Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, Tri Ananto Putro menyebutkan, total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp25 triliun pada tahun 2022.
Namun, kata dia di Banjarmasin, Selasa, total yang dikelola KPPN atau sebanyak lima KPPN di Kalsel sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan RI hanya sekitar Rp10 triliun.
"Anggaran lainnya langsung di kirim pusat ke pemerintah daerah, seperti diantaranya kita kenal dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)," ujarnya.
Di Kalsel, ungkap Tri, KPPN Banjarmasin terbesar mengelola anggaran sekitar Rp7,8 triliun atau 80 persen.
"Karena kantor kita memiliki sebanyak 300 mitra kerja," ungkapnya.
Termasuk mitra kerja KPPN Banjarmasin, perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), TNI dan Polri di Kalsel, Kejaksaan, Badan Pertanahan, kantor pekerjaan umum dan lainnya.
"Mereka ini mencairkan anggarannya melalui KPPN Banjarmasin," ucap Tri.
Menurut dia, ketersediaan dana dikelola KPPN Banjarmasin relatif stabil dari tahun ke tahun untuk mitra kerja ini, meskipun dilanda pandemi COVID-19.
"APBN inikan dibagi-bagi juga jenis belanjanya, ada belanja untuk pegawai, ada belanja untuk keperluan pembangunan seperti gedung, jalan dan jembatan, peralatan lainnya hingga bayar listrik dan air," ucapnya.
Tahun 2022 ini untuk belanja modal pembangunan infrastruktur dan peralatan yang dikelola KPPN Banjarmasin totalnya Rp1,7 triliun.
"Ini baru cair sekitar Rp500 miliar, jadi di semester ini masih Rp1,2 triliun untuk program di provinsi ini belum jalan," paparnya.
"Karena uang itu baru boleh dicairkan kalau pekerjaan sudah selesai dikerjakan, moga semua proyek pembangunan di provinsi ini terlaksana sesuai target," ujar Tri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Namun, kata dia di Banjarmasin, Selasa, total yang dikelola KPPN atau sebanyak lima KPPN di Kalsel sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan RI hanya sekitar Rp10 triliun.
"Anggaran lainnya langsung di kirim pusat ke pemerintah daerah, seperti diantaranya kita kenal dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)," ujarnya.
Di Kalsel, ungkap Tri, KPPN Banjarmasin terbesar mengelola anggaran sekitar Rp7,8 triliun atau 80 persen.
"Karena kantor kita memiliki sebanyak 300 mitra kerja," ungkapnya.
Termasuk mitra kerja KPPN Banjarmasin, perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), TNI dan Polri di Kalsel, Kejaksaan, Badan Pertanahan, kantor pekerjaan umum dan lainnya.
"Mereka ini mencairkan anggarannya melalui KPPN Banjarmasin," ucap Tri.
Menurut dia, ketersediaan dana dikelola KPPN Banjarmasin relatif stabil dari tahun ke tahun untuk mitra kerja ini, meskipun dilanda pandemi COVID-19.
"APBN inikan dibagi-bagi juga jenis belanjanya, ada belanja untuk pegawai, ada belanja untuk keperluan pembangunan seperti gedung, jalan dan jembatan, peralatan lainnya hingga bayar listrik dan air," ucapnya.
Tahun 2022 ini untuk belanja modal pembangunan infrastruktur dan peralatan yang dikelola KPPN Banjarmasin totalnya Rp1,7 triliun.
"Ini baru cair sekitar Rp500 miliar, jadi di semester ini masih Rp1,2 triliun untuk program di provinsi ini belum jalan," paparnya.
"Karena uang itu baru boleh dicairkan kalau pekerjaan sudah selesai dikerjakan, moga semua proyek pembangunan di provinsi ini terlaksana sesuai target," ujar Tri.
Editor : Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022