Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) berusaha keras guna mencapai target yang sudah diberikan KPK tentang sertifikasi aset milik daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H Muhammad Noor, di Kandangan, Selasa (31/8), meminta untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memanfaatkan sisa waktu yang kurang dari tiga bulan untuk mencapai target tersebut.
"Kami kembali mengadakan rapat membahas tentang kendala dan permasalahan di lapangan, serta sudah sampai mana progres percepatan sertifikasi sampai saat ini," katanya, saat memberikan keterangan usai memimpin rapat di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Setda HSS, Selasa (31/8).
Dijelaskan dia, rapat yang kesekian kali dilaksanakan mengenai aset pemerintah daerah dan bersyukur sudah ada progress walaupun kecil, akan tetapi pada rapat kali ini pihaknya optimis dibulan oktober nanti akan ada 92 sertifikat lebih yang sudah bisa diselesaikan BPN.
Dengan target waktu yang diberikan sisa sekitar beberapa bulan oleh KPK harus menyelesaikan semua ini, sekda menyebut ini merupakan tantangan besar bagi pihaknya dan pihak jajaran BPN.
“Untuk target ditahun ini ada lumayan banyak sekitar 1.018 aset perlu diselesaikan akhir tahun 2021, mudah-mudahan nanti semua OPD terkait semua aset bisa bekerja keras menyelesaikan urusan-urusan teknis dan BPN menyelesaikan untuk urusan sertifikasi,” katanya.
Kepala Kantor Pertanahan HSS, Tri Harnanto mengatakan untuk sertifikasi aset BMD ini karena dipantau langsung oleh KPK sehingga pihaknya berjanji untuk terus bersinergi dengan Pemkab HSS dengan waktu yang kurang lebih tiga bulan ini terselesaikan.
"Kita akan segera menindak lanjuti proses sertifikasi ini, semoga apa yang kita targetkan bisa tercapai semaksimal mungkin," katanya.
Baca juga: Sekda HSS ikuti rapat sosialisasi Permendagri Nomor 28 tahun 2021
Baca juga: Sekda HSS pimpin rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama JKN-KIS
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H Muhammad Noor, di Kandangan, Selasa (31/8), meminta untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memanfaatkan sisa waktu yang kurang dari tiga bulan untuk mencapai target tersebut.
"Kami kembali mengadakan rapat membahas tentang kendala dan permasalahan di lapangan, serta sudah sampai mana progres percepatan sertifikasi sampai saat ini," katanya, saat memberikan keterangan usai memimpin rapat di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Setda HSS, Selasa (31/8).
Dijelaskan dia, rapat yang kesekian kali dilaksanakan mengenai aset pemerintah daerah dan bersyukur sudah ada progress walaupun kecil, akan tetapi pada rapat kali ini pihaknya optimis dibulan oktober nanti akan ada 92 sertifikat lebih yang sudah bisa diselesaikan BPN.
Dengan target waktu yang diberikan sisa sekitar beberapa bulan oleh KPK harus menyelesaikan semua ini, sekda menyebut ini merupakan tantangan besar bagi pihaknya dan pihak jajaran BPN.
“Untuk target ditahun ini ada lumayan banyak sekitar 1.018 aset perlu diselesaikan akhir tahun 2021, mudah-mudahan nanti semua OPD terkait semua aset bisa bekerja keras menyelesaikan urusan-urusan teknis dan BPN menyelesaikan untuk urusan sertifikasi,” katanya.
Kepala Kantor Pertanahan HSS, Tri Harnanto mengatakan untuk sertifikasi aset BMD ini karena dipantau langsung oleh KPK sehingga pihaknya berjanji untuk terus bersinergi dengan Pemkab HSS dengan waktu yang kurang lebih tiga bulan ini terselesaikan.
"Kita akan segera menindak lanjuti proses sertifikasi ini, semoga apa yang kita targetkan bisa tercapai semaksimal mungkin," katanya.
Baca juga: Sekda HSS ikuti rapat sosialisasi Permendagri Nomor 28 tahun 2021
Baca juga: Sekda HSS pimpin rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama JKN-KIS
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021