tersebut, lanjut dia menjadi dasar alokasi anggaran yang siapkan, sehingga azas pemerataan dan ketepatan sasaran benar-benar terjamin. Begitu juga dengan besaran dana yang harus dialokasikan dari APBD.
Dikatakan Mukhni, banyak keuntungan yang akan didapat jika pendataan dan pemutakhiran data dilakukan oleh setiap dinas, khususnya bidang kesehatan, karena dengan data yang up date dan akurat tersebut dapat meminimalisir terjadinya kebocoran dan ketidak tepatan sasaran.
Pasalnya diketahui, hampir 30 persen masyarakat dari jumlah pendudukan Kotabaru sekitar 300 ribu jiwa lebih ini yang menjadi tanggung jawab daerah melalui program Jamkesda, sehingga tidak sedikit anggaran yang diperlukan.
Oleh karenanya, lanjut dia, perlu data yang up-date dan akurat yang akan dijadikan sebagai dasar penganggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Kotabaru.
Lebih lanjut diungkapkan Mukhni, memang diakui belum maksimalnya sistem pelayanan kesehatan di daerah disebabkan beberapa faktor, salah satunya dari kendala teknis yang berkaitan dengan dokumen seperti identitas diri yang belum optimal sistem dan cara mendapatkannya.
Namun demikian lanjut dia, upaya perbaikan harus dilakukan oleh dinas dan para pemangku kepentingan (stakeholder), mengawalinya dengan cara membuat inventarisasi atau pendataan secara akuran dan terperinci, dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
Dengan pemutakhiran data dasar tersebut, lanjut dia, maka baru bisa mengukur seberapa besar anggaran yang diperlukan, sehingga tidak akan ada warga atau masyarakat dalam satu daerah yang tidak terlayani kesehatannya akibat tidak terdaftar.
Pada bagian lain, politis Partai Golkar ini mengapresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pasalnya dari data dan informasi yang diperoleh, Kabupaten Kotabaru mendapat predikat terbaik se Indonesia.
"Harapan kami, keberhasilan ini dapat diikuti jejaknya dalam pengelolaan jaminan kesehatan nasional atau yang kini program tersebut bernama BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat Kotabaru dapat mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan haknya," pungkas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru H Mukhni AF, Senin mengatakan, belajar dari hasil studi banding di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, banyak hal poisitif yang dapat diterapkan bagi dinas kesehatan Kotabaru.
"Nilai positif yang diterapkan oleh dinas kesehatan di Maros, mereka selalu up-date data yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar diantaranya berapa jumlah peserta BPJS baik yang mandiri maupun yang ditanggung oleh pemerintah daerah," katanya.
Sehingga dari data yang akurat dan selalu up-date tersebut, lanjut dia menjadi dasar alokasi anggaran yang siapkan, sehingga azas pemerataan dan ketepatan sasaran benar-benar terjamin. Begitu juga dengan besaran dana yang harus dialokasikan dari APBD.
Dikatakan Mukhni, banyak keuntungan yang akan didapat jika pendataan dan pemutakhiran data dilakukan oleh setiap dinas, khususnya bidang kesehatan, karena dengan data yang up date dan akurat tersebut dapat meminimalisir terjadinya kebocoran dan ketidak tepatan sasaran.
Pasalnya diketahui, hampir 30 persen masyarakat dari jumlah pendudukan Kotabaru sekitar 300 ribu jiwa lebih ini yang menjadi tanggung jawab daerah melalui program Jamkesda, sehingga tidak sedikit anggaran yang diperlukan.
Oleh karenanya, lanjut dia, perlu data yang up-date dan akurat yang akan dijadikan sebagai dasar penganggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Kotabaru.
Lebih lanjut diungkapkan Mukhni, memang diakui belum maksimalnya sistem pelayanan kesehatan di daerah disebabkan beberapa faktor, salah satunya dari kendala teknis yang berkaitan dengan dokumen seperti identitas diri yang belum optimal sistem dan cara mendapatkannya.
Namun demikian lanjut dia, upaya perbaikan harus dilakukan oleh dinas dan para pemangku kepentingan (stakeholder), mengawalinya dengan cara membuat inventarisasi atau pendataan secara akuran dan terperinci, dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
Dengan pemutakhiran data dasar tersebut, lanjut dia, maka baru bisa mengukur seberapa besar anggaran yang diperlukan, sehingga tidak akan ada warga atau masyarakat dalam satu daerah yang tidak terlayani kesehatannya akibat tidak terdaftar.
Pada bagian lain, politis Partai Golkar ini mengapresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pasalnya dari data dan informasi yang diperoleh, Kabupaten Kotabaru mendapat predikat terbaik se Indonesia.
"Harapan kami, keberhasilan ini dapat diikuti jejaknya dalam pengelolaan jaminan kesehatan nasional atau yang kini program tersebut bernama BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat Kotabaru dapat mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan haknya," pungkas dia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016