Pertimbankan Undur Jadwal Puslatda PON

Samarinda, (Antaranews Kalsel) - KONI Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan untuk mengundur jadwal pemusatan latihan daerah yang direncanakan mulai 5 Maret, seiring keputusan Rakernas KONI terkait pergeseran pelaksanaan PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat.

Ketua Umum KONI Kaltim Zuhdi Yahya ditemui Samarinda, Jumat, mengatakan pengunduran jadwal Puslatda PON 2016 disesuaikan dengan alokasi anggaran untuk program persiapan atlet selama enam bulan.

"Sesuai hasil Rakernas KONI, pelaksanaan PON yang semula dimulai 9 September, bergeser menjadi 16 September, karena berbenturan dengan Hari Raya Idul Adha. Hal ini menjadikan rumusan program puslatda juga ikut bergeser, karena anggaran hanya cukup untuk enam bulan," jelas Zuhdi.

Pelaksanaan Puslatda PON 2016 yang digelar KONI Kaltim kemungkinan baru dimulai pada 17 Maret.

Menurut Zuhdi, mundurnya jadwal puslatda membuat panitia punya waktu sedikit longgar untuk melakukan persiapan, terutama menyangkut beberapa persiapan teknis yang belum terselesaikan.

Ia menambahkan kepanitiaan puslatda telah terbentuk meskipun belum diterbitkan surat keputusan dari KONI Kaltim.

"Ini sebagai persiapan awal saja, baik dari segi administrasi maupun teknis agar puslatda yang akan dipusatkan di Samarinda bisa berjalan dengan lancar dan optimal," tambahnya.

Selain lokasi puslatda, pengadaan peralatan latihan dan masalah teknis seperti konsumsi hingga kini masih dirumuskan oleh tim dari KONI Kaltim.

Selama tiga edisi pelaksanaan PON, penginapan atlet dan ofisial dari berbagai cabang olahraga yang mengikuti puslatda selalu dipusatkan di Hotel Atlet, komplek Stadion Madya Sempaja di Kota Samarinda.

Namun, kondisi Hotel Atlet yang kini rusak dan sudah tidak layak digunakan lagi, panitia puslatda masih merumuskan alternatif beberapa tempat penginapan, antara lain asrama atlet di komplek Stadion Sempaja, Hotel Golden, dan Hotel Mesra Samarinda.

"Pertimbangan kami tempatnya harus cukup untuk menampung semua atlet termasuk pelatih yang jumlahnya lebih kurang 500 orang. Pertimbangan lainnya terkait pembiayaannya, apakah masuk dalam indeks KONI atau tidak," jelas Zuhdi./f