Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Hindera Wahyudin mengatakan, warga Kota Banjarbaru patut bangga dengan ditetapkannya Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
"Kita semua sebagai warga kota patut bangga atas dijadikannya Banjarbaru sebagai ibukota Kalsel. Diharapkan, status baru itu membuat Banjarbaru semakin maju dan berkembang," ujar dia di Banjarbaru, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Hindera terkait penetapan Kota Banjarbaru menjadi ibukota Kalsel yang resmi disahkan DPR RI pada rapat paripurna pengesahan tujuh RUU menjadi UU tentang provinsi di Indonesia.
Ada pun tujuh RUU yang disahkan DPR RI menjadi UU yakni UU Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Menurut Hindera, perubahan status menjadi ibukota provinsi itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepala daerah yang harus didukung seluruh pihak maupun masyarakat untuk semakin berbenah melakukan penataan.
"Pembenahan dan penataan yang dilakukan, tentu seiring perkembangan sebagai ibukota provinsi yang harus lebih mempresentasikan Kalimantan Selatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional," ucapnya.
Disebutkan politisi Partai Gerindra itu, saat ini Banjarbaru hanya terdiri dari 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan luas wilayah 371,4 kilometer persegi yang tidak terlalu luas dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel.
Disisi lain, Banjarbaru juga tidak punya potensi sumber daya alam seperti kawasan pertambangan dan sumber pendapatan hanya bertumpu pajak dan retribusi daerah yang menjadi andalan pendapatan asli daerah.
"Namun tidak dipungkiri banyak aktivitas tambang/galian ilegal yang beroperasi dan berpotensi merusak alam dan lingkungan menyebabkan banjir dan bencana lainnya sehingga harus dibenahi," pesannya.
Dikatakan, penataan kawasan perlu terus dievaluasi, apalagi kesepakatan pada propemperda 2022 antara DPRD dan Pemkot Banjarbaru akan merevisi peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Harapan kami, Pemkot Banjarbaru tidak mengakomodir adanya kawasan pertambangan demi menjaga keasrian alam dan ekosistem lingkungan. Jika masih ada harus ditertibkan sehingga tidak merusak lingkungan," kata dia.
Ditambahkan, pihaknya juga sangat mendukung rencana Wali Kota H M Aditya Mufti Ariffin merevitalisasi danau-danau eks galian tambang PT Galuh Cempaka menjadi kawasan tangkapan air di musim penghujan.
"Tentunya, danau yang dijadikan kawasan tangkapan air atau embung itu bisa menampung air hujan untuk mengantisipasi banjir dan menjadikan kawasan wisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.
Sementara, Banjarbaru juga sebagai pintu gerbang Kalsel, karena Bandara Internasional Syamsudin Noor terletak di Kelurahan Syamsudin Noor hingga sangat tepat Banjarbaru dan Kalsel jadi penyangga Ibukota Negara (IKN).
"Oleh karena itu, Banjarbaru harus berbenah menjadi kota Metropolis sebagai kota jasa dan pelayanan yang siap mengangkat potensi warganya disamping tidak menutup diri tetapi selalu siap menyambut tamu-tamu maupun investor yang akan berusaha di Banjarbaru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Kita semua sebagai warga kota patut bangga atas dijadikannya Banjarbaru sebagai ibukota Kalsel. Diharapkan, status baru itu membuat Banjarbaru semakin maju dan berkembang," ujar dia di Banjarbaru, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Hindera terkait penetapan Kota Banjarbaru menjadi ibukota Kalsel yang resmi disahkan DPR RI pada rapat paripurna pengesahan tujuh RUU menjadi UU tentang provinsi di Indonesia.
Ada pun tujuh RUU yang disahkan DPR RI menjadi UU yakni UU Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Menurut Hindera, perubahan status menjadi ibukota provinsi itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepala daerah yang harus didukung seluruh pihak maupun masyarakat untuk semakin berbenah melakukan penataan.
"Pembenahan dan penataan yang dilakukan, tentu seiring perkembangan sebagai ibukota provinsi yang harus lebih mempresentasikan Kalimantan Selatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional," ucapnya.
Disebutkan politisi Partai Gerindra itu, saat ini Banjarbaru hanya terdiri dari 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan luas wilayah 371,4 kilometer persegi yang tidak terlalu luas dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel.
Disisi lain, Banjarbaru juga tidak punya potensi sumber daya alam seperti kawasan pertambangan dan sumber pendapatan hanya bertumpu pajak dan retribusi daerah yang menjadi andalan pendapatan asli daerah.
"Namun tidak dipungkiri banyak aktivitas tambang/galian ilegal yang beroperasi dan berpotensi merusak alam dan lingkungan menyebabkan banjir dan bencana lainnya sehingga harus dibenahi," pesannya.
Dikatakan, penataan kawasan perlu terus dievaluasi, apalagi kesepakatan pada propemperda 2022 antara DPRD dan Pemkot Banjarbaru akan merevisi peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Harapan kami, Pemkot Banjarbaru tidak mengakomodir adanya kawasan pertambangan demi menjaga keasrian alam dan ekosistem lingkungan. Jika masih ada harus ditertibkan sehingga tidak merusak lingkungan," kata dia.
Ditambahkan, pihaknya juga sangat mendukung rencana Wali Kota H M Aditya Mufti Ariffin merevitalisasi danau-danau eks galian tambang PT Galuh Cempaka menjadi kawasan tangkapan air di musim penghujan.
"Tentunya, danau yang dijadikan kawasan tangkapan air atau embung itu bisa menampung air hujan untuk mengantisipasi banjir dan menjadikan kawasan wisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.
Sementara, Banjarbaru juga sebagai pintu gerbang Kalsel, karena Bandara Internasional Syamsudin Noor terletak di Kelurahan Syamsudin Noor hingga sangat tepat Banjarbaru dan Kalsel jadi penyangga Ibukota Negara (IKN).
"Oleh karena itu, Banjarbaru harus berbenah menjadi kota Metropolis sebagai kota jasa dan pelayanan yang siap mengangkat potensi warganya disamping tidak menutup diri tetapi selalu siap menyambut tamu-tamu maupun investor yang akan berusaha di Banjarbaru," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022