Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Legislator dari komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Hj Siti Rahimah meminta, program bedah rumah atau memperbaiki rumah warga miskin wajib tepat sasaran, dan benar-benar sesuai data.
Pasalnya program bedah rumah oleh pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, Jumat.
"Karena program bedah rumah itu hanya diperuntukkan bagi rumah warga yang dinilai memang sudah tidak layak huni, tingkat prekonomian rendah, dan berada di lahan hak milik sendiri," lanjutnya.
Oleh sebab itu, data-data rumah yang layak dibantu untuk diperbaiki harus benar-benar diteliti, sehingga program tersebut memang benar-benar tepat sasaran, tegasnya.
Selain itu, kata dia, pembagian perwilayah untuk mendapatkan program bedah rumah tersebut juga harus adil, hingga tidak ada kecemburuan sosial nantinya di masyarakat.
"Saya rasa, dari lima kecamatan harus semua mendapatkan program bedah rumah, bahkan kalau mungkin dibagi sama," ucapnya.
Ia mengharapkan, program bedah rumah tidak ditunggangi oleh kepentingan politik maupun kekuasaan. "Istilahnya tebang pilih, dalam memilih sasaran program karena adanya tekanan politik dari orang berkuasa," katanya.
"Jangan ada pengaruh itu, ini demi kesejahteraan masyarakat, diteliti betul dengan cara survei semua pemukiman penduduk, dan yang ditentukan sasaran memang sudah mendesak harus diperbaiki," tekannya.
Sebab dia mengetahui, beber Rahimah, program bedah rumah cukup terbatas, yakni dengan jumlah yang bisa dibantu tahun ini menurut data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin hanya sebanyak 283 unit.
"Satu rumah kan masing-masing akan dibantu perbaikan sebesar Rp15 juta, dan ini sangat berarti bagi masyarakat untuk menjadikan rumah mereka nyaman dihuni dan layak," paparnya.
Program ini, nilai dia, tidak hanya memberikan warga hunian yang layak, namun juga untuk mengatasi daerah kumuh yang masih cukup banyak di wilayah Ibu Kota Kalsel ini.
"Itulah sebabnya, kita di legislatif selalu akan mendukung program ini, karena sangat dirasakan masyarakat manfaatnya," demikian Rahimah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Pasalnya program bedah rumah oleh pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, Jumat.
"Karena program bedah rumah itu hanya diperuntukkan bagi rumah warga yang dinilai memang sudah tidak layak huni, tingkat prekonomian rendah, dan berada di lahan hak milik sendiri," lanjutnya.
Oleh sebab itu, data-data rumah yang layak dibantu untuk diperbaiki harus benar-benar diteliti, sehingga program tersebut memang benar-benar tepat sasaran, tegasnya.
Selain itu, kata dia, pembagian perwilayah untuk mendapatkan program bedah rumah tersebut juga harus adil, hingga tidak ada kecemburuan sosial nantinya di masyarakat.
"Saya rasa, dari lima kecamatan harus semua mendapatkan program bedah rumah, bahkan kalau mungkin dibagi sama," ucapnya.
Ia mengharapkan, program bedah rumah tidak ditunggangi oleh kepentingan politik maupun kekuasaan. "Istilahnya tebang pilih, dalam memilih sasaran program karena adanya tekanan politik dari orang berkuasa," katanya.
"Jangan ada pengaruh itu, ini demi kesejahteraan masyarakat, diteliti betul dengan cara survei semua pemukiman penduduk, dan yang ditentukan sasaran memang sudah mendesak harus diperbaiki," tekannya.
Sebab dia mengetahui, beber Rahimah, program bedah rumah cukup terbatas, yakni dengan jumlah yang bisa dibantu tahun ini menurut data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin hanya sebanyak 283 unit.
"Satu rumah kan masing-masing akan dibantu perbaikan sebesar Rp15 juta, dan ini sangat berarti bagi masyarakat untuk menjadikan rumah mereka nyaman dihuni dan layak," paparnya.
Program ini, nilai dia, tidak hanya memberikan warga hunian yang layak, namun juga untuk mengatasi daerah kumuh yang masih cukup banyak di wilayah Ibu Kota Kalsel ini.
"Itulah sebabnya, kita di legislatif selalu akan mendukung program ini, karena sangat dirasakan masyarakat manfaatnya," demikian Rahimah.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015