Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur akan membicarakan masalah kelistrikan di provinsi ini ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.
"Dalam kunjungan kerja kami ke luar daerah yang dijadwalkan 8-10 Juni 2015 mau ke Kementerian ESDM, guna membicarakan masalah kelistrikan, terutama di daerah kita," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel H Hormansyah, di Banjarmasin, Jumat.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, persoalan kelistrikan di provinsinya cukup serius dan memerlukan perhatian yang lebih maksimal dari pemerintah pusat.
Pasalnya di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut masih sering terjadi "byar pet" dan kekurangan daya, lanjut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu.
Padahal Kalsel juga merupakan lumbung energi, seperti tambang batu bara yang selama ini dipasok buat Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa, tambah wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana agama dan sarjana hukum tersebut.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB akan mendorong anggota DPRD Kalsel lain untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) kelistrikan sebagai salah satu langkah agar terlepas dari krisis listrik, katanya.
Karena, menurut dia, masalah kelistrikan menyangkut banyak aspek, tak hanya berkaitan Komisi III DPRD Kalsel, tapi juga bisa dengan fungsi atau bidang Komisi I, II dan IV pada lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Sebagai contoh untuk penambahan pembangkit atau pembanungan "power plant" bisa berkaitan perizinan dan pembebasan lahan yang menjadi bidang Komisi I DPRD Kalsel.
Kemudian terkait investasi merupakan bidang Komisi II, dan ketenaga kerjaan menjadi ranah Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel. Sedangkan Komisi III berkaitan dengan masalah energi, demikian Hormansyah.
Pada saat bersamaan (8-10 Juni 2015), Komisi I bidang hukum dan Pemerintahan, serta Komisi IV DPRD Kalsel juga kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, namun dengan tujuan dan sasaran berbeda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Dalam kunjungan kerja kami ke luar daerah yang dijadwalkan 8-10 Juni 2015 mau ke Kementerian ESDM, guna membicarakan masalah kelistrikan, terutama di daerah kita," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel H Hormansyah, di Banjarmasin, Jumat.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, persoalan kelistrikan di provinsinya cukup serius dan memerlukan perhatian yang lebih maksimal dari pemerintah pusat.
Pasalnya di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut masih sering terjadi "byar pet" dan kekurangan daya, lanjut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu.
Padahal Kalsel juga merupakan lumbung energi, seperti tambang batu bara yang selama ini dipasok buat Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa, tambah wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana agama dan sarjana hukum tersebut.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB akan mendorong anggota DPRD Kalsel lain untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) kelistrikan sebagai salah satu langkah agar terlepas dari krisis listrik, katanya.
Karena, menurut dia, masalah kelistrikan menyangkut banyak aspek, tak hanya berkaitan Komisi III DPRD Kalsel, tapi juga bisa dengan fungsi atau bidang Komisi I, II dan IV pada lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Sebagai contoh untuk penambahan pembangkit atau pembanungan "power plant" bisa berkaitan perizinan dan pembebasan lahan yang menjadi bidang Komisi I DPRD Kalsel.
Kemudian terkait investasi merupakan bidang Komisi II, dan ketenaga kerjaan menjadi ranah Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel. Sedangkan Komisi III berkaitan dengan masalah energi, demikian Hormansyah.
Pada saat bersamaan (8-10 Juni 2015), Komisi I bidang hukum dan Pemerintahan, serta Komisi IV DPRD Kalsel juga kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, namun dengan tujuan dan sasaran berbeda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015