Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Dr dr Syamsul Arifin MPd mengatakan tak bakal efektif wilayah aglomerasi dibatasi larangan mudik
mengingat orang-orang yang tinggal sudah saling bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama.
"Jadi saya mendukung keputusan terakhir pemerintah dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi tak perlu surat bebas COVID-19 dan surat izin keluar masuk (SIKM)," kata dia di Banjarmasin.
Menurut Syamsul, pelarangan mudik lokal yang sebelumnya disampaikan pemerintah merupakan kebijakan yang terasa aneh mengingat orang-orang yang tinggal di satu wilayah aglomerasi sudah saling bersosialisasi dalam beragam aktivitas sebelum ada larangan mudik.
Oleh karena itu, pelarangan mudik lokal dinilainya tak akan efektif. Pasalnya, masyarakat yang berada di wilayah aglomerasi yang sama akan mencari berbagai cara agar bisa bersilaturahmi ke sanak saudara saat Lebaran.
Hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah jika larangan mudik lokal diterapkan yaitu kesiapan petugas di lapangan dalam rangka mengamankan kebijakan tersebut.
Ditegaskan Syamsul, jika tidak ada kesiapan petugas lapangan yang matang, kemungkinan larangan mudik lokal malah menjadi faktor yang memburuk terjadinya penularan COVID-19 karena terjadinya kerumunan-kerumunan pemudik di pos pemeriksaan.
"Banyaknya kerumunan akan menyebabkan pemudik tidak bisa menjaga jarak dengan ketat, sehingga malah semakin memperburuk kondisi terjadinya penularan COVID-19," beber Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Di samping aspek kesehatan masyarakat, maka petugas di lapangan juga harus menjadi perhatian. Karena jika beban petugas meningkat yang berakibat pada tingkat kelelahan maka dapat berpotensi menurunkan imunitas yang pada akhirnya rentan terpapar COVID-19.
"Diperlukan kematangan dalam perencanaan kebijakan. Jika tidak malah akan menjadi bumerang terhadap upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 itu sendiri. Semoga hal ini dapat menjadi pengalaman berharga untuk menyiapkan kebijakan lainnya terkait pandemi," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
mengingat orang-orang yang tinggal sudah saling bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama.
"Jadi saya mendukung keputusan terakhir pemerintah dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi tak perlu surat bebas COVID-19 dan surat izin keluar masuk (SIKM)," kata dia di Banjarmasin.
Menurut Syamsul, pelarangan mudik lokal yang sebelumnya disampaikan pemerintah merupakan kebijakan yang terasa aneh mengingat orang-orang yang tinggal di satu wilayah aglomerasi sudah saling bersosialisasi dalam beragam aktivitas sebelum ada larangan mudik.
Oleh karena itu, pelarangan mudik lokal dinilainya tak akan efektif. Pasalnya, masyarakat yang berada di wilayah aglomerasi yang sama akan mencari berbagai cara agar bisa bersilaturahmi ke sanak saudara saat Lebaran.
Hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah jika larangan mudik lokal diterapkan yaitu kesiapan petugas di lapangan dalam rangka mengamankan kebijakan tersebut.
Ditegaskan Syamsul, jika tidak ada kesiapan petugas lapangan yang matang, kemungkinan larangan mudik lokal malah menjadi faktor yang memburuk terjadinya penularan COVID-19 karena terjadinya kerumunan-kerumunan pemudik di pos pemeriksaan.
"Banyaknya kerumunan akan menyebabkan pemudik tidak bisa menjaga jarak dengan ketat, sehingga malah semakin memperburuk kondisi terjadinya penularan COVID-19," beber Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Di samping aspek kesehatan masyarakat, maka petugas di lapangan juga harus menjadi perhatian. Karena jika beban petugas meningkat yang berakibat pada tingkat kelelahan maka dapat berpotensi menurunkan imunitas yang pada akhirnya rentan terpapar COVID-19.
"Diperlukan kematangan dalam perencanaan kebijakan. Jika tidak malah akan menjadi bumerang terhadap upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 itu sendiri. Semoga hal ini dapat menjadi pengalaman berharga untuk menyiapkan kebijakan lainnya terkait pandemi," pungkasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021