Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad membuka Forum Konsultasi Pubilk (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022 secara virtual di ruang Media Center Setda HSS.
Kepala Bapelitbangda HSS, M. Arlian Syahrial, di Kandangan, Selasa (2/3), mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh masukan dan saran bagi pemangku kepentingan dari berbagai permasalahan, isu strategis, prioritas dan sasaran.
"Tujuannya bahan penyempurnaan Ranwal RKPD, tema yang diangkat adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan lingkungan hidup," katanya.
Dijelaskan dia, beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan Ranwal RKPD yaitu berupa persiapan, rencana awal RKPD, rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, Rancangan akhir RKPD dan yang terakhir penetapan RKPD.
Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019.
Dan dalam rangka mensinergikan dengan usulan masyarakat, Bapelitbangda melengkapi SIPD ini dengan inovasi yaitu Sistem Musrenbang Terpadu (Si Madu).
Wabup HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan kegiatan ini tentunya sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus juga sebagai wadah membahas kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten HSS.
"Proses pembangunan terus berulang dan berproses, semua itu harus membuat semua pihak semakin paham persoalan dan bagaimana cara mengatasinya," katanya, saat memberikan sambutan.
Selain itu, masyarakat menaruh harapan besar terhadap semua pemegang dan pemangku kepentingan, pihaknya berharap penuh FKP bisa mendapatkan keselarasan.
Keselarasan tersebut antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan, di tengah dana APBD yang sangat terbatas tentunya ada prioritas-prioritas yang akan dikerjakan lebih awal.
Selain itu, ia juga mengatakan hal yang tak dapat dihindari saat ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan banyak dampak, dalam berbagai bidang kehidupan baik kehidupan beragama, sosial dan ekonomi.
“Mari kita bersama-sama menguatkan semangat merapatkan barisan, pandemi ini merupakan bagian permasalahan yang harus diselesaikan secara maksimal," katanya.
Ditambahkan dia, kepada para Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) HSS juga diharapkan, agar dana-dana yang ada di desa bisa dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi masyarakat.
Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda HSS Sasmi Rifani, anggota DPRD HSS, Bappeda Provinsi Kalsel, kepala SKPD, kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, MUI dan Organisasi Profesi serta Organisasi Kemasyarakatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kepala Bapelitbangda HSS, M. Arlian Syahrial, di Kandangan, Selasa (2/3), mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh masukan dan saran bagi pemangku kepentingan dari berbagai permasalahan, isu strategis, prioritas dan sasaran.
"Tujuannya bahan penyempurnaan Ranwal RKPD, tema yang diangkat adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan lingkungan hidup," katanya.
Dijelaskan dia, beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan Ranwal RKPD yaitu berupa persiapan, rencana awal RKPD, rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, Rancangan akhir RKPD dan yang terakhir penetapan RKPD.
Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019.
Dan dalam rangka mensinergikan dengan usulan masyarakat, Bapelitbangda melengkapi SIPD ini dengan inovasi yaitu Sistem Musrenbang Terpadu (Si Madu).
Wabup HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan kegiatan ini tentunya sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus juga sebagai wadah membahas kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten HSS.
"Proses pembangunan terus berulang dan berproses, semua itu harus membuat semua pihak semakin paham persoalan dan bagaimana cara mengatasinya," katanya, saat memberikan sambutan.
Selain itu, masyarakat menaruh harapan besar terhadap semua pemegang dan pemangku kepentingan, pihaknya berharap penuh FKP bisa mendapatkan keselarasan.
Keselarasan tersebut antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan, di tengah dana APBD yang sangat terbatas tentunya ada prioritas-prioritas yang akan dikerjakan lebih awal.
Selain itu, ia juga mengatakan hal yang tak dapat dihindari saat ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan banyak dampak, dalam berbagai bidang kehidupan baik kehidupan beragama, sosial dan ekonomi.
“Mari kita bersama-sama menguatkan semangat merapatkan barisan, pandemi ini merupakan bagian permasalahan yang harus diselesaikan secara maksimal," katanya.
Ditambahkan dia, kepada para Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) HSS juga diharapkan, agar dana-dana yang ada di desa bisa dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi masyarakat.
Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda HSS Sasmi Rifani, anggota DPRD HSS, Bappeda Provinsi Kalsel, kepala SKPD, kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, MUI dan Organisasi Profesi serta Organisasi Kemasyarakatan.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021