Sejumlah formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang diminati, seperti guru Seni Budaya dan TIK, hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Wahyudi Rahmad kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (16/8).
Diketahui sebelumnya, bahwa rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I H Syahdillah, bertolak ke Kabupaten HST dalam rangka monitoring pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK di Kota Apam tersebut.
Dalam monitoring tersebut, Wahyudi menjelaskan perkembangan penerimaan PPPK di tempatnya, dari jumlah usulan formasi, yang disetujui hingga kendala yang dihadapi oleh BKPSDMD Kabupaten HST dalam proses penjaringan peserta seleksi PPPK.
"Kabupaten HST mengusulkan sebanyak 817 orang formasi, akhirnya dtetapkan sebanyak 791 orang formasi oleh Kementerian PANRB RI. Kesemuanya adalah PPPK guru dan HST tahun ini tidak membuka formasi CPNS karena dari segi keuangan tidak memungkinkan," kata Wahyudi.
Ia menerangkan, di tahap pendaftaran, dari jumlah 791 formasi yang dicari, sudah ada 947 orang yang mendaftar dan yang memenuhi syarat ada 945 orang. Sekilas, ujar Wahyudi peserta yang mendaftar sudah mampu memenuhi formasi yang diharapkan. Namun, ketika dirincikan per mata pelajaran, masih banyak kekurangan.
"Yang paling parah, yaitu guru mata pelajaran seni budaya, dari 27 orang yang dicari, hanya ada satu orang pendaftar. Selain itu, guru TIK juga hanya ada 3 orang pendaftar dari 56 yang dicari. Disusul guru PPKN, dari yang dicari sebanyak 11 orang, hanya ada 3 orang yang mendaftarkan diri," katanya.
Berbanding terbalik dengan guru IPA, dari 3 orang yang dicari, ada 11 orang yang mendaftar. Selain itu juga guru Bahasa inggris, dari 3 orang yang dicari, yang mendaftar malah sebanyak 52 orang, disusul oleh guru Bahasa Indonesia, dari 5 orang yang dicari, pendaftar membludak hingga 35 orang.
Sejumlah hipotesis yang menjadi faktor alasan terjadinya kasus tersebut dikemukakan oleh Wahyudi, salah satunya karena beberapa jurusan atau lulusan tidak terlalu banyak di Kabupaten HST. Mengingat beberapa Perguruan Tinggi di sekitar Kabupaten HST, menurut hemat Wahyudi, didominasi jurusan guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggis dan Biologi saja.
Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khsusus oleh anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Menurut Fahrani, perlu adanya langkah strategis dari pihak Dinas Pendidikan maupun Perguruan Tinggi.
"Perlu adanya rapat lanjutan lintas komisi, yaitu bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi pendidikan agar berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk benar-benar menyajikan jurusan perkuliahan yang dibutuhkan oleh daerah," katanya.
Nantinya Dinas Pendidikan, coba untuk memberi pemahaman kepada peserta didik yang akan lulus dari SLTA sederajat tentang jurusan perkuliahan apa saja yang sedang dibutuhkan di daerahnya.
"Sehingga slot-slot formasi terisi secara optimal oleh putra-putri Banua, sehingga tidak perlu memasukkan tenaga pendidik dari luar," harapnya.
Di akhir pertemuan, Wahyudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, menurutnya ini merupakan hal yang istimewa. Segala saran, masukan dan usulan dari perwakilan rakyat provinsi ini sangat baik sekali dan akan ditampung untuk ditindak lanjuti.
Wahyudi menambahkan, PPPK seleksinya akan dilakukan tiga tahap, pertama khusus bagi honorer/kontrak di sekolah yang bersangkutan. Kedua, boleh ke sekolah lain dan honorer sekolah swasta juga boleh. Ketiga, sudah bebas antar daerah.
"Jadi, kemungkinan nanti akan terisi saja formasi yang ada. Ini tahap pertama, baru selesai masa pendaftaran, tesnya belum," tuntasnya.
Baca juga: Defisit anggaran, Pemkab HST tidak buka formasi CPNS namun usulkan 817 PPPK
Baca juga: Pemkab HST buka lowongan 791 PPPK guru SD dan SMP
Baca juga: Badko HMI Kalselteng gelar kegiatan sosial di HUT ke-76 RI
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Diketahui sebelumnya, bahwa rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I H Syahdillah, bertolak ke Kabupaten HST dalam rangka monitoring pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK di Kota Apam tersebut.
