Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan pemerintah daerah mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan pemprov dan pemerintah pusat dalam membangun daerah.
"Kami meminta kepada eksekutif untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat guna pembiayaan pembanguna di Kabupaten Kotabaru ini," kata Ketua Fraksi PKB Syaiful Rahmadi, Minggu.
Point berikutnya yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah Prioritas peningkatan sarana dan prasarana hendaknya diselaraskan dengan belanja daerah yang mendukung.
Karena dalam pelaksanaan prioritas, jika tanpa ada perencanaan maka akan berakibat gerakan yang sporadik dan bias. Analoginya, memang sampai ditujuan tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Terkait dengan kebijakan penggunaan anggaran, menurut Syaiful perlunya upaya yang optimal guna menekan Indek Kapital Fiskal (IKF) Kabupaten Kotabaru yang masih pada kitagori sangat tinggi, sehingga kondisi ini mengakibatkan Dana Alokasi Umum (DAU) Kotabaru rendah, hal ini tidak seimbang dengan kebutuhan pendanaan yang lebih besar dibanding pendapatan yang diterima.
Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah bagaimana korelasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5-6 persen tapi kondisi tingkat lnflasi yang tidak mendukung, selain itu diketahui tingkat pengangguran mencapai 3,3 persen serta tingkat kemiskinan 4 persen.
"Padahal secara Nasional saat ini sedang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi seharusnya buat perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru itu secara rasional dan tidakmenghayal," katanya.
Masih dari beberapa point yang direkomendasikan Fraksi PKB dalam penetapan APBD 2016 adalah menyinggung adanya silva (sisa lebih penggunaan anggaran) yang masih tinggi (sekitar 6 persen, sementara batas dalam ketentuan diatur bahwa silva tidak boleh lebih besar 6 persen dari total pendapatan.
Pada bagian lain, mengenai struktur dalam APBD 2016, dimana posisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp738 miliar lebih atau sebesar 42,70 persen, sedangken Belanja Langsung sebesar Rp991 miliar lebih atau sekitar 57,30 persen, hal ini menunjukan belum seimbangnya posisi anggaran dan berpengaruh terhadap kemampuan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan.
"Tentunya ini perlu dievaluasi terkait penyarapan anggaran, penyelesaian Program dan kegiatan serta pelampauan target penerimaan sehingga kita semua mengetahui kinerja SKPD," katanya.
Sedangkan Belanja Modal pada APBD Tahun 2016 ini hanya 49,22 persen dari Belanja Langsung, mencemati hal ini sepatutnya menjadi introspeksi bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2016 ini harus sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kami meminta kepada eksekutif untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat guna pembiayaan pembanguna di Kabupaten Kotabaru ini," kata Ketua Fraksi PKB Syaiful Rahmadi, Minggu.
Point berikutnya yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah Prioritas peningkatan sarana dan prasarana hendaknya diselaraskan dengan belanja daerah yang mendukung.
Karena dalam pelaksanaan prioritas, jika tanpa ada perencanaan maka akan berakibat gerakan yang sporadik dan bias. Analoginya, memang sampai ditujuan tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Terkait dengan kebijakan penggunaan anggaran, menurut Syaiful perlunya upaya yang optimal guna menekan Indek Kapital Fiskal (IKF) Kabupaten Kotabaru yang masih pada kitagori sangat tinggi, sehingga kondisi ini mengakibatkan Dana Alokasi Umum (DAU) Kotabaru rendah, hal ini tidak seimbang dengan kebutuhan pendanaan yang lebih besar dibanding pendapatan yang diterima.
Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah bagaimana korelasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5-6 persen tapi kondisi tingkat lnflasi yang tidak mendukung, selain itu diketahui tingkat pengangguran mencapai 3,3 persen serta tingkat kemiskinan 4 persen.
"Padahal secara Nasional saat ini sedang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi seharusnya buat perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru itu secara rasional dan tidakmenghayal," katanya.
Masih dari beberapa point yang direkomendasikan Fraksi PKB dalam penetapan APBD 2016 adalah menyinggung adanya silva (sisa lebih penggunaan anggaran) yang masih tinggi (sekitar 6 persen, sementara batas dalam ketentuan diatur bahwa silva tidak boleh lebih besar 6 persen dari total pendapatan.
Pada bagian lain, mengenai struktur dalam APBD 2016, dimana posisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp738 miliar lebih atau sebesar 42,70 persen, sedangken Belanja Langsung sebesar Rp991 miliar lebih atau sekitar 57,30 persen, hal ini menunjukan belum seimbangnya posisi anggaran dan berpengaruh terhadap kemampuan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan.
"Tentunya ini perlu dievaluasi terkait penyarapan anggaran, penyelesaian Program dan kegiatan serta pelampauan target penerimaan sehingga kita semua mengetahui kinerja SKPD," katanya.
Sedangkan Belanja Modal pada APBD Tahun 2016 ini hanya 49,22 persen dari Belanja Langsung, mencemati hal ini sepatutnya menjadi introspeksi bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2016 ini harus sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015