Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Haryanto SE berpendapat, capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tapin relatif baik.
Pendapat wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melalui WA-nya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Sabtu sesudah menyertai kunjungan kerja (Kunker) Komisinya ke Samsat Barabai, ibukota HST dan Rantau -Tapin, 3 - 5 Juni 2021.
Kunker Komisi II yang diketuai Imam Suprastowo dari PDI Perjuangan tersebut untuk melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi (Monev) realisasi penerimaan pajak daerah di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)/Samsat Barabai (165 kilometer timur laut Banjarmasin) dan Rantau (117 kilometer timur laut Banjarmasin).
Realisasi ideal sampai dengan akhir Mei atau lima bulan pertama Tahun 2021 minimal 5/12 (maksudnya lima bulan/12 bulan = red) atau 41,67 persen.
"Meskipun realisasi PKB belum mencapai target. Tapi pencapaian di atas 35,00 persen sudah relatif baik," tegasnya seraya menambahkan, angka psikologisnya di 35 persen atau tujuh persen per bulan.
Suasana pertemuan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan UPPD/Samsat Barabai (165 kilometer timur laut Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), saat Kunker dalam daerah, 3 - 5 Juni 2021. (Istimewa/staf Komisi II DPRD Kalsel.)
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengungkapkan, bahwa pandemi COVID-19 dan musibah banjir pada awal Tahun 2021 menjadi faktor dominan dalam penerimaan pajak daerah.
"Komisi II berharap inovasi terobosan-terobosan untuk kenyamanan (kemudahan) pembayaran wajib pajak harus terus dilakukan," ujar anggota DPRD Kalsel beberapa periode itu.
"Samsat keliling dan Samsat Jemput Bola harus lebih banyak dan lebih sering menjangkau daerah-daerah yang jauh, lanjut mantan auditor pada Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia tersebut.
Begitu pula kolaborasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Polres harus terus dilakukan sehingga kesulitan-kesulitan teknis di lapangan bisa segera terselesaikan, sarannya.
"Masalah lain hampir di semua Samsat ditemui masih banyak kendaraan bermotor dinas pemerintah kabupaten belum bayar PKB lebih dari satu tahun," demikian Haryanto.
Foto bersama usai pertemuan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan UPPD/Samsat Barabai (165 kilometer timur laut Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), saat Kunker dalam daerah, 3 - 5 Juni 2021. (Istimewa/staf Komisi II DPRD Kalsel.)
Sementara data dari UPPD/Samsat Barabai target pendapatan PKB 2021 Rp24,6 miliar lebih realisasi hingga Mei Rp8,7 miliar lebih (35,59 persen) atau lebih besar dari dalam periode yang sama Tahun 2020 Rp8,3 miliar lebih.
Kemudian pendapatan secara umum pada UPPD/Samsat Rantau target Tahun 2021 Rp55,9 miliar lebih atau lebih rendah dari 2020 Rp60 miliar. Realisasi pendapatan 2021 hingga Mei Rp19,2 miliar.
Menyertai Kunker Komisi II ke Rantau dan Barabai itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE MAP dari PDi Perjuangan yang juga sebagai koordinator komisi tersebut.
