Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram mengkritisi rencana hibah eskapator kepada petani ikan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Pasalnya hibah eskapator tersebut kepada petani ikan tidak realistis, ujarnya di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat di Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, bisa mengundang persoalan lain dan berpotensi penyimpangan dalam pengelolaan, lanjutnya dalam percakapan dengan Antara Kalsel.
Karena itu, Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel dan Wakil Ketua Pimpinan Nasional KTNA tersebut menyarakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi setempat membatal rencana hibah eskapator kepada petani ikan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel yang juga anggota Banggar lembaga legislatif tersebut berpendapat, mungkin lebih baik membuat tambak atau kolam untuk usaha pertambakan daripada menghibahkan eskapator kepada petani ikan.
"Yang terpenting adanya kejelasan program serta koordinasi yang betul-betul sinkron antara perencanaan DKP denga petani ikan," demikian Muharram.
Alasan DKP menghibahkan eskapator tersebut antara lain agar petani ikan bisa denga leluasa dan secara mandiri mengelola sendiri prasana berupa alat berat itu, guna kemajuan usaha perikanan mereka.
Rapat Banggar dewan bersama Tim Anggaran Pemprov yang disertai semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya itu membahas RAPBD Kalsel tahun 2016, dengan rancangan belanja Rp5 triliun lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Pasalnya hibah eskapator tersebut kepada petani ikan tidak realistis, ujarnya di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat di Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, bisa mengundang persoalan lain dan berpotensi penyimpangan dalam pengelolaan, lanjutnya dalam percakapan dengan Antara Kalsel.
Karena itu, Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel dan Wakil Ketua Pimpinan Nasional KTNA tersebut menyarakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi setempat membatal rencana hibah eskapator kepada petani ikan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel yang juga anggota Banggar lembaga legislatif tersebut berpendapat, mungkin lebih baik membuat tambak atau kolam untuk usaha pertambakan daripada menghibahkan eskapator kepada petani ikan.
"Yang terpenting adanya kejelasan program serta koordinasi yang betul-betul sinkron antara perencanaan DKP denga petani ikan," demikian Muharram.
Alasan DKP menghibahkan eskapator tersebut antara lain agar petani ikan bisa denga leluasa dan secara mandiri mengelola sendiri prasana berupa alat berat itu, guna kemajuan usaha perikanan mereka.
Rapat Banggar dewan bersama Tim Anggaran Pemprov yang disertai semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya itu membahas RAPBD Kalsel tahun 2016, dengan rancangan belanja Rp5 triliun lebih.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015