Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, harus belajar mengelola Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dinilai maju dan produktif.
"Dengan biaya operasional tidak lebih dari Rp100 juta, Kota Makassar mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan PPI hingga Rp1 miliar," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Mukhni AF di sela-sela kunjungan kerja di PPI Makassar, Rabu.
Menurut dia, kondisi sebaliknya di Kotabaru, dengan segala fasilitas yang cukup, seperti keberadaan pelabuhan Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) Kotabaru Sungai Paring yang sudah setahun selesai dibangun, namun hingga kini belum dioperasikan. Atas kondisi tersebut, daerah belum bisa optimal mendapatkan PAD dari sektor ini, sehingga terkesan tidak ada peningkatan.
Lebih lanjut diungkapkan Mukhni, situasi dan kondisi tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi atau cara pandang pemerintah Makassar yang bisa memaksimalkan pendapatan dari kegiatan sektor perikanan, bukan hanya di PPI tapi juga di tempat-tempat lain yang dilakukan pembongkaran hasil penangkapan ikan bagi nelayan.
Bagusnya lagi, politisi Partai Golkar ini melanjutkan, dapat penarikan retribusi atas aktivitas pembongkaran hasil tangkapan ikan, tidak dibebankan kepada nelayan yang bersangkutan, tapi dikenakan oleh pengelola baik pengepul maupun koperasi yang mengelolanya.
Sementara di Kotabaru, pemerintah setempat menganggap retribusi hanya bisa dikenakan jika kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan menggunakan fasilitas pemerintah seperti PPI, sementara jika di luar itu, maka tidak memungutnya.
Seharusnya lanjut dia, pemerintah daerah lebih proaktif dengan cara `jemput bola` sebagaimana yang dilakukan Makassar yang secara tegas menerapkan aturan terkait peningkatan pemasukan bagi daerah.
Karena begitu besarnya potensi kelautan di Kotabaru yang selama ini belum tergarap secara maksimal, yang semua itu mempunyai potensi pendapatan yang besar pula bagi PAD yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
Menurut Mukhni, sehubungan dengan hasil studi banding ini, dewan akan segera mengundang sejumlah pihak khususnya DKP Kotabaru untuk berkoordinasi membahas langkah-langkah nyata dalam memaksimalkan hasil dari penggarapan potensi yang begitu besar di Kotabaru.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru M Talih, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait keinginan kalangan Legislatif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Dengan biaya operasional tidak lebih dari Rp100 juta, Kota Makassar mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan PPI hingga Rp1 miliar," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Mukhni AF di sela-sela kunjungan kerja di PPI Makassar, Rabu.
Menurut dia, kondisi sebaliknya di Kotabaru, dengan segala fasilitas yang cukup, seperti keberadaan pelabuhan Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) Kotabaru Sungai Paring yang sudah setahun selesai dibangun, namun hingga kini belum dioperasikan. Atas kondisi tersebut, daerah belum bisa optimal mendapatkan PAD dari sektor ini, sehingga terkesan tidak ada peningkatan.
Lebih lanjut diungkapkan Mukhni, situasi dan kondisi tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi atau cara pandang pemerintah Makassar yang bisa memaksimalkan pendapatan dari kegiatan sektor perikanan, bukan hanya di PPI tapi juga di tempat-tempat lain yang dilakukan pembongkaran hasil penangkapan ikan bagi nelayan.
Bagusnya lagi, politisi Partai Golkar ini melanjutkan, dapat penarikan retribusi atas aktivitas pembongkaran hasil tangkapan ikan, tidak dibebankan kepada nelayan yang bersangkutan, tapi dikenakan oleh pengelola baik pengepul maupun koperasi yang mengelolanya.
Sementara di Kotabaru, pemerintah setempat menganggap retribusi hanya bisa dikenakan jika kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan menggunakan fasilitas pemerintah seperti PPI, sementara jika di luar itu, maka tidak memungutnya.
Seharusnya lanjut dia, pemerintah daerah lebih proaktif dengan cara `jemput bola` sebagaimana yang dilakukan Makassar yang secara tegas menerapkan aturan terkait peningkatan pemasukan bagi daerah.
Karena begitu besarnya potensi kelautan di Kotabaru yang selama ini belum tergarap secara maksimal, yang semua itu mempunyai potensi pendapatan yang besar pula bagi PAD yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
Menurut Mukhni, sehubungan dengan hasil studi banding ini, dewan akan segera mengundang sejumlah pihak khususnya DKP Kotabaru untuk berkoordinasi membahas langkah-langkah nyata dalam memaksimalkan hasil dari penggarapan potensi yang begitu besar di Kotabaru.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru M Talih, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait keinginan kalangan Legislatif.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015