Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengatakan pihaknya menyiapkan empat rencana aksi untuk mengasi banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Hal itu disampaikan Hanifah pada ekspos hasil kajian penyebab banjir di HST yang dilaksanakan Pemprov Kalsel bersama Kemen LHK bersama tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Barabai Selasa.
Menurut dia, empat rencana aksi mengurangi dampak banjir dan strategi pengamanan lingkungan hidup di Sub DAS Batangalai Kabupaten HST yaitu, mengurangi luas genangan, mengurangi potensi kerugian ekonomi, menghilangkan korban jiwa dan pengamanan lingkungan hidup berbasis ecoregion.
Upaya mengurangi genangan antara lain dengan dengan melakukan tindakan vegetatif, yaitu dengan menanam pohon yang mampu menyerap air dalam jumlah besar, menanam pohon endemik, serta pemilihan "vegetasi fast growing".
Selain itu, juga melakukan rekayasa sipil teknis, yaitu dengan membangun bendungan, kolam kontrol, guly plug, bendung, normalisasi serta rehabiitasi sungai.
Melaksanakan program tersebut, kata dia, perlu dukungan dari kementerian dan lembaga terkait, serta dukungan program dari pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
Menurut dia, dalam jangka pendek, pada wilayah hulu mendesak dilakukan penanaman, dan di hilirnya harus dibangun bendungan, kolam regulasi, dan bangunan yang bisa menampung air dalam skala besar lainnya.
Selain itu, kata dia, di bagian hulu, juga perlu dilakukan restorasi hutan produksi seluas 24.296 hektare dan penambahan vegetasi di kawasan permukiman seluas 30,64 hektare di kawasan pertanian dan perkebunan seluas 136 hekare.
Tindakan vegetasi tersebut, rencananya akan dilakukan Kementerian LHK seluas 22.843 hektare, pemerintah daerah 2.887 hektare dan oleh masyarakat seluas 483 hektare.
"Vegetasi di kawasan hutan, lanjut Hanifah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan revegetasi di luar kawasan hutan dilakukan DLH," katanya.
Pada 2021, kajian rancangan teknis vegetasi di lahan akses terbuka dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Untuk tahun 2022 akan difokuskan di HST.
Sebelumnya, berdasarkan hasil kajian disebutkan, dampak banjir sebagian besar berada di bagian hilir, yaitu 68,66 persen. Adapun kerugian fisik, berupa rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya.
Bupati HST, Aulia Oktafiandi mengatakan, solusi jangka pendek penanganan banjir HST antara lain, Balai Wilayah Sungai Kalimantan Tiga bersedia membuka kanal banjir.
Kanal banjir tersebut bertujuan, untuk membagi debit air yang mengalir di Sungai Barabai pada saat terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi.
"Saat banjir terjadi, diharapkan pintu kanal banjir dibuka, minimal 50:50, sehingga air bisa terbagi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, bupati juga berharap, Pemprov Kalsel segera merealisasikan rencana pelebaran jalan kabupaten dari kawasan Kayu Bawang menuju Pantai Hambawang Timur, sebagai alternatif menuju luar daerah, jika Kota Barabai terendam banjir.
Pelebaran jalan tersebut, kata dia, penting untuk segera dilakukan, sebagai jalan alternatif menuju luar kabupaten saat terjadi banjir.
"Kota Barabai kerap terisolir, karena minimnya akses jalan alternatif menuju luar kabupaten, kalau ada banjir besar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Hal itu disampaikan Hanifah pada ekspos hasil kajian penyebab banjir di HST yang dilaksanakan Pemprov Kalsel bersama Kemen LHK bersama tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Barabai Selasa.
Menurut dia, empat rencana aksi mengurangi dampak banjir dan strategi pengamanan lingkungan hidup di Sub DAS Batangalai Kabupaten HST yaitu, mengurangi luas genangan, mengurangi potensi kerugian ekonomi, menghilangkan korban jiwa dan pengamanan lingkungan hidup berbasis ecoregion.
Upaya mengurangi genangan antara lain dengan dengan melakukan tindakan vegetatif, yaitu dengan menanam pohon yang mampu menyerap air dalam jumlah besar, menanam pohon endemik, serta pemilihan "vegetasi fast growing".
Selain itu, juga melakukan rekayasa sipil teknis, yaitu dengan membangun bendungan, kolam kontrol, guly plug, bendung, normalisasi serta rehabiitasi sungai.
Melaksanakan program tersebut, kata dia, perlu dukungan dari kementerian dan lembaga terkait, serta dukungan program dari pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
Menurut dia, dalam jangka pendek, pada wilayah hulu mendesak dilakukan penanaman, dan di hilirnya harus dibangun bendungan, kolam regulasi, dan bangunan yang bisa menampung air dalam skala besar lainnya.
Selain itu, kata dia, di bagian hulu, juga perlu dilakukan restorasi hutan produksi seluas 24.296 hektare dan penambahan vegetasi di kawasan permukiman seluas 30,64 hektare di kawasan pertanian dan perkebunan seluas 136 hekare.
Tindakan vegetasi tersebut, rencananya akan dilakukan Kementerian LHK seluas 22.843 hektare, pemerintah daerah 2.887 hektare dan oleh masyarakat seluas 483 hektare.
"Vegetasi di kawasan hutan, lanjut Hanifah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan revegetasi di luar kawasan hutan dilakukan DLH," katanya.
Pada 2021, kajian rancangan teknis vegetasi di lahan akses terbuka dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Untuk tahun 2022 akan difokuskan di HST.
Sebelumnya, berdasarkan hasil kajian disebutkan, dampak banjir sebagian besar berada di bagian hilir, yaitu 68,66 persen. Adapun kerugian fisik, berupa rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya.
Bupati HST, Aulia Oktafiandi mengatakan, solusi jangka pendek penanganan banjir HST antara lain, Balai Wilayah Sungai Kalimantan Tiga bersedia membuka kanal banjir.
Kanal banjir tersebut bertujuan, untuk membagi debit air yang mengalir di Sungai Barabai pada saat terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi.
"Saat banjir terjadi, diharapkan pintu kanal banjir dibuka, minimal 50:50, sehingga air bisa terbagi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, bupati juga berharap, Pemprov Kalsel segera merealisasikan rencana pelebaran jalan kabupaten dari kawasan Kayu Bawang menuju Pantai Hambawang Timur, sebagai alternatif menuju luar daerah, jika Kota Barabai terendam banjir.
Pelebaran jalan tersebut, kata dia, penting untuk segera dilakukan, sebagai jalan alternatif menuju luar kabupaten saat terjadi banjir.
"Kota Barabai kerap terisolir, karena minimnya akses jalan alternatif menuju luar kabupaten, kalau ada banjir besar," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021