Pelaihari, (AntaranewsKalsel) - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang PS Brojonegoro memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tahun 2014.
"Penyerahan penghargaan itu langsung diserahkan Menteri Keuangan RI dan disaksikan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution," ujar Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Minggu.
Menurut dia, keberhasilan Kabupaten Tanah Laut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut untuk kedua kali berturut-turut.
Keberhasil tersebut, jelas dia, merupakan kerja keras dari pemerintah kabupaten bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik,
transparan dan akuntabel.
Rasa syukur atas keberhasilan tersebut, sebut dia, tentunya perlu disampikan ke masyarakat Tanah Laut, karena pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Diutarakannya, penghargaan dari Kementerian Keuangan RI terhadap laporan keuangan daerah Tanah Laut menjadi pemicu untuk terus mempertahankan prestasi yang sudah didapat.
Lebih lanjut dia mengemukakan, semoga kedepannya pembangunan di daerah lebih terarah, teratur dan terukur, bahkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Disebutkan bupati, untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan, ada beberapa kriteria yang dipenuhi seperti laporan keuangan sesuai aturan, kecukupan pengungkapan data, kepatuhan terhadap Perundang-Undangan dan efektifitas sistem pengendalan internal.
Kemudian, terang dia, Pemerintah Indonesia sendiri tahun 2015 memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan kepada 287 laporan keuangan tahun 2014 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Penerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI tahun 2015 adalah, kepada 62 kementerian atau lembaga, 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, dan 50 pemerintah kota," demikian tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Penyerahan penghargaan itu langsung diserahkan Menteri Keuangan RI dan disaksikan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution," ujar Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Minggu.
Menurut dia, keberhasilan Kabupaten Tanah Laut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut untuk kedua kali berturut-turut.
Keberhasil tersebut, jelas dia, merupakan kerja keras dari pemerintah kabupaten bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik,
transparan dan akuntabel.
Rasa syukur atas keberhasilan tersebut, sebut dia, tentunya perlu disampikan ke masyarakat Tanah Laut, karena pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Diutarakannya, penghargaan dari Kementerian Keuangan RI terhadap laporan keuangan daerah Tanah Laut menjadi pemicu untuk terus mempertahankan prestasi yang sudah didapat.
Lebih lanjut dia mengemukakan, semoga kedepannya pembangunan di daerah lebih terarah, teratur dan terukur, bahkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Disebutkan bupati, untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan, ada beberapa kriteria yang dipenuhi seperti laporan keuangan sesuai aturan, kecukupan pengungkapan data, kepatuhan terhadap Perundang-Undangan dan efektifitas sistem pengendalan internal.
Kemudian, terang dia, Pemerintah Indonesia sendiri tahun 2015 memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan kepada 287 laporan keuangan tahun 2014 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Penerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI tahun 2015 adalah, kepada 62 kementerian atau lembaga, 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, dan 50 pemerintah kota," demikian tegasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015