Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Achmad Fikry membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kecamatan Daha Utara, bertempat di aula kecamatan setempat.
Ia mengatakan, pembangunan jembatan Nagara yang terpaksa di tangguhkan, akibat terkendala masyarakat sekitar tidak setuju dengan biaya pembebasan lahan yang diajukan oleh pemerintah.
“Pembangunan jembatan Nagara itu kuncinya ada di tangan masyarakat, kalau masyarakat setuju dengan harga pembebasan lahan maka pembangunan akan jalan, tapi kenyataannya mereka tidak setuju, mematok harga dengan cukup tinggi,” katanya, Rabu (26/1).
Dijelaskan dia, pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam menetapkan harga untuk pembebasan lahannya, ada tim appraisal atau penilai yang menentukan harganya ganti ruginya dan pemerintah sesuai aturan tidak boleh melangkahi dari harga yang di tetapkan oleh tim apprasial.
Dan bukannya pemerintah tidak semangat menyelesaikan jembatan, sangat semangat sebenarnya namun karena ini tidak bisa apa boleh buat, pihaknya tidak boleh menaikkan dari angka yang ditetapkan oleh tim apprisal.
Baca juga: Dana tanggap darurat untuk perbaikan Jalan Samuda Bajayau terdampak banjir
"Bukan masalah uangnya tapi karena aturan yang tidak membolehkan, jadi tolong di pahami kawan-kawan semua agar jangan saling menyalahkan,” katanya.
Menurut dia, jika harus menggeser titik lokasinya, maka disilahkan saja karena konsep awal pembangunan jembatan ini adalah urun rembuk masyarakat dua desa yang berseberangan dan telah ditetapkan di mana titiknya.
Pemerintah pada posisi menfasilitasi, ditetapkan lokasinya di situ maka akan diturunkan tim penilai untuk menilai harga, jadi pemerintah serius tidak setengah-setengah dalam urusan ini dananya sudah dianggarkan, jadi di sini perlu diluruskan agar jangan saling menyalahkan.
Diiinformasikan pula bahwa pemerintah di tahun 2023 anggaran masih belum menggembirakan, dan masih terbatas karena adanya pandemi, ia berharap sistem perencanaan dari musrenbang nanti bisa menentukan skala prioritas yang paling mendasar.
"Proses pembangunan ada yang murni hanya dilakukan oleh pemerintah, ada pula pembangunan yang harus di padukan dengan masyarakat," katanya.
Salah satu contohnya adalah saat pemerintah mau membangun fasilitas umum, maka harus ada peran serta masyarakat seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya.
Peran serta masyarakat ini menjadi kunci penting suksesnya sebuah pembangunan, sebaliknya pembangunan akan terkendala jika tidak ada peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan.
Baca juga: Evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM untuk admin satu data HSS
Sebelumnya, Camat Daha Utara, H. Syamsuri, mengatakan musrenbang tingkat desa telah dilaksanakan pada bulan September 2021, kemudian dari musrenbang di desa ada usulan yang telah di input pada aplikasi.
"Dilanjutkan dengan dilakukan pra musrenbang ada 19 usulan skala prioritas yang mencakup dari bidang infrastruktur, bidang perekonomian dan bidang sosial budaya untuk menjadi prioritas dalam menunjang produktivitas dan mobilitas warga," katanya, saat menyampaikan laporan.
Mewakili masyarakat Daha Utara, ia mengucapkan terimakasih kepada bupati dan wakil bupati beserta seluruh jajaran, untuk perhatian dalam pembangunan fisik dan non fisik mutlak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Kecamatan Daha Utara.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi desa yang lunas dalam pembayaran PBB juga penyerahan piagam penghargaan kepada kecamatan dan desa-desa diwilayah Kecamatan Daha Utara, atas upaya dan partisipasi dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten HSS.
Turut hadir, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekda HSS Drs. H. M. Noor, Anggota DPRD HSS Dapil III, asisten dan staf ahli Setda HSS, kepala Perangkat Daerah beserta pejabat teknis, Ketua MUI Daha Utara, Ketua TP PKK Kecamatan Daha Utara beserta anggota, Forum Anak, dan para kepala desa se Kecamatan Daha Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, pembangunan jembatan Nagara yang terpaksa di tangguhkan, akibat terkendala masyarakat sekitar tidak setuju dengan biaya pembebasan lahan yang diajukan oleh pemerintah.
