Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin menyatakan, komisi independen tentang pembangunan jembatan panjang pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyetujui rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut di wilayah timur provinsi tersebut.
"Rencana titik pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Kalsel dengan daratan Kalimantan sudah mendapat persetujuan Komisi Jembatan," katanya, usai rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Jumat.
Untuk kegiatan awal pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Berdasarkan perencanaan, titik untuk pembangunan jembatan terpanjang di provinsi itu, di Tanjung Serdang Pulau Laut dan Tanah Merah Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel.
"Rencananya kita membangun jembatan penghubung dari Tanjung Serdang Pulau Laut dan dari Tanah Merah Batulicin. Sedangkan jembatan utama atau tengah, kita harapkan dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Perkiraan pembiayaan pembangunan jembatan yang sejak lama menjadi dambaan masyarakat Kotabaru khususnya itu mencapai Rp3,6 triliun, lanjutnya didampingi Ketua DPRD Kalsel Hj Noormiliyani Abrani Sulaiman dan Sekdaprov setempat HM Arsyadie.
"Insya Allah peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu dimulai dari Tanjung Serdang saat saya safari Ramadhan 1436 Hijriah, yang dijadwalkan 8 Juli mendatang," demikian Rudy Ariffin.
Pembiayaan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu rencananya dengan sistem sharing bersama Pemperintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu, serta Pemprov Kalsel dan dari APBN melalui Kementerian PUPR.
Rencana pembagian pembiayaan itu dari Pemprov sebesar Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, yang pembangunan jembatan tersebut menggunakan sistem tahun jamak (multy years) bila memungkinkan.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaiman berpendapat, pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu buka cuma makin membuka keterisolasian Kotabaru, tapi juga akan sangat menunjang pembangunan kemaritiman.
"Sebab Kotabaru selain menpati posisi strategis nasional, juga memiliki sumber daya kelautan yang cukup potensial dalam menunjang pertahanan dan ketahanan nusantara Indonesia,L ujar anggota DPRD Kalsel empat periode itu.
Anggota DPRD Tanbu sempat menyoal titik serta pembiayaan rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut tersebut, yaitu mereka mengusulkan bukan di Tanah Merah, tapi Kresik (Pasir) Putih.
Karena, menurut wakil rakyat Tanbu tersebut, dengan menggunakan titik di Kresik Putih, bentang jembatan itu lebih pendek dibandingkan dengan Tanah Merah - Tanjung Serdang.
Begitu pula dari segi pembiayaan bisa lebih efesien dengan bentang yang pendek terbut, ujar anggota DPRD Tanbu Andi Tantrang, dan Fawahisah Mahabatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Rencana titik pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Kalsel dengan daratan Kalimantan sudah mendapat persetujuan Komisi Jembatan," katanya, usai rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Jumat.
Untuk kegiatan awal pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Berdasarkan perencanaan, titik untuk pembangunan jembatan terpanjang di provinsi itu, di Tanjung Serdang Pulau Laut dan Tanah Merah Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel.
"Rencananya kita membangun jembatan penghubung dari Tanjung Serdang Pulau Laut dan dari Tanah Merah Batulicin. Sedangkan jembatan utama atau tengah, kita harapkan dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Perkiraan pembiayaan pembangunan jembatan yang sejak lama menjadi dambaan masyarakat Kotabaru khususnya itu mencapai Rp3,6 triliun, lanjutnya didampingi Ketua DPRD Kalsel Hj Noormiliyani Abrani Sulaiman dan Sekdaprov setempat HM Arsyadie.
"Insya Allah peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu dimulai dari Tanjung Serdang saat saya safari Ramadhan 1436 Hijriah, yang dijadwalkan 8 Juli mendatang," demikian Rudy Ariffin.
Pembiayaan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu rencananya dengan sistem sharing bersama Pemperintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu, serta Pemprov Kalsel dan dari APBN melalui Kementerian PUPR.
Rencana pembagian pembiayaan itu dari Pemprov sebesar Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, yang pembangunan jembatan tersebut menggunakan sistem tahun jamak (multy years) bila memungkinkan.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaiman berpendapat, pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu buka cuma makin membuka keterisolasian Kotabaru, tapi juga akan sangat menunjang pembangunan kemaritiman.
"Sebab Kotabaru selain menpati posisi strategis nasional, juga memiliki sumber daya kelautan yang cukup potensial dalam menunjang pertahanan dan ketahanan nusantara Indonesia,L ujar anggota DPRD Kalsel empat periode itu.
Anggota DPRD Tanbu sempat menyoal titik serta pembiayaan rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut tersebut, yaitu mereka mengusulkan bukan di Tanah Merah, tapi Kresik (Pasir) Putih.
Karena, menurut wakil rakyat Tanbu tersebut, dengan menggunakan titik di Kresik Putih, bentang jembatan itu lebih pendek dibandingkan dengan Tanah Merah - Tanjung Serdang.
Begitu pula dari segi pembiayaan bisa lebih efesien dengan bentang yang pendek terbut, ujar anggota DPRD Tanbu Andi Tantrang, dan Fawahisah Mahabatan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015