Kotabaru,(Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, merekomendasikan perlunya perbaikan kinerja eksekutif dalam menanggapi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2014.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah di Kotabaru, Rabu menegaskan, perlunya perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya terhadap program yang dilaksanakan dinas tertentu menunjukkan hasil belum maksimal bahkan realisasinya jauh dari target.
"Secara umum, DPRD Kotabaru menerima LKPj bupati anggaran 2014, namun dengan beberapa catatan, masukan dan koreksi yang harus ditindak lanjuti, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kotabaru," katanya.
Dari 15 point yang menjadi catatan DPRD dalam LKPj bupati yang disampaikan Alfisah, dewan mengaresiasi atas capaian pendapatan daerah melebihi target 103,69 persen. Namun sangat disayangkan, hal ini tidak diimbangi dengan realisasi belanja yang hanya tercapai 70,73 persen sehingga APBD 2014 belum bisa dinikmati masyarakat secara maksimal.
Berikutnya menyangkut laporan secara rinci tentang pelaksanaan program "Corporate Social Responsibility" (CSR) bagi perusahaan-perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan Kotabaru, sebagaimana yang sering disampaikan bupati.
"Baiknya dilaporkan secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui manfaat keberadaan perusahaan di Kotabaru, sekaligus menepis kecurigaan baik kepada pemerintah daerah maupun perusahaan," katanya.
Selanjutnya, menyangkut pengelolaan asset daerah yang belum efektif dan efisien, karena diketahui ada beberapa proyek pembangunan sarana dan prasarana yang sudah lama selesai dibangun, namun tidak juga diresmikan dan diserahkan pada SKPD terkait sebagai pengalola.
Catatan atas rekomendasi dewan berikutnya adalah, dari 34 sektor pokok kegiatan baik yang membidangi urusan wajib maupun pilihan, masih ada 5 sektor yang laporan realisasi kinerjanya masih di bawha 75 persen. Sedangkan laporan realisasi anggaran masih ada 10 sektor di bawah 75 persen.
"Dewan mengharapkan agar ada peningkatan kinerja pada pengelolaannya, baik dari sisi pengadaan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan sasaran sesuai jadwal," ungkap Alfisah seraya menambahkan hal itu dimaksudkan agar tidak berdampak pada besarannya silva.
Sektor lain yang menjadi catatan dewan dalam rekomendasi LKPj bupati 2014 di antaranya pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, pertanian dan ketahanan pangan, penataan ruang, perhubungan, koperasi dan UKM, kependudukan, pemerataan pembangunan dan kinerja inspektorat dalam pengawasan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015