Dalam monitoring tersebut, Wahyudi menjelaskan perkembangan penerimaan PPPK di tempatnya, dari jumlah usulan formasi, yang disetujui hingga kendala yang dihadapi oleh BKPSDMD Kabupaten HST dalam proses penjaringan peserta seleksi PPPK.
"Kabupaten HST mengusulkan sebanyak 817 orang formasi, akhirnya dtetapkan sebanyak 791 orang formasi oleh Kementerian PANRB RI. Kesemuanya adalah PPPK guru dan HST tahun ini tidak membuka formasi CPNS karena dari segi keuangan tidak memungkinkan," kata Wahyudi.
Ia menerangkan, di tahap pendaftaran, dari jumlah 791 formasi yang dicari, sudah ada 947 orang yang mendaftar dan yang memenuhi syarat ada 945 orang. Sekilas, ujar Wahyudi peserta yang mendaftar sudah mampu memenuhi formasi yang diharapkan. Namun, ketika dirincikan per mata pelajaran, masih banyak kekurangan.
"Yang paling parah, yaitu guru mata pelajaran seni budaya, dari 27 orang yang dicari, hanya ada satu orang pendaftar. Selain itu, guru TIK juga hanya ada 3 orang pendaftar dari 56 yang dicari. Disusul guru PPKN, dari yang dicari sebanyak 11 orang, hanya ada 3 orang yang mendaftarkan diri," katanya.
Berbanding terbalik dengan guru IPA, dari 3 orang yang dicari, ada 11 orang yang mendaftar. Selain itu juga guru Bahasa inggris, dari 3 orang yang dicari, yang mendaftar malah sebanyak 52 orang, disusul oleh guru Bahasa Indonesia, dari 5 orang yang dicari, pendaftar membludak hingga 35 orang.
Sejumlah hipotesis yang menjadi faktor alasan terjadinya kasus tersebut dikemukakan oleh Wahyudi, salah satunya karena beberapa jurusan atau lulusan tidak terlalu banyak di Kabupaten HST. Mengingat beberapa Perguruan Tinggi di sekitar Kabupaten HST, menurut hemat Wahyudi, didominasi jurusan guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggis dan Biologi saja.
Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khsusus oleh anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Menurut Fahrani, perlu adanya langkah strategis dari pihak Dinas Pendidikan maupun Perguruan Tinggi.
"Perlu adanya rapat lanjutan lintas komisi, yaitu bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi pendidikan agar berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk benar-benar menyajikan jurusan perkuliahan yang dibutuhkan oleh daerah," katanya.
Nantinya Dinas Pendidikan, coba untuk memberi pemahaman kepada peserta didik yang akan lulus dari SLTA sederajat tentang jurusan perkuliahan apa saja yang sedang dibutuhkan di daerahnya.
"Sehingga slot-slot formasi terisi secara optimal oleh putra-putri Banua, sehingga tidak perlu memasukkan tenaga pendidik dari luar," harapnya.
Di akhir pertemuan, Wahyudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, menurutnya ini merupakan hal yang istimewa. Segala saran, masukan dan usulan dari perwakilan rakyat provinsi ini sangat baik sekali dan akan ditampung untuk ditindak lanjuti.
Wahyudi menambahkan, PPPK seleksinya akan dilakukan tiga tahap, pertama khusus bagi honorer/kontrak di sekolah yang bersangkutan. Kedua, boleh ke sekolah lain dan honorer sekolah swasta juga boleh. Ketiga, sudah bebas antar daerah.
"Jadi, kemungkinan nanti akan terisi saja formasi yang ada. Ini tahap pertama, baru selesai masa pendaftaran, tesnya belum," tuntasnya.
Baca juga: Defisit anggaran, Pemkab HST tidak buka formasi CPNS namun usulkan 817 PPPK
Baca juga: Pemkab HST buka lowongan 791 PPPK guru SD dan SMP
Baca juga: Badko HMI Kalselteng gelar kegiatan sosial di HUT ke-76 RI
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021