Pengamat sektor perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mendorong ekstensifikasi usaha perikanan yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Dorong ekstensifikasi usaha perikanan, dari tangkap ke budidaya untuk nelayan kecil dengan melibatkan anggota keluarganya," kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, langkah ekstensifikasi atau perluasan usaha perikanan tersebut bisa diselaraskan antara lain dengan mendorong pengemasan yang baik dari produk olahan ikan skala kecil.
Selain itu, lanjutnya, pelaku usaha perikanan skala kecil juga perlu dipermudah untuk mengakses pasar digital. Ia juga mengingatkan pentingnya untuk selalu menyediakan insentif sosial bagi keluarga nelayan kecil, seperti selama Ramadhan.
Baca juga: KKP mendorong produk wirausahawan perikanan masuk pasar global
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyosialisasikan inovasi KKP yaitu Laut Nusantara, sebuah aplikasi berbasis android yang dapat mempermudah dalam menangkap ikan di kawasan perairan nasional.
Menteri Trenggono menyosialisasikan aplikasi tersebut antara lain dalam kunjungan kerjanya di Kampung Nelayan Maju, Desa Suak Gual, Kabupaten Belitung, Provinsi Babel, 26 Maret 2021.
Ia mengemukakan, aplikasi ini terus dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), agar semakin besar manfaatnya bagi nelayan Indonesia.
Hanya dalam satu genggaman aplikasi, nelayan dapat merencanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik, mulai menentukan secara mandiri lokasi penangkapan ikan terdekat, estimasi kebutuhan BBM, dan estimasi harga jual, dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang saat bekerja di laut.
Kepala Pusat Riset Kelautan BRSDM KKP I Nyoman Radiarta menyatakan, aplikasi itu mengombinasikan data-data satelit observasi dan pemodelan yang dipadukan semua jadi real time, serta setiap hari datanya juga terus diperbaharui.
Dalam mengembangkan aplikasi ini, Balai Riset dan Observasi Laut BRSDM bersinergi dengan PT. XL Axiata Tbk. "Meskipun kita sudah kerja sama dengan XL Axiata, tapi semua platform bisa menggunakan aplikasi ini," ujar Nyoman.
Hingga kini, Laut Nusantara telah diunduh oleh sebanyak 52 ribu pengguna dan disosialisasikan di sebanyak 28 wilayah di Indonesia.
Baca juga: KKP : Izin usaha pengolahan komoditas perikanan semakin mudah
KKP juga telah menyiapkan fasilitasi pendanaan usaha nelayan dengan menggandeng Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan perbankan.
Sebelumnya, berdasarkan data KKP, realisasi dari pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor kelautan dan perikanan nasional mencapai Rp5,2 triliun sepanjang tahun 2020, atau meningkat 55,8 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat adalah sebanyak Rp3,4 triliun.
Selain itu, Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah yang dicapai juga cukup rendah di bawah 1 persen yaitu sebesar 0,99 persen (akumulasi 2015-2019), dan NPL tahun berjalan sebesar 0,07 persen (per 31 Oktober 2020).
Sedangkan peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah debitur, yaitu sebanyak 173.355 debitur, meningkat 41,69 persen dari jumlah debitur tahun 2019 sebanyak 122.349 debitur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Dorong ekstensifikasi usaha perikanan, dari tangkap ke budidaya untuk nelayan kecil dengan melibatkan anggota keluarganya," kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, langkah ekstensifikasi atau perluasan usaha perikanan tersebut bisa diselaraskan antara lain dengan mendorong pengemasan yang baik dari produk olahan ikan skala kecil.
Selain itu, lanjutnya, pelaku usaha perikanan skala kecil juga perlu dipermudah untuk mengakses pasar digital. Ia juga mengingatkan pentingnya untuk selalu menyediakan insentif sosial bagi keluarga nelayan kecil, seperti selama Ramadhan.
Baca juga: KKP mendorong produk wirausahawan perikanan masuk pasar global
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyosialisasikan inovasi KKP yaitu Laut Nusantara, sebuah aplikasi berbasis android yang dapat mempermudah dalam menangkap ikan di kawasan perairan nasional.
Menteri Trenggono menyosialisasikan aplikasi tersebut antara lain dalam kunjungan kerjanya di Kampung Nelayan Maju, Desa Suak Gual, Kabupaten Belitung, Provinsi Babel, 26 Maret 2021.
Ia mengemukakan, aplikasi ini terus dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), agar semakin besar manfaatnya bagi nelayan Indonesia.
Hanya dalam satu genggaman aplikasi, nelayan dapat merencanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik, mulai menentukan secara mandiri lokasi penangkapan ikan terdekat, estimasi kebutuhan BBM, dan estimasi harga jual, dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang saat bekerja di laut.
Kepala Pusat Riset Kelautan BRSDM KKP I Nyoman Radiarta menyatakan, aplikasi itu mengombinasikan data-data satelit observasi dan pemodelan yang dipadukan semua jadi real time, serta setiap hari datanya juga terus diperbaharui.
Dalam mengembangkan aplikasi ini, Balai Riset dan Observasi Laut BRSDM bersinergi dengan PT. XL Axiata Tbk. "Meskipun kita sudah kerja sama dengan XL Axiata, tapi semua platform bisa menggunakan aplikasi ini," ujar Nyoman.
Hingga kini, Laut Nusantara telah diunduh oleh sebanyak 52 ribu pengguna dan disosialisasikan di sebanyak 28 wilayah di Indonesia.
Baca juga: KKP : Izin usaha pengolahan komoditas perikanan semakin mudah
KKP juga telah menyiapkan fasilitasi pendanaan usaha nelayan dengan menggandeng Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan perbankan.
Sebelumnya, berdasarkan data KKP, realisasi dari pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor kelautan dan perikanan nasional mencapai Rp5,2 triliun sepanjang tahun 2020, atau meningkat 55,8 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat adalah sebanyak Rp3,4 triliun.
Selain itu, Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah yang dicapai juga cukup rendah di bawah 1 persen yaitu sebesar 0,99 persen (akumulasi 2015-2019), dan NPL tahun berjalan sebesar 0,07 persen (per 31 Oktober 2020).
Sedangkan peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah debitur, yaitu sebanyak 173.355 debitur, meningkat 41,69 persen dari jumlah debitur tahun 2019 sebanyak 122.349 debitur.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021