Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram berpendapat, perlu audit dan investigasi pajak daerah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Audit dan investigasi itu untuk mengetahui potensi pajak daerah yang sebenarnya," ujar politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin.
Karena, menurut wakil rakyat yang bergelar dokterandus itu, audit dan investigasi pajak daerah tersebut juga dalam kaitan upaya meningkatkan pandapat asli daer: (PAD) melalui pungutan pajak daerah.
Pasalnya wakil rakyat yang seorang petani itu meragukan sikap keterbukaan perusahaan dalam memenuhi/membayar pajak daerah, seperti yang bergerak dibidang bahan bakar minyak (BBM).
Dalam penerimaan pajak daerah, tuturnya, Komisi II DPRD Kalsel selama ini baru menerima laporan dalam bentuk gelondongan, tidak secara rinici dan terurai, sehingga masih sulit mengetahui potensi sebenarnya pajak daerah tersebut.
Ia berkeyakinan, masih banyak potensi pajak daerah yang belum terungkap serta tergali secara maksimal. "Seperti Pajak Bakar Bakar Kendaraan Bermotor saya yakin masih besar lagi dari apa sudah diterima selama ini," katanya.
"Namun untuk audit dan investigasi pajak daerah tersebut harus oleh pihak independen, sehingga objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan," demikian Muharram.
Sementara itu, rekannya sesama dari Komisi II DPRD Kalsel H Achmad Bisung berharap agar Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) provinsi setempat harus lebih membuka wawasan lagi terhadap potensi pajak daerah.
Sebagai contoh, ujar anggota DPRD Kalsel tigas periode dari Partai Demokrat tersebut, pajak air pembukaan selama ini belum tergali maksimal.
Padahal, menurut wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi itu, pajak air pemukaan juga salah satu potensi yang bisa mendongkrak PAD Kalsel.
"Mungkin masih banyak sumber pendapatan baru yang tidak memberatkan beban masyarakat, tapi belum tergali," demikian Ach Bisung.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Audit dan investigasi itu untuk mengetahui potensi pajak daerah yang sebenarnya," ujar politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin.
Karena, menurut wakil rakyat yang bergelar dokterandus itu, audit dan investigasi pajak daerah tersebut juga dalam kaitan upaya meningkatkan pandapat asli daer: (PAD) melalui pungutan pajak daerah.
Pasalnya wakil rakyat yang seorang petani itu meragukan sikap keterbukaan perusahaan dalam memenuhi/membayar pajak daerah, seperti yang bergerak dibidang bahan bakar minyak (BBM).
Dalam penerimaan pajak daerah, tuturnya, Komisi II DPRD Kalsel selama ini baru menerima laporan dalam bentuk gelondongan, tidak secara rinici dan terurai, sehingga masih sulit mengetahui potensi sebenarnya pajak daerah tersebut.
Ia berkeyakinan, masih banyak potensi pajak daerah yang belum terungkap serta tergali secara maksimal. "Seperti Pajak Bakar Bakar Kendaraan Bermotor saya yakin masih besar lagi dari apa sudah diterima selama ini," katanya.
"Namun untuk audit dan investigasi pajak daerah tersebut harus oleh pihak independen, sehingga objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan," demikian Muharram.
Sementara itu, rekannya sesama dari Komisi II DPRD Kalsel H Achmad Bisung berharap agar Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) provinsi setempat harus lebih membuka wawasan lagi terhadap potensi pajak daerah.
Sebagai contoh, ujar anggota DPRD Kalsel tigas periode dari Partai Demokrat tersebut, pajak air pembukaan selama ini belum tergali maksimal.
Padahal, menurut wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi itu, pajak air pemukaan juga salah satu potensi yang bisa mendongkrak PAD Kalsel.
"Mungkin masih banyak sumber pendapatan baru yang tidak memberatkan beban masyarakat, tapi belum tergali," demikian Ach Bisung.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016