Fasilitasi Sinergitas SKPD Garap Pariwisata

Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, siap memfasilitasi sinergitas antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna pemanfaatan potensi pariwisata di Kotabaru yang belum digarap secara optimal.

Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah usai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata RI di Jakarta, Jumat mengatakan, perlunya program yang terintegrasi antara sektor dengan melibatkan beberapa dinas di setiap daerah dalam membangun dunia pariwisata di Kotabaru.

"Koneksitas antarsektor merupakan satu keharusan dalam membangun dunia pariwisata di Kotabaru, karena jika hanya mengandalkan usaha satu bidang atau kementerian, maka tidak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal," kata Alfisah.

Sehingga sudah tidak boleh lagi masing-masing dinas atau SKPD hanya mementingkan hal yang ditangani, karena masing-masing kementerian pasti akan berhubungan dan berkepentingan dengan lainnya. Dengan kata lain, ego sektoral tidak boleh ada lagi.

Ia mencontohkan, kendati potensi pariwisata khususnya wisata pantai dan kelautan begitu banyak di Kotabaru, namun karena belum didukung dengan sarana prasarana baik fasilitas seperti akses jalan, moda transportasi dan kemudahan bagi pengunjung, maka tetap tidak akan menjadi destinasi bagi turis baik domestik lebih-lebih wisatawan asing.

Menurut Alfisah, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa membangun dunia pariwisata di Kotabaru menjadikan industri yang menjanjikan bagi Kotabaru, yakni kerja sama di semua bidang atau terkait, memulaianya dengan membuat program yang terintegrasi.

"Syarat pertama yang harus dilakukan adalah terjalinnya koneksi antarSKPD dengan membuat program yang terintegrasi, misalnya fokus menggarap potensi wisata pantai di satu daerah, yang perlu dibuat adalah green desain, legalitas, sarana yang dibutuhkan, yang semuanya itu dimatangkan dalam konsep hingga proposal yang siap diajukan ke kementerian yang penganggarannya dari APBN," jelas Alfisah.

Sebab jika masing-masing kementerian membuat konsep sesuai dengan batas kewenangan yang ditangani, maka belum tentu bisa saling menunjang, contohnya untuk bisa menghidupkan pariwisata di Teluk Tamiang, Pulau Kunyit, Pulau Samber Gelap atau pantai Gedambaan, akan sangat sulit jika tidak didukung dengan kemudahan akses dan sarana transportasi yang bagus.

Jadi Dinas Pariwisata tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus perlu dukungan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak-pihak lain yang harus turut berkontribusi dalam program tersebut.

Lebih lanjut diungkapkan Alfisah, dari penjelasan dan masukan Kementerian Pariwisata, pemerintah pusat siap menerima dan mengakomodir setiap program yang diajukan daerah, asalkan dengan memenuhi beberapa syarat diantaranya konsep yang matang, integrasi dengan berbagai sektor terkait dan tentunya harus melalui proses.

"Sehubungan dengan peluang dan kesempatan tersebut, kami dari legislatif siap memfasilitasi terjalinnya koneksitas antar SKPD di pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk bersama-sama membuat program dalam pembangunan dunia pariwisata daerah, yang pendanannya dari APBN," katanya.

Sebab jika hanya mengandalkan APBD kabupaten, menurut Alfisah hal itu sangat sulit bisa mempercepat kemajuan pembangunan khususnya sektor pariwisata di Kotabaru, mengingat terbatasnya kemampuan daerah yang masih banyak membutuhkan alokasi pendanaan seperti pendidikan dan kesehatan./f