“Pembangunan jembatan Nagara itu kuncinya ada di tangan masyarakat, kalau masyarakat setuju dengan harga pembebasan lahan maka pembangunan akan jalan, tapi kenyataannya mereka tidak setuju, mematok harga dengan cukup tinggi,” katanya, Rabu (26/1).
Dijelaskan dia, pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam menetapkan harga untuk pembebasan lahannya, ada tim appraisal atau penilai yang menentukan harganya ganti ruginya dan pemerintah sesuai aturan tidak boleh melangkahi dari harga yang di tetapkan oleh tim apprasial.
Dan bukannya pemerintah tidak semangat menyelesaikan jembatan, sangat semangat sebenarnya namun karena ini tidak bisa apa boleh buat, pihaknya tidak boleh menaikkan dari angka yang ditetapkan oleh tim apprisal.
Baca juga: Dana tanggap darurat untuk perbaikan Jalan Samuda Bajayau terdampak banjir
"Bukan masalah uangnya tapi karena aturan yang tidak membolehkan, jadi tolong di pahami kawan-kawan semua agar jangan saling menyalahkan,” katanya.
Menurut dia, jika harus menggeser titik lokasinya, maka disilahkan saja karena konsep awal pembangunan jembatan ini adalah urun rembuk masyarakat dua desa yang berseberangan dan telah ditetapkan di mana titiknya.
Pemerintah pada posisi menfasilitasi, ditetapkan lokasinya di situ maka akan diturunkan tim penilai untuk menilai harga, jadi pemerintah serius tidak setengah-setengah dalam urusan ini dananya sudah dianggarkan, jadi di sini perlu diluruskan agar jangan saling menyalahkan.
Diiinformasikan pula bahwa pemerintah di tahun 2023 anggaran masih belum menggembirakan, dan masih terbatas karena adanya pandemi, ia berharap sistem perencanaan dari musrenbang nanti bisa menentukan skala prioritas yang paling mendasar.
"Proses pembangunan ada yang murni hanya dilakukan oleh pemerintah, ada pula pembangunan yang harus di padukan dengan masyarakat," katanya.
Salah satu contohnya adalah saat pemerintah mau membangun fasilitas umum, maka harus ada peran serta masyarakat seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya.
Peran serta masyarakat ini menjadi kunci penting suksesnya sebuah pembangunan, sebaliknya pembangunan akan terkendala jika tidak ada peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan.
Baca juga: Evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM untuk admin satu data HSS
Sebelumnya, Camat Daha Utara, H. Syamsuri, mengatakan musrenbang tingkat desa telah dilaksanakan pada bulan September 2021, kemudian dari musrenbang di desa ada usulan yang telah di input pada aplikasi.
"Dilanjutkan dengan dilakukan pra musrenbang ada 19 usulan skala prioritas yang mencakup dari bidang infrastruktur, bidang perekonomian dan bidang sosial budaya untuk menjadi prioritas dalam menunjang produktivitas dan mobilitas warga," katanya, saat menyampaikan laporan.
Mewakili masyarakat Daha Utara, ia mengucapkan terimakasih kepada bupati dan wakil bupati beserta seluruh jajaran, untuk perhatian dalam pembangunan fisik dan non fisik mutlak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Kecamatan Daha Utara.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi desa yang lunas dalam pembayaran PBB juga penyerahan piagam penghargaan kepada kecamatan dan desa-desa diwilayah Kecamatan Daha Utara, atas upaya dan partisipasi dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten HSS.
Turut hadir, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekda HSS Drs. H. M. Noor, Anggota DPRD HSS Dapil III, asisten dan staf ahli Setda HSS, kepala Perangkat Daerah beserta pejabat teknis, Ketua MUI Daha Utara, Ketua TP PKK Kecamatan Daha Utara beserta anggota, Forum Anak, dan para kepala desa se Kecamatan Daha Utara.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022