Sejunlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara mengharapkan transparansi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung yang dilaksanakan pembangunannya melalui pola anggaran tahun jamak.
Ketua DPRD Kabupaten HSU Almien Ansar Safari di Amuntai, Senin (7/6) mengatakan,
sebagian farksi memang tidak dapat menyampaikan langsung pandangannya, namun pada lampiran semua fraksi hampir sama pertanyaannya tentang Raperda tersebut.
"Fraksi dewan pada dasarnya mendukung upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan, namun pembangunan Rumah Sakit Daerah diharapkan transparan," ujar Almien.
Almien mengatakan, sebagaimana disampaikan dalam Raperda, pola pembiayaan pembangunan rumah sakit berdasarkan tahun jamak (multiyears) yakni pada 2021 dan 2022.
Pada rapat paripurna di Gedung DPRD HSU dengan agenda pemandangam umum fraksi dewan, Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara (jubir) Ahmad Sharmada mengapresiasi dan menyambut baik Raperda pembangunan rumah sakit daerah karena kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar dari masyarakat.
"Fraksi golongan Karya memandang perlu pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas termasuk kualitas bangunan rumah sakit dan sumber daya manusia yang profesional," katanya.
Ratna Sri Dewi jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai Raperda tentang Pembangunan rumah sakit semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan anggaran 2021.
Sementara Fraksi Nasdem-PDIP melalui Hj Ida Haryanti menyampaikan harapan Raperda yang dibuat tidak sekedar administrasi dan prosedur, melainkan harus sebagai upaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga output nya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Dalam prakteknya pihaknya juga meminta pemerintah daerah harus terus transparan dan akuntabel, sehingga tahapan pelaksanaan anggaran terkait pembangunan RSUD ini dapat dipertanggungjawabkan, "katanya.
Pada rapat parpurna sebelumnya, Bupati HSU H Abdul Wahid HK.menyampaikan penjelasan pemerintah mengatakan, pembangunan RSUD yang baru diperkirakan menghabiskan anggaran total Rp209.999.766.440 yang dilaksanakan selama dua tahun anggaran yakni 2021 dan 2022.
Alokasi anggaran 2021 di rencanakan sebesar Rp73.499.918.254 sedangkan pada 2022 sebesar Rp136.499.848.186. Semua pihak sudah memahami, bahwa pembangunan RSUD Pambalah Batung di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah untuk menambah/memindah bangunan RSUD yang sudah ada saat ini di Kota Amuntai karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk perluasannya.
Selain itu, melalui proyek pembamgunan rumah sakit yang baru ini, diharapkan terwujud rumah sakit milik Pemda HSU yang lebih moderen dan permanen.
Karena dibangun di kawasan luar Kota Amuntai maka diharapkan lingkungannya bisa dikembangkan lebih ASRI, tenang dan nyaman bagi pasien.serta lokasi tempat parkir yang lebih luas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua DPRD Kabupaten HSU Almien Ansar Safari di Amuntai, Senin (7/6) mengatakan,
sebagian farksi memang tidak dapat menyampaikan langsung pandangannya, namun pada lampiran semua fraksi hampir sama pertanyaannya tentang Raperda tersebut.
"Fraksi dewan pada dasarnya mendukung upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan, namun pembangunan Rumah Sakit Daerah diharapkan transparan," ujar Almien.
Almien mengatakan, sebagaimana disampaikan dalam Raperda, pola pembiayaan pembangunan rumah sakit berdasarkan tahun jamak (multiyears) yakni pada 2021 dan 2022.
Pada rapat paripurna di Gedung DPRD HSU dengan agenda pemandangam umum fraksi dewan, Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara (jubir) Ahmad Sharmada mengapresiasi dan menyambut baik Raperda pembangunan rumah sakit daerah karena kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar dari masyarakat.
"Fraksi golongan Karya memandang perlu pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas termasuk kualitas bangunan rumah sakit dan sumber daya manusia yang profesional," katanya.
Ratna Sri Dewi jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai Raperda tentang Pembangunan rumah sakit semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan anggaran 2021.
Sementara Fraksi Nasdem-PDIP melalui Hj Ida Haryanti menyampaikan harapan Raperda yang dibuat tidak sekedar administrasi dan prosedur, melainkan harus sebagai upaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga output nya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Dalam prakteknya pihaknya juga meminta pemerintah daerah harus terus transparan dan akuntabel, sehingga tahapan pelaksanaan anggaran terkait pembangunan RSUD ini dapat dipertanggungjawabkan, "katanya.
Pada rapat parpurna sebelumnya, Bupati HSU H Abdul Wahid HK.menyampaikan penjelasan pemerintah mengatakan, pembangunan RSUD yang baru diperkirakan menghabiskan anggaran total Rp209.999.766.440 yang dilaksanakan selama dua tahun anggaran yakni 2021 dan 2022.
Alokasi anggaran 2021 di rencanakan sebesar Rp73.499.918.254 sedangkan pada 2022 sebesar Rp136.499.848.186. Semua pihak sudah memahami, bahwa pembangunan RSUD Pambalah Batung di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah untuk menambah/memindah bangunan RSUD yang sudah ada saat ini di Kota Amuntai karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk perluasannya.
Selain itu, melalui proyek pembamgunan rumah sakit yang baru ini, diharapkan terwujud rumah sakit milik Pemda HSU yang lebih moderen dan permanen.
Karena dibangun di kawasan luar Kota Amuntai maka diharapkan lingkungannya bisa dikembangkan lebih ASRI, tenang dan nyaman bagi pasien.serta lokasi tempat parkir yang lebih luas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021