Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Dewi Damayanti Said SE MM mengharapkan, agar pada masa pandemi COVID-19 urusan pendidikan jangan sampai terhambat.
Harapan "Srikandi" Partai Golkar itu ketika memulai reses masa persidangan III DPRD Kalsel Tahun Sidang 2021 di daerah pemilihannya Kota Banjarmasin, 18 Oktober 2021.
Oleh karena itu, menurut Dewi Damayanti yang Ketua Kaukus Perempuan Politik Kalsel tersebut, sebagai wakil rakyat Kota Banjarmasin perlu mendalami/mengetahui permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Dapilnya.
"Memang kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) hanya pengelolaan SMA, SMK dan SLB, tetapi tidak salahnya pula untuk mengetahui permasalahan pendidikan dasar seperti masalah tenaga guru," ujarnya.
"Walau pengelolaan pendidikan dasar seperti SD dan SMP bukan kewenangan kami provinsi, tetapi kita juga perlu tahu dan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah kota (Pemkot) serta anggota DPRD setempat," demikian Dewi Damayanti Said.
Sementara dalam reses anggota DPRD Kalsel itu, Kepala SMP Muhammadiyah Banjarmasin 3 Jumansyah mengutarakan masalah pengangkatan apatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada sekolah swasta kurang mendapat perhatian pemerintah.
Begitu pula masalah tunjangan guru-guru swasta juga kurang mendapat perhatian pemerintah, berbeda dengan di sekolah negeri seperti SMK per bulan Rp1 juta," adunya saat pertemuan dengan anggota DPRD Kalsel Dewi Damayanti di Aula
Mesjid Al Jihad, Banjarmasin.
Mestinya, menurut dia, hal serupa juga menjadi perhatian pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin kepada para guru swasta sehingga dapat membantu keuangan sekolah yang kesemua itu atas biaya Yayasan yang diterima dari SPP siswa.
Ia berharap, pemerintah dan para anggota Dewan dapat mendengar persoalan tersebut, serta bisa mendukung upaya untuk kesejahteraan para guru di Ibukota Kalsel.
Menanggapi hal itu, Dewi Damayanti menyatakan siap menjembatani aspirasi para guru untuk disapaikan pada pemerintah.
"Kalau ada mereka curhat apa saya siap menjembatani nantinya," kata Dewi yang putri dari HM Said (mantan Gubernur Kalsel) itu.
Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu menyatakan sengaja reses kali ini mengumpulkan tenaga pendidik di Banjarmasin dengan topik seperti soal tunjangan ingin mendengar curhat para guru yang kini menghadapi masa pandemi COVID-19 dalam mengajar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Harapan "Srikandi" Partai Golkar itu ketika memulai reses masa persidangan III DPRD Kalsel Tahun Sidang 2021 di daerah pemilihannya Kota Banjarmasin, 18 Oktober 2021.
Oleh karena itu, menurut Dewi Damayanti yang Ketua Kaukus Perempuan Politik Kalsel tersebut, sebagai wakil rakyat Kota Banjarmasin perlu mendalami/mengetahui permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Dapilnya.
"Memang kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) hanya pengelolaan SMA, SMK dan SLB, tetapi tidak salahnya pula untuk mengetahui permasalahan pendidikan dasar seperti masalah tenaga guru," ujarnya.
"Walau pengelolaan pendidikan dasar seperti SD dan SMP bukan kewenangan kami provinsi, tetapi kita juga perlu tahu dan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah kota (Pemkot) serta anggota DPRD setempat," demikian Dewi Damayanti Said.
Sementara dalam reses anggota DPRD Kalsel itu, Kepala SMP Muhammadiyah Banjarmasin 3 Jumansyah mengutarakan masalah pengangkatan apatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada sekolah swasta kurang mendapat perhatian pemerintah.
Begitu pula masalah tunjangan guru-guru swasta juga kurang mendapat perhatian pemerintah, berbeda dengan di sekolah negeri seperti SMK per bulan Rp1 juta," adunya saat pertemuan dengan anggota DPRD Kalsel Dewi Damayanti di Aula
Mesjid Al Jihad, Banjarmasin.
Mestinya, menurut dia, hal serupa juga menjadi perhatian pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin kepada para guru swasta sehingga dapat membantu keuangan sekolah yang kesemua itu atas biaya Yayasan yang diterima dari SPP siswa.
Ia berharap, pemerintah dan para anggota Dewan dapat mendengar persoalan tersebut, serta bisa mendukung upaya untuk kesejahteraan para guru di Ibukota Kalsel.
Menanggapi hal itu, Dewi Damayanti menyatakan siap menjembatani aspirasi para guru untuk disapaikan pada pemerintah.
"Kalau ada mereka curhat apa saya siap menjembatani nantinya," kata Dewi yang putri dari HM Said (mantan Gubernur Kalsel) itu.
Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu menyatakan sengaja reses kali ini mengumpulkan tenaga pendidik di Banjarmasin dengan topik seperti soal tunjangan ingin mendengar curhat para guru yang kini menghadapi masa pandemi COVID-19 dalam mengajar
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021