Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Mantan ketua komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Puar Junaidi menyayangkan, pembangunan jembatan Selat Pulau Laut di wilayah provinsi timur tersebut kalau sampai gagal.
"Karena perjuangan itu bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujarnya di Banjarmasin, kamis.
Mantan ketua komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu mengkhawatirkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan tersebut menjadi gagal karena adanya polimek.
Politisi senior Partai Golkar itu berharap, komisi III DPRD Kalsel sekarang harus segera menindaklanjuti polemik rencana pembangunan jembatan terpanjang di provinsi ini, dengan "duduk satu meja" bersama pihak terkait.
"Komisi III DPRD Kalsel sekarang harus segera meluruskan persoalan yang menjadi polimek tersebut. Karena dalam keanggotaan Komisi III DPRD Kalsel sekarang ada anggota dewan periode sebelumnya," saran Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tingkat provinsi itu.
Berbagai alasan yang dia kemukakan agar pembangunan jembatan yang bertitik tumpu di Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalsel itu jangan sampai gagal.
Ia membantah kalau ada penyataan pihak pemerintah kabupaten Tanbu, terutama dari kalangan DPRD setempat tak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jembatan Selat Pulau Laut dengan bentang sekitar 600 meter dan biaya mencapai Rp3 triliun itu.
"Memang DPRD Tanbu sekarang belum banyak terlibat dalam perencanaan pembangunan jembatan tersebut. Tapi anggota DPRD Tanbu periode sebelumnya juga mengetahui perencanaan itu," demikian Puar Junaidi.
Sementara itu, beberapa politisi dan pemuka masyarakat Tanbu mengusulkan, perubahan titik
rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan.
Usul tersebut diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanah Bumbu (Tanbu) H Hasudungan dalam jumpa pers di Rempah Pelangi Resto Banjarmasin, 19 Mei lalu..
Mereka mengusulkan agar titik pembangunan jembatan yang berada wilayah Tanbu diubah dari rencana semula di Tanah Merah ke Kersik Putih, yang sama-sama berada di kawasan Batulicin (ibu kota kabupaten tersebut).
Pasalnya, titik pembangunan jembatan tersebut di Kersik Putih lebih unggul dari titik-titik lain dalam persfektif pembangunan di Tanbu yang baru berdiri sendiri atau pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Kalsel April 2003..
Keunggulan-keungulan itu antara lain, kondisi laut atau Selat Pulau Laut cukup aman dari pergerakan pelayaran, dengan demikian keselamatan pelayaran lebih terjamin.
Selain itu, Kersik Putih merupakan daerah tidak padat penduduk, dengan demikian pembebasan lahan jauh lebih mudah dan efesien.
"Apalagi ada warga (H Amir) yang bersedia menghibahkan tanahnya guna pembangunan jembatan tersebut," tambah anggota Fraksi Amanat Demokrat DPRD Tanbu Fawahisah Mahabatan.
Sementara itu, anggota DPRD Tanbu dari Partai Golkar Andi Tanrang Alaydrus mengatakan, dengan titik pembangunan jembatan tersebut di Kersik Putih, bentangnya akan lebih pendek.
"Dengan pendeknya bentang jembatan tersebut, berarti pembiayaan bisa dihemat, dan dari penghematan itu dapat untuk pembangunan infrastruktur lain," ujarnya dalam jumpa pers yang juga hadir Ketua Forum Komunikasi Pariwisata Tanbu Yandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Karena perjuangan itu bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujarnya di Banjarmasin, kamis.
Mantan ketua komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu mengkhawatirkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan tersebut menjadi gagal karena adanya polimek.
Politisi senior Partai Golkar itu berharap, komisi III DPRD Kalsel sekarang harus segera menindaklanjuti polemik rencana pembangunan jembatan terpanjang di provinsi ini, dengan "duduk satu meja" bersama pihak terkait.
"Komisi III DPRD Kalsel sekarang harus segera meluruskan persoalan yang menjadi polimek tersebut. Karena dalam keanggotaan Komisi III DPRD Kalsel sekarang ada anggota dewan periode sebelumnya," saran Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tingkat provinsi itu.
Berbagai alasan yang dia kemukakan agar pembangunan jembatan yang bertitik tumpu di Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalsel itu jangan sampai gagal.
Ia membantah kalau ada penyataan pihak pemerintah kabupaten Tanbu, terutama dari kalangan DPRD setempat tak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jembatan Selat Pulau Laut dengan bentang sekitar 600 meter dan biaya mencapai Rp3 triliun itu.
"Memang DPRD Tanbu sekarang belum banyak terlibat dalam perencanaan pembangunan jembatan tersebut. Tapi anggota DPRD Tanbu periode sebelumnya juga mengetahui perencanaan itu," demikian Puar Junaidi.
Sementara itu, beberapa politisi dan pemuka masyarakat Tanbu mengusulkan, perubahan titik
rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan.
Usul tersebut diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanah Bumbu (Tanbu) H Hasudungan dalam jumpa pers di Rempah Pelangi Resto Banjarmasin, 19 Mei lalu..
Mereka mengusulkan agar titik pembangunan jembatan yang berada wilayah Tanbu diubah dari rencana semula di Tanah Merah ke Kersik Putih, yang sama-sama berada di kawasan Batulicin (ibu kota kabupaten tersebut).
Pasalnya, titik pembangunan jembatan tersebut di Kersik Putih lebih unggul dari titik-titik lain dalam persfektif pembangunan di Tanbu yang baru berdiri sendiri atau pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Kalsel April 2003..
Keunggulan-keungulan itu antara lain, kondisi laut atau Selat Pulau Laut cukup aman dari pergerakan pelayaran, dengan demikian keselamatan pelayaran lebih terjamin.
Selain itu, Kersik Putih merupakan daerah tidak padat penduduk, dengan demikian pembebasan lahan jauh lebih mudah dan efesien.
"Apalagi ada warga (H Amir) yang bersedia menghibahkan tanahnya guna pembangunan jembatan tersebut," tambah anggota Fraksi Amanat Demokrat DPRD Tanbu Fawahisah Mahabatan.
Sementara itu, anggota DPRD Tanbu dari Partai Golkar Andi Tanrang Alaydrus mengatakan, dengan titik pembangunan jembatan tersebut di Kersik Putih, bentangnya akan lebih pendek.
"Dengan pendeknya bentang jembatan tersebut, berarti pembiayaan bisa dihemat, dan dari penghematan itu dapat untuk pembangunan infrastruktur lain," ujarnya dalam jumpa pers yang juga hadir Ketua Forum Komunikasi Pariwisata Tanbu Yandi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015