Banjarmasin, (Antaranews ) - Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Prof Dr H Hadin Muhjad SH MH mengingatkan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan agar jangan cuek atau masa bodoh menghadapi Pilkada provinsi tersebut.
Oleh sebab itu, para tokoh masyarakat tersebut harus turut, dan bahkan berkwajiban pula mengawal Pilkada supaya menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas untuk membawa Kalsel ke depan, ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Mungkin kita sama tahu, apa celotehan masyarakat terhadap tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) yang akan menjadi kontestan pada Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2015. Di antara mereka ada yang keweca," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Ketiga pasangan cagub-cawagub Kalsel periode lima tahun mendatang itu masing-masing H Muhiddin (kini Wali Kota Banjarmasin) - H Gusti Faried Hasan Aman (anggota DPD RI dua periode asal provinsi ini) mencalon melalui jalur independen atau perorangan.
Kemudian HM Zairullah Azhar atau ZA (mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, Ketua DPW PKB dan anggota DPR RI asal provinsi ini) - HM Syafi`I (mantan Bupati Hulu Sungai Selatan, Kalsel dua periode).
Pencalonan "AA" itu atas usungan koalisi tiga partai politik (Parpol) masing-masing PKB, Partai NasDem dan Partai Demokrat, yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel enam, tiga dan empat berjumlah 13.
AA gabungan dari kata "Ayah" (panggilan akrab anak-anak dari Istana Anak Yatim Batulicin, Tanah Bumbu terhadap ZA) dan "Angah Pi`i (panggilan akrab dari keluarga di Hulu Sungai Selatan).
Selain itu, pasangan H Sahbirin Noor, seorang pengusaha dari Tanah Bumbu (Tanbu) yang disapa Paman Birin serta H Rudy Resnawan (Wakil Gubernur Kalsel), dengan beberapa parpol pengusung, Gerindra, PKS, PDIP, Hanura dan PAN.
Sementara Partai Golkar dan PPP yang juga ikut mengusung pasangan Paman Birin - Rudy Resnawan ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, karena tak memenuhi persyaratan, yaitu mesti mendapat persetujuan dari dua kubu parpol tersebut.
Beragam komentar masyarakat terhadap tiga pasangan cagub-cawagub Kalsel 2016-2021, yaitu ada positif dan yang kurang mengenakan, tutur Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut, tanpa merinci.
"Terlepas dari positif - negatif atau ada yang kecewa terhadap pencalonan gubernur dan wakil gubernur tersebut, kita tidak membiarkan begitu saja. Kita semua, terutama para tokoh masyarakat secara moril berkewajiban mengawal pilkada Kalsel," ujar mantan Pembantu Rektor I Bidang Akademis Unlam itu..
"Mungkin saat proses pencalonan tersebut parpol tak banyak meminta pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan sekarang berpenduduk mencapai empat jiwa ini. Tapi biarlah itu berlalu, jangan cari siapa yang salah," demikian Hadin.
Pendapat senada dari Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel Dr H Sarbaini Haira yang juga dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
Walau mantan wartawan Prioritas (koran terbitan Ibu Kota Jakarta) juga mengemukakan kekecewaan terkait pasangan cagub-cawagub Kalsel 2016-2021, dia mengajak semua elemen masyarakat di provinsi ini untuk berpikir ke depan.
Menurut dia, munculnya tiga pasangan cagub-cawagub tersebut tidak bisa dipungkiri, itulah fenomena masyarakat Kalsel. "Tapi kita jangan tinggal diam, semua pihak harus berada di garis depan, baik masyarakat kampus serta kalangan pers maupun lainnyan," katanya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa. Islam Indonesia (PMII) itu mengingatkan, siapapun nanti yang terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel harus mengutamakan kepentingan umat, bukan cuma segelintir atau kelompok tertentu.
Oleh sebab itu, ketiga pasangan cagub/cawagub tersebut harus melakukan kontrak sosial agar pada saatnya kemenangan nanti tidak bisa berbuat atau mengambilkan kebijakan seenaknya.
