Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan meminta pemerintah provinsi setempat mengklarifikasi dana untuk peringatan Hari Nusantara (Harnus) tahun 2014.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif tersebut mengemukakan itu, usai rapat bersama tim anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, di Banjarmasin, Kamis.
Rapat Banggar DPRD Kalsel bersama tim anggaran pemprov tersebut membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terhadap APBD Perubahan Kalsel tahun 2015.
Di dalam koreksi/evaluasi Kemendagri terhadap APBD-P Kalsel 2015, ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pihak kementerian meminta tiadakan (hapus) alokasi pembiayaan peringatan Harnus 2014 pada menjelang akhir tahun lalu.
"Kami dari Banggar kaget atas koreksi Kemendagri terkait dana Harnus. Karena, baik APBD Murni 2015 maupun dalam APBD-P, kami tidak pernah membahas dana Harnus tahun lalu itu," tutur anggota DPRD Kalsel empat periode tersebut.
"Memang kita pernah membahas anggaran untuk peringatan Harnus 2014 yang secara nasional dipusatkan di Kabupaten Kotabaru (300 kilometer timur Banjarmasin), Kalsel," ujar wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum, magister hukum dan kenotariatan itu.
Namun, lanjutnya, pembahasan dana untuk peringatan Harnus 2014 di "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru itu saat membahas APBD Kalsel 2014 dan APBD-P tahun anggaran tersebut.
Guna menghindari dugaan negatif, ungkap dia, saat rapat bersama Tim Anggaran Pemprov yang dihadiri Sekdaprov setempat HM Arsyadie selaku ketua tim itu, Banggar DPRD Kalsel meminta eksekutif agar segera mengklarifikasi dengan Kemendagri.
Namun dia tak mengungkap besar dana untuk peringatan Harnus 2014 di kabupaten paling timur Kalsel tersebut, dengan alasan lupa.
Koreksi atau saran lain dari Kemendagri terhadap APBD-P Kalsel 2015, agar Pemprov setempat menganggarakan dana untuk panitia haji daerah, paling tidak pada tahun 2016.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel pernah menganggarkan biaya Panitia Haji Daerah, tapi sejak tahung 2014 tak ada lagi anggaran untuk itu, karena berdasarkan petunjuk dari Kemendagri sendiri, demikian Muhaimin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif tersebut mengemukakan itu, usai rapat bersama tim anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, di Banjarmasin, Kamis.
Rapat Banggar DPRD Kalsel bersama tim anggaran pemprov tersebut membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terhadap APBD Perubahan Kalsel tahun 2015.
Di dalam koreksi/evaluasi Kemendagri terhadap APBD-P Kalsel 2015, ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pihak kementerian meminta tiadakan (hapus) alokasi pembiayaan peringatan Harnus 2014 pada menjelang akhir tahun lalu.
"Kami dari Banggar kaget atas koreksi Kemendagri terkait dana Harnus. Karena, baik APBD Murni 2015 maupun dalam APBD-P, kami tidak pernah membahas dana Harnus tahun lalu itu," tutur anggota DPRD Kalsel empat periode tersebut.
"Memang kita pernah membahas anggaran untuk peringatan Harnus 2014 yang secara nasional dipusatkan di Kabupaten Kotabaru (300 kilometer timur Banjarmasin), Kalsel," ujar wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum, magister hukum dan kenotariatan itu.
Namun, lanjutnya, pembahasan dana untuk peringatan Harnus 2014 di "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru itu saat membahas APBD Kalsel 2014 dan APBD-P tahun anggaran tersebut.
Guna menghindari dugaan negatif, ungkap dia, saat rapat bersama Tim Anggaran Pemprov yang dihadiri Sekdaprov setempat HM Arsyadie selaku ketua tim itu, Banggar DPRD Kalsel meminta eksekutif agar segera mengklarifikasi dengan Kemendagri.
Namun dia tak mengungkap besar dana untuk peringatan Harnus 2014 di kabupaten paling timur Kalsel tersebut, dengan alasan lupa.
Koreksi atau saran lain dari Kemendagri terhadap APBD-P Kalsel 2015, agar Pemprov setempat menganggarakan dana untuk panitia haji daerah, paling tidak pada tahun 2016.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel pernah menganggarkan biaya Panitia Haji Daerah, tapi sejak tahung 2014 tak ada lagi anggaran untuk itu, karena berdasarkan petunjuk dari Kemendagri sendiri, demikian Muhaimin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015