Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Harymurthy Gunawan mengatakan pemerintah pusat bakal memberikan stimulus khusus untuk wilayah Kalimantan dan Sumatra untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak menguatnya dolar AS.
Menurut Hary pada diskusi tentang pertumbuhan ekonomi dengan wartawan dan mahasiswa, Senin di Banjarmasin, Kalimantan dan Sumatra merupakan dua provinsi yang mengalami perlambatan ekonomi yang dipengaruhi terbatasnya peningkatan kinerja ekspor.
Khusus Sumatra, perlambatan ekonomi, terkait masih rendahnya harga komoditas sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga, begitu juga dengan perekonomian Kalimantan yang melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor batubara yang masih terbatas, serta masih terbatasnya penyerapan belanja fiskal daerah.
"Terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di dua wilayah tersebut, pemerintah pusat telah melakukan pertemuan di Balikpapan untuk wilayah Kalimantan dan Palembang untuk wilayah Sumatra," katanya.
Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh beberapa menteri terkait, gubernur, pejabat Bank Indonesia, dan pejabat terkait lainnya, kata dia, pemerintah ingin menggali hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat, untuk mendorong dan menolong pertumbuhan ekonomi kedua daerah.
"Ekonomi Kalimantan sangat tergantung dengan pusat, terutama untuk segera menggelontorkan berbagai kebijakan pembangunan," katanya.
Khusus Kalimantan, kata dia, hal yang disampaikan adalah masih minimnya fasilitas infrastruktur untuk pengembangan industri, seperti jalan, pembangunan pabrik dan kawasan industri seperti di Kabupaten Tanah Bumbu dan lainnya.
Selain itu, persoalan listrik dan kecukupan sumber energi lainnya, menjadi persoalan tersendiri yang hingga kini belum bisa terselesaikan.
"KOndisi tersebut berbeda dengan Sumatra, yang juga minim infrastruktur, tetapi listrik dan kecukupan energi lainnya, tidak ada masalah," katanya.
Khusus Kalsel, kata dia, sebagai daerah penghasil energi batu bara terbesar setelah Kaltim, hingga kini masih sulit untuk memenuhi pasokan listrik, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga.
Kondisi tersebut, tambah dia, juga sebagai penyebab terhambatnya masuknya investasi ke daerah ini, selain beberapa kendala lainnya.
Sementara itu, surplus listrik yang sebelumnya telah disampaikan, ternyata sebagian adalah berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sehingga daya yang awalnya sebagai cadangan atau berlebih, kini justru kurang, seiring dengan mahalnya biaya operasional PLTD akibat kenaikan BBM.
Sedangkan PLTU 5,6 dan tujuh, diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2021, atau sekitar enam tahun dari sekarang, karena pembangunannya terkendala pada Amdal dan persoalan lingkungan lainnya.
"Berbagai persoalan tersebut, dibahas dalam pertemuan beberapa pekan lalu di Balikpapan dengan beberapa lembaga terkait," katanya.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah pusat akan mengembangkan sektor pertanian secara luas, perikanan dan pariwisata.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Menurut Hary pada diskusi tentang pertumbuhan ekonomi dengan wartawan dan mahasiswa, Senin di Banjarmasin, Kalimantan dan Sumatra merupakan dua provinsi yang mengalami perlambatan ekonomi yang dipengaruhi terbatasnya peningkatan kinerja ekspor.
Khusus Sumatra, perlambatan ekonomi, terkait masih rendahnya harga komoditas sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga, begitu juga dengan perekonomian Kalimantan yang melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor batubara yang masih terbatas, serta masih terbatasnya penyerapan belanja fiskal daerah.
"Terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di dua wilayah tersebut, pemerintah pusat telah melakukan pertemuan di Balikpapan untuk wilayah Kalimantan dan Palembang untuk wilayah Sumatra," katanya.
Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh beberapa menteri terkait, gubernur, pejabat Bank Indonesia, dan pejabat terkait lainnya, kata dia, pemerintah ingin menggali hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat, untuk mendorong dan menolong pertumbuhan ekonomi kedua daerah.
"Ekonomi Kalimantan sangat tergantung dengan pusat, terutama untuk segera menggelontorkan berbagai kebijakan pembangunan," katanya.
Khusus Kalimantan, kata dia, hal yang disampaikan adalah masih minimnya fasilitas infrastruktur untuk pengembangan industri, seperti jalan, pembangunan pabrik dan kawasan industri seperti di Kabupaten Tanah Bumbu dan lainnya.
Selain itu, persoalan listrik dan kecukupan sumber energi lainnya, menjadi persoalan tersendiri yang hingga kini belum bisa terselesaikan.
"KOndisi tersebut berbeda dengan Sumatra, yang juga minim infrastruktur, tetapi listrik dan kecukupan energi lainnya, tidak ada masalah," katanya.
Khusus Kalsel, kata dia, sebagai daerah penghasil energi batu bara terbesar setelah Kaltim, hingga kini masih sulit untuk memenuhi pasokan listrik, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga.
Kondisi tersebut, tambah dia, juga sebagai penyebab terhambatnya masuknya investasi ke daerah ini, selain beberapa kendala lainnya.
Sementara itu, surplus listrik yang sebelumnya telah disampaikan, ternyata sebagian adalah berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sehingga daya yang awalnya sebagai cadangan atau berlebih, kini justru kurang, seiring dengan mahalnya biaya operasional PLTD akibat kenaikan BBM.
Sedangkan PLTU 5,6 dan tujuh, diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2021, atau sekitar enam tahun dari sekarang, karena pembangunannya terkendala pada Amdal dan persoalan lingkungan lainnya.
"Berbagai persoalan tersebut, dibahas dalam pertemuan beberapa pekan lalu di Balikpapan dengan beberapa lembaga terkait," katanya.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah pusat akan mengembangkan sektor pertanian secara luas, perikanan dan pariwisata.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015