"Jadi yang kita tuntut dan utamakan kontrak sosial, bukan kontrak politik. Karena kontrak politik itu bisa bias, antara lain bisa mengarah pada politik kekuasaan, hal ini akan berbahaya," demikian Sarbaini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Oleh sebab itu, para tokoh masyarakat tersebut harus turut, dan bahkan berkwajiban pula mengawal Pilkada supaya menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas untuk membawa Kalsel ke depan, ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Mungkin kita sama tahu, apa celotehan masyarakat terhadap tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) yang akan menjadi kontestan pada Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2015. Di antara mereka ada yang keweca," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Ketiga pasangan cagub-cawagub Kalsel periode lima tahun mendatang itu masing-masing H Muhiddin (kini Wali Kota Banjarmasin) - H Gusti Faried Hasan Aman (anggota DPD RI dua periode asal provinsi ini) mencalon melalui jalur independen atau perorangan.
Kemudian HM Zairullah Azhar atau ZA (mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, Ketua DPW PKB dan anggota DPR RI asal provinsi ini) - HM Syafi`I (mantan Bupati Hulu Sungai Selatan, Kalsel dua periode).
Pencalonan "AA" itu atas usungan koalisi tiga partai politik (Parpol) masing-masing PKB, Partai NasDem dan Partai Demokrat, yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel enam, tiga dan empat berjumlah 13.
AA gabungan dari kata "Ayah" (panggilan akrab anak-anak dari Istana Anak Yatim Batulicin, Tanah Bumbu terhadap ZA) dan "Angah Pi`i (panggilan akrab dari keluarga di Hulu Sungai Selatan).
Selain itu, pasangan H Sahbirin Noor, seorang pengusaha dari Tanah Bumbu (Tanbu) yang disapa Paman Birin serta H Rudy Resnawan (Wakil Gubernur Kalsel), dengan beberapa parpol pengusung, Gerindra, PKS, PDIP, Hanura dan PAN.
Sementara Partai Golkar dan PPP yang juga ikut mengusung pasangan Paman Birin - Rudy Resnawan ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, karena tak memenuhi persyaratan, yaitu mesti mendapat persetujuan dari dua kubu parpol tersebut.
Beragam komentar masyarakat terhadap tiga pasangan cagub-cawagub Kalsel 2016-2021, yaitu ada positif dan yang kurang mengenakan, tutur Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut, tanpa merinci.
"Terlepas dari positif - negatif atau ada yang kecewa terhadap pencalonan gubernur dan wakil gubernur tersebut, kita tidak membiarkan begitu saja. Kita semua, terutama para tokoh masyarakat secara moril berkewajiban mengawal pilkada Kalsel," ujar mantan Pembantu Rektor I Bidang Akademis Unlam itu..
"Mungkin saat proses pencalonan tersebut parpol tak banyak meminta pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan sekarang berpenduduk mencapai empat jiwa ini. Tapi biarlah itu berlalu, jangan cari siapa yang salah," demikian Hadin.
Pendapat senada dari Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel Dr H Sarbaini Haira yang juga dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
Walau mantan wartawan Prioritas (koran terbitan Ibu Kota Jakarta) juga mengemukakan kekecewaan terkait pasangan cagub-cawagub Kalsel 2016-2021, dia mengajak semua elemen masyarakat di provinsi ini untuk berpikir ke depan.
Menurut dia, munculnya tiga pasangan cagub-cawagub tersebut tidak bisa dipungkiri, itulah fenomena masyarakat Kalsel. "Tapi kita jangan tinggal diam, semua pihak harus berada di garis depan, baik masyarakat kampus serta kalangan pers maupun lainnyan," katanya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa. Islam Indonesia (PMII) itu mengingatkan, siapapun nanti yang terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel harus mengutamakan kepentingan umat, bukan cuma segelintir atau kelompok tertentu.
Oleh sebab itu, ketiga pasangan cagub/cawagub tersebut harus melakukan kontrak sosial agar pada saatnya kemenangan nanti tidak bisa berbuat atau mengambilkan kebijakan seenaknya.
"Jadi yang kita tuntut dan utamakan kontrak sosial, bukan kontrak politik. Karena kontrak politik itu bisa bias, antara lain bisa mengarah pada politik kekuasaan, hal ini akan berbahaya," demikian Sarbaini.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015