Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terancam kehilangan pendapatan asli daerah hingga miliaran rupiah dari hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) BBM nonsubsidi dari PT Pertamina.
Maneger Industrial Fuel Marketing Regional IV PT Pertamina Arief Prianto di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan, target PAD Pemprov Kalsel dari hasil penjualan BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina sebesar Rp480 miliar.
Menurut Arief, ada beberapa faktor yang membuat penyetoran untuk PAD ini sulit mencapai target, diantaranya karena faktor harga BBM yang murah atau turun.
Arif mengungkapkan, setiap liter BBM yang terjual, pemerintah mengekan pajak pembelian sebesar 7,5 persen untuk disumbangkan ke PAD daerah.
Disamping itu, kata dia, adanya pemasok-pemasok BBM lain atau perusahaan minyak luar yang sudah punya pasar sendiri di daerah, juga menjadi tantangan persaingan PT Pertamina.
"Logikanya, kalau Pertamina bisa jual banyak, maka pemasukan juga akan besar untuk PAD daerah, sebab setiap liter BBM yang terjual otomaris akan langsung tercatat dalam sistem, hingga tidak ada penyelewengan jumlah," ungkapnya.
Kalau perusahaan pemasok BBM lain, atau milik perusahaan negara lain atau swasta, kata dia, masih sulit untuk memastikan apakah data yang disampaikan sesuai dengan data penjualannya, atau tidak.
Bagi PT Pertamina, kata dia, sangat jelas, kuota BBM nonsubsidi yang ditarget dapat disalurkan tahun ini, yakni, sebanyak 1,300 juta kiloliter.
"Sehingga sangat jelas juga retrebusinya untuk menyumbang PAD bagi daerah," katanya.
Kepala Dinas Perdagangan Provensi Kalsel Farida Wariansi berpendapat, permasalahan ini pastinya akan menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab ancamannya menimbulkan kerugian yang besar bagi pendapatan daerah. Khususnya bagi perusahaan penyalur BBM di luar PT Pertamina.
"Bagi saya, ini perlu dibentuk tim pengawasan, yang terdiri dari semua instansi daerah terkait untuk bekerjasama mengawasi dugaan adanya kebocoran penerimaan PBBKB, ini dari penyalur BBM di luar PT Pertamina," katanya.
Sementara itu, Kabid Energi Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalsel Joko Winarno menyatakan, bahwa lesunya ekonomi pertambangan di daerah ini cukup mempengaruhi penggunaan BBM nonsubsidi.
Dia berharap, tidak akan lama lagi bisnis pertambangan kembali cerah yang disambut perekonomian masyarakat Kalsel dan daerah meningkat.
Menurut dia, PAD dari sektor pertambangan ini juga cukup besar, dan penyerapan BBM nonsubsidi yang juga cukup besar menyumbang PAD akan lebih lancar dan sesuai target pencapaiannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Maneger Industrial Fuel Marketing Regional IV PT Pertamina Arief Prianto di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan, target PAD Pemprov Kalsel dari hasil penjualan BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina sebesar Rp480 miliar.
Menurut Arief, ada beberapa faktor yang membuat penyetoran untuk PAD ini sulit mencapai target, diantaranya karena faktor harga BBM yang murah atau turun.
Arif mengungkapkan, setiap liter BBM yang terjual, pemerintah mengekan pajak pembelian sebesar 7,5 persen untuk disumbangkan ke PAD daerah.
Disamping itu, kata dia, adanya pemasok-pemasok BBM lain atau perusahaan minyak luar yang sudah punya pasar sendiri di daerah, juga menjadi tantangan persaingan PT Pertamina.
"Logikanya, kalau Pertamina bisa jual banyak, maka pemasukan juga akan besar untuk PAD daerah, sebab setiap liter BBM yang terjual otomaris akan langsung tercatat dalam sistem, hingga tidak ada penyelewengan jumlah," ungkapnya.
Kalau perusahaan pemasok BBM lain, atau milik perusahaan negara lain atau swasta, kata dia, masih sulit untuk memastikan apakah data yang disampaikan sesuai dengan data penjualannya, atau tidak.
Bagi PT Pertamina, kata dia, sangat jelas, kuota BBM nonsubsidi yang ditarget dapat disalurkan tahun ini, yakni, sebanyak 1,300 juta kiloliter.
"Sehingga sangat jelas juga retrebusinya untuk menyumbang PAD bagi daerah," katanya.
Kepala Dinas Perdagangan Provensi Kalsel Farida Wariansi berpendapat, permasalahan ini pastinya akan menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab ancamannya menimbulkan kerugian yang besar bagi pendapatan daerah. Khususnya bagi perusahaan penyalur BBM di luar PT Pertamina.
"Bagi saya, ini perlu dibentuk tim pengawasan, yang terdiri dari semua instansi daerah terkait untuk bekerjasama mengawasi dugaan adanya kebocoran penerimaan PBBKB, ini dari penyalur BBM di luar PT Pertamina," katanya.
Sementara itu, Kabid Energi Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalsel Joko Winarno menyatakan, bahwa lesunya ekonomi pertambangan di daerah ini cukup mempengaruhi penggunaan BBM nonsubsidi.
Dia berharap, tidak akan lama lagi bisnis pertambangan kembali cerah yang disambut perekonomian masyarakat Kalsel dan daerah meningkat.
Menurut dia, PAD dari sektor pertambangan ini juga cukup besar, dan penyerapan BBM nonsubsidi yang juga cukup besar menyumbang PAD akan lebih lancar dan sesuai target pencapaiannya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015