Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan dimomen hari Bumi 2021 menyuarakan darurat ruang hidup, bencana ekologis dan mendesak pemerintah mencabut dua undang undang.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyampaikan suara itu berangkat dari catatan bencana ekologis, misalnya yang saat ini masih segar diingatkan banjir terbesar di Kalsel pada 2021.
"Di Kalsel selalu terjadi bencana yaitu setiap musim hujan banjir dan setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang selalu berulang. Belum lagi konflik agrarianya?. Kapan Kalsel membangun?," ujar pria gondrong akrab disapa Kis itu. Kamis, (22/4) di Banjarbaru.
Teriakan dimomentum hari Bumi di Kalsel itu juga menyinggung tentang konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan yang dianggap Walhi Kalsel rakus akan lahan baik itu dari pertambangan mau pun kelapa sawit.
"Dari konflik yang terjadi rakyat sering kalah bahkan sampai hilang ruang hidup dan kehidupannya,konflik agraria itu terjadi di 13 kabupaten kota di Kalsel. " ujarnya
Selain itu, tambah dia, masih banyak lubang tambang yang tidak direklamasi dan sering mencemari sungai-sungai. Rentetan peristiwa itu membuat Bumi Lambung Mangkurat sakit.
"Melihat kondisi yang ada, Walhi sudah sering mengingatkan dan sampaikan kalau Kalsel dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, tapi setiap tahun tidak ada perbaikan yang signifikan," ujarnya.
Walhi Kalsel menganggap pemerintah masih abai dan belum serius berpihak terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan.
Selain itu, Walhi Kalsel juga menyayangkan disahkannya undang undang Omnibuslaw Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, mereka yang fokus diisu lingkungan itu menilai undang undang itu semakin membuat celaka posisi rakyat dan lingkungan.
"Program pascabencana banjir di Kalsel sampai sekarang juga belum jelas, terutama untuk pemulihan lingkungan dan pemulihan ekonomi rakyat," ujarnya.
Tuntutan
Dalam aksi yang dilaksanakanan di Bundaran kota Banjarbaru itu Walhi Kalsel mendesak pemerintah untuk mencabut undang undang 3 Tahun 2020 Minerba dan UU 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, tanggap bencana sebelum dan pascabencana pemerintah jangan lagi lalai, lambat dan gagap lagi dalam penanganan bencana.
Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan dan pemulihan ekonomi rakyat pasca banjir, mereview dan audit seluruh perijinan tambang, sawit, HTI, HPH secara transparan dan dibagikan ke publik.
Tuntutan lainnya, mendorong pemerintah untuk menghentikan ijin baru industri yang membebani bumi di Kalsel, penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan. Membentuk satuan tugas atau komisi khusus menangani kejahatan lingkungan dan sumber daya alam serta membentuk pengadilan Lingkungan dan bubarkan inspektorat tambang.
Lebih lanjut, Walhi Kalsel juga menuntut pemerintah untuk mereview Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kalsel yang semestinya berpihak terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan berkeadilan untuk lintas generasi serta mampu menghilangkan bencana ekologis.
Terakhir, mendorong Pemerintah untuk merencanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang mampu berkeadilan untuk lintas generasi dan menghilangkan bencana ekologis di Kalsel.
Menurut Kis, pad Hari Bumi 2021 ini, Walhi Kalsel mengingatkan, bencana yang terjadi di Kalsel dan beberapa daerah di Indonesia bahkan dunia, harus dijadikan momentum penting itu untuk mawas diri betapa pentingnya menjaga Bumi sebagai rumah.
"Bumi lagi sakit, mari bersama kita obati Bumi, jangan lagi membuat Bumi semakin sakit parah dan buktikan kita manusia ini adalah spesies yang tidak jahat karena merusak rumahnya sendiri," ujarnya.
Musyawarah Pemerintah
Di hari yang sama pada hari Bumi 2021, Pemerintah Provinsi Kalsel melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mengangkat tema "Memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan.
Diketahui, Kalsel yang secara letak geografis berada di tengah kepulauan Indonesia memiliki 11 kabupaten dan 2 kota terdiri dari 153 kecamatan, 2008 kelurahan dan desa dengan jumlah penduduk sebanyak 4.303.979 jiwa.
Dalam Musrenbang secara virtual yang diikuti oleh seluruh kepala daerah bahkan dari kementrian itu, Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyampaikan beberapa data terkait bencana di Kalsel.
Menurut dia, berdasarkan dari data one map banjir update 29 Maret 2021, bencana banjir terparah dalam sejarah Kalsel pada awal 2021 telah menelan korban jiwa sebanyak 43 jiwa, korban terendam 633.732 jiwa dari 176.290 kepala keluarga dan total jumlah pengungsi mencapai 135.656 jiwa.
"Belum selesai persoalan COVID-19 yang kita hadapi, di awal 2021 Kalsel mengalami musibah banjir yang begitu besar, 11 kabupaten kota dilanda banjir. Banjir ini akibat perpaduan berbagai kondisi pertama cuaca ekstrim, diperburuk karena perilaku manusia dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan pemukiman yang tidak memperhatikan tata lingkungan, serta belum optimalnya pengendalian banjir," ujarnya.
Berdasarkan data dari sumber yang sama, rekapitulasi sektor yang terdampak akibat banjir diterangkannnya di sektor binamarga 745.382 meter, cipta karya 27.813 unit, pertanian 80.367 hektar, perikanan 55.835 unit, industri kecil menengah 26 industri, perumahan pemukiman 56.384 unit, pendidikan 79.716 unit, perkebunan 5 hektar, pariwisata 1.437 lokasi.
Selanjutnya, perhubungan 83 fasilitas kesehatan, sumber daya air 96.421, kesehatan 4 unit, peternakan 3.726 unit, sarana dan prasarana publik 168 unit dan persamaan 15 timbunan.
"Akibat kejadian banjir ini mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1,3 triliun. Namun demikian kita tidak boleh menyerah waja sampai kaputing (semboyan semangat milik rakyat Kalsel), kita terus menata, memulihkan dan menertibkan pembangunan di Kalsel agar segala program pemerintah mampu memberikan daya ungkit pemulihan ekonomi," ujarnya.
Menurut Safrizal, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalsel masih jauh dari rata rata nasional.
"IKLH Kalsel harus lebih cepat kita tingkatkan lagi, karena masih jauh di bawah rata rata nasional, yaitu 61,94 sedangkan nasional 66,55 ," ujarnya.
Dalam Musrenbang itu yang juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, terlihat dari siaran langsung dari channel youtube Bappeda P Kalsel, Kisworo menyampaikan tentang aksi hari Bumi 2021 yang digelar di Banjarbaru dan tentang analisis rentetan faktor bencana, saran dan ajakan menseriusi pelaksanan yang diangkat di tema Musrenbang itu kepada semua yang tergabung.
