Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Riza Jihadi, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan memastikan dirinya mundur sebagai komisioner yang menangani pesta demokrasi di provinsi tersebut.
"Bahkan saat ini proses pengunduran diri saya sudah di bawah ke Komisi Pemlihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) guna mendapat Surat Keputusan (SK)," katanya di Banjarmasin, Rabu.
Alasan pengunduran diri dari keanggotaan KPU tersebut karena mempunyai komitmen untuk menyelamatkan Kabupaten Balangan, Kalsel sehingga ikut mencalon menjadi bupati daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) itu.
Proses pengunduran Riza Jihadi tersebut sebelum dibawa ke KPU RI, melalui Ketua KPUD Kalsel H Samahuddin Muharram, bahkan sudah ditandatangani di atas materai tertanggal 23 Januari 2015.
Menurut mantan Ketua KPUD Balangan itu, administrasi di KPUD Kalsel sudah rampung untuk dibawa ke Ketua KPU RI di Jakarta.
"Masalah adminitrasi sudah rampung dan dibawa oleh Ketua KPUD Kalsel ini hari (28/7). Jadi tinggal menunggu SK dari KPU RI," terang warga "Bumi Sanggam" Balangan itu.
Terkait pengunduran diri tersebut, ia mengungkapkan, salah satu syarat karena ingin maju sebagai calon Bupati Balangan, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel, yang berdiri sendiri April 2003.
Menurut dia, pergerakan yang sudah dilakukannya antara lain melakukan komunikasi politik dengan parpol Koalisi Merah Putih (KMP) antara lain PPP dan Partai Gerindra pada Oktober lalu.
"Saya juga akan mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Balangan, disamping parpol lain dari KMP," cetusnya.
Ia meyakini melalui perahu politik yang tergabung dalam KMP nanti, bisa menjadi calon bupati (cabup) Balangan periode lima tahun mendatang menggantikan H Sefek Effendi yang sudah dua periode memimpin daerah tersebut.
Menurut dia, KMP merupakan wadah partai yang mempunyai komitmen untuk menyelamatkan Kabupaten Balangan. Sehingga berharap KMP bisa menjadi perahu politiknya nanti.
Ditanya soal wakil bupati, Riza sepenuhnya menyerahkan pada kebijakan parpol pendukung, masyarakat dan tokoh ulama.
"Memang sudah ada yang melakukan komunikasi untuk bersedia menjadi wakil. Tiga orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Balangan, empat dari anggota DPRD dan dua dari kader parpol," ungkapnya.
Dua kader dari parpol itu, sebut dia, dari PDI-P militan, keduanya intens melakukan komunikasi politik. Bahkan jika Riza menjadi calon, ia meyakini bisa menang dalam satu putaran.
Mengenai kemungkinan terburuk parpol tidak bisa mengusungnya sebagai calon kepala daerah, Riza justru haqul yakin mendapatkan perahu politik dengan parpol KMP.
Sebelumnya berhembus isu, Sefek Efendi mau menurunkan jabatannya sebagai orang nomor satu di jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) Balangan itu kepada putra mahkota.
Namun keinginan mewariskan kepada putra makhota sebagai orang nomor satu di jajaran Pemkab Balangan itu, terganjal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada.
Karena berdasarkan Perppu 1/2014 itu, tak membenarkan sistem dinasty, yaitu kepemimpinan daerah diturunkan ke anak, saudara dan orang tua. ***2***
(T.KR-SHN/B/A029/A029) 28-01-2015 20:18:16
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Bahkan saat ini proses pengunduran diri saya sudah di bawah ke Komisi Pemlihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) guna mendapat Surat Keputusan (SK)," katanya di Banjarmasin, Rabu.
Alasan pengunduran diri dari keanggotaan KPU tersebut karena mempunyai komitmen untuk menyelamatkan Kabupaten Balangan, Kalsel sehingga ikut mencalon menjadi bupati daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) itu.
Proses pengunduran Riza Jihadi tersebut sebelum dibawa ke KPU RI, melalui Ketua KPUD Kalsel H Samahuddin Muharram, bahkan sudah ditandatangani di atas materai tertanggal 23 Januari 2015.
Menurut mantan Ketua KPUD Balangan itu, administrasi di KPUD Kalsel sudah rampung untuk dibawa ke Ketua KPU RI di Jakarta.
"Masalah adminitrasi sudah rampung dan dibawa oleh Ketua KPUD Kalsel ini hari (28/7). Jadi tinggal menunggu SK dari KPU RI," terang warga "Bumi Sanggam" Balangan itu.
Terkait pengunduran diri tersebut, ia mengungkapkan, salah satu syarat karena ingin maju sebagai calon Bupati Balangan, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel, yang berdiri sendiri April 2003.
Menurut dia, pergerakan yang sudah dilakukannya antara lain melakukan komunikasi politik dengan parpol Koalisi Merah Putih (KMP) antara lain PPP dan Partai Gerindra pada Oktober lalu.
"Saya juga akan mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Balangan, disamping parpol lain dari KMP," cetusnya.
Ia meyakini melalui perahu politik yang tergabung dalam KMP nanti, bisa menjadi calon bupati (cabup) Balangan periode lima tahun mendatang menggantikan H Sefek Effendi yang sudah dua periode memimpin daerah tersebut.
Menurut dia, KMP merupakan wadah partai yang mempunyai komitmen untuk menyelamatkan Kabupaten Balangan. Sehingga berharap KMP bisa menjadi perahu politiknya nanti.
Ditanya soal wakil bupati, Riza sepenuhnya menyerahkan pada kebijakan parpol pendukung, masyarakat dan tokoh ulama.
"Memang sudah ada yang melakukan komunikasi untuk bersedia menjadi wakil. Tiga orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Balangan, empat dari anggota DPRD dan dua dari kader parpol," ungkapnya.
Dua kader dari parpol itu, sebut dia, dari PDI-P militan, keduanya intens melakukan komunikasi politik. Bahkan jika Riza menjadi calon, ia meyakini bisa menang dalam satu putaran.
Mengenai kemungkinan terburuk parpol tidak bisa mengusungnya sebagai calon kepala daerah, Riza justru haqul yakin mendapatkan perahu politik dengan parpol KMP.
Sebelumnya berhembus isu, Sefek Efendi mau menurunkan jabatannya sebagai orang nomor satu di jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) Balangan itu kepada putra mahkota.
Namun keinginan mewariskan kepada putra makhota sebagai orang nomor satu di jajaran Pemkab Balangan itu, terganjal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada.
Karena berdasarkan Perppu 1/2014 itu, tak membenarkan sistem dinasty, yaitu kepemimpinan daerah diturunkan ke anak, saudara dan orang tua. ***2***
(T.KR-SHN/B/A029/A029) 28-01-2015 20:18:16
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015