Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan adanya lahan hibah dari pemerintah provinsi setempat untuk keperluan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru Suriansyah mengemukakan itu, usai pertemuan dengan komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin.
"Lahan milik pemerintah provinsi (Pemrov) Kalsel seluas 15 hektare (ha) kita harapkan dihibahkan. Lahan itu akan kita gunakan membangun rusunawa," katanya.
Ia menerangkan, pembangunan rusunawa yang direncanakan Pemkab Kotabaru tersebut, untuk keperluan masyarakat setempat, dan rencana itu mendapat apresiasi dari Prseiden Joko Widodo (Jokowi) .
Terkait anggaran, orang nomor satu di lingkup sekretariat pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru itu, menyatakan siap untuk melaksanakan pembangunan rusunawa tersebut.
Dari hasil pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Kalsel itu, ungkap dia, para wakil rakyat tersebut juga memberikan apresiasi.
Bahkan, lanjuntya, dalam waktu dekat anggota Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah/Pemprov) itu akan mencocokkan data dan melakukan cek ke lapangan.
"Ada lima unit rusunawa yang kita rencanakan dan akan dihuni sekitar 300-350 kepala keluarga," terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hj Syarifah Santiaynsyah mengatakan, pihaknya siap mendukung keinginan Pemkab Kotabaru, apalagi rencana pembangunan rusunawa itu untuk kepentingan masyarakat.
"Dalam pertemuan tersebut kita menerima penjelasan agar Pemrov bisa menghibahkan lahan untuk pembangunan rusunawa," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan VI Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Korabaru itu.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu atau "Srikandai" Partai Golkar itu, pihaknya juga siap jika perlu melakukan peninjauan ke lokasi yang rencananya akan dibangun rusunawa tersebut.
Rusunawa di "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru itu terutama untuk menampung para nelayan yang belum mempunyai tempat tinggal layak sebagai penguatan ketahanan kelautan/maritim sebagaimana keinginan Presiden Jokowi.
Pasalnya di kabupaten paling timur Kalsel itu banyak nelayan yang mencari atau menggantungkan mata pencaharian pada sumber kelautan, karena berbatas Laut Sulawesi, Selata Makassar dan Laut Jawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru Suriansyah mengemukakan itu, usai pertemuan dengan komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin.
"Lahan milik pemerintah provinsi (Pemrov) Kalsel seluas 15 hektare (ha) kita harapkan dihibahkan. Lahan itu akan kita gunakan membangun rusunawa," katanya.
Ia menerangkan, pembangunan rusunawa yang direncanakan Pemkab Kotabaru tersebut, untuk keperluan masyarakat setempat, dan rencana itu mendapat apresiasi dari Prseiden Joko Widodo (Jokowi) .
Terkait anggaran, orang nomor satu di lingkup sekretariat pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru itu, menyatakan siap untuk melaksanakan pembangunan rusunawa tersebut.
Dari hasil pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Kalsel itu, ungkap dia, para wakil rakyat tersebut juga memberikan apresiasi.
Bahkan, lanjuntya, dalam waktu dekat anggota Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah/Pemprov) itu akan mencocokkan data dan melakukan cek ke lapangan.
"Ada lima unit rusunawa yang kita rencanakan dan akan dihuni sekitar 300-350 kepala keluarga," terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hj Syarifah Santiaynsyah mengatakan, pihaknya siap mendukung keinginan Pemkab Kotabaru, apalagi rencana pembangunan rusunawa itu untuk kepentingan masyarakat.
"Dalam pertemuan tersebut kita menerima penjelasan agar Pemrov bisa menghibahkan lahan untuk pembangunan rusunawa," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan VI Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Korabaru itu.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu atau "Srikandai" Partai Golkar itu, pihaknya juga siap jika perlu melakukan peninjauan ke lokasi yang rencananya akan dibangun rusunawa tersebut.
Rusunawa di "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru itu terutama untuk menampung para nelayan yang belum mempunyai tempat tinggal layak sebagai penguatan ketahanan kelautan/maritim sebagaimana keinginan Presiden Jokowi.
Pasalnya di kabupaten paling timur Kalsel itu banyak nelayan yang mencari atau menggantungkan mata pencaharian pada sumber kelautan, karena berbatas Laut Sulawesi, Selata Makassar dan Laut Jawa.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015