Kasus positif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan belakangan mengalami ledakan sangat tinggi.
Sejak Rabu (25/2) hingga Jum'at (27/2) penambahan pasien positif tak kurang dari 91 orang atau mencapai 48,40 persen dari 188 keseluruhan pasien positif di Batola saat ini.
Menyikapi hal itu, Tim Satgas COVID-19 Batola mulai Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf, Komandan Kodim (Dandim) 1005 Marabahan Letkol Arm Ari Priyudono, Kapolres Batola AKBP Lalu Mohammad Syahir Arif, jajaran Dinas Kesehatan dan para camat menggelar rapat koordinasi dalam upaya mencari solusi untuk mengatasinya.
Dari rakor digelar di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Jumat (26/2) siang, diperoleh kesepakatan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19.
“Dari pembicaraan yang kami lakukan diperoleh kesimpulan diantaranya, terdapat lima daerah yakni dua desa dan tiga kelurahan perlu dilakukan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ketat,” ucap Wabup Batola H Rahmadian Noor.
Dua desa tersebut, lanjutnya, yakni Desa Penghulu dan Jelapat 1, sedangkan tiga kelurahan yakni Kelurahan Marabahan Kota, Kelurahan Ulu Benteng dan Kelurahan Handil Bakti.
Terkait penerapan PPKM, wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu menyatakan, nantinya desa atau kelurahan yang menjadi objek akan dibuat semacam pos jaga atau pos komando terkait pendisiplinan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menghindarkan kerumunan dan hal-hal lainnya.
“Penerapan PPKM ini telah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 terkait PPKM Mikro,” paparnya.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya juga didukung refocusing anggaran baik yang berasal dari dana desa maupun kabupaten.
Di samping menjelaskan tentang PPKM, lelaki yang pernah menjadi anggota DPRD Batola itu juga menyinggung keberadaan Desa Semangat Dalam yang penerapannya diperlakukan seperti kelurahan.
"Mengingat desa tersebut penduduknya cukup banyak dengan keberadaan RT juga banyak layaknya sebuah kelurahan,"ucapnya.
Di samping memperketat PPKM untuk beberapa daerah, jelas dia, Satgas melalui Dinkes terus aktif melakukan tracking (pelacakan) dan tracing (penelusuran) dan testing (pengujian).
Terlebih sekarang swab (pemeriksaan sampel lendir yang diambil dari rongga mulut dan hidung), terang dia, cukup dilakukan di puskesmas masing-masing kecamatan sehingga bisa lebih banyak menjaring warga yang kemungkinan terpapar.
Menjawab pertanyaan terkait kedatangan vaksin tahap dua, Kamis (25/2) lalu, wabup menyatakan, akan diarahkan kepada petugas pelayanan publik, TNI/Polri, tokoh agama dan lansia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Sejak Rabu (25/2) hingga Jum'at (27/2) penambahan pasien positif tak kurang dari 91 orang atau mencapai 48,40 persen dari 188 keseluruhan pasien positif di Batola saat ini.
Menyikapi hal itu, Tim Satgas COVID-19 Batola mulai Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf, Komandan Kodim (Dandim) 1005 Marabahan Letkol Arm Ari Priyudono, Kapolres Batola AKBP Lalu Mohammad Syahir Arif, jajaran Dinas Kesehatan dan para camat menggelar rapat koordinasi dalam upaya mencari solusi untuk mengatasinya.
Dari rakor digelar di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Jumat (26/2) siang, diperoleh kesepakatan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19.
“Dari pembicaraan yang kami lakukan diperoleh kesimpulan diantaranya, terdapat lima daerah yakni dua desa dan tiga kelurahan perlu dilakukan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ketat,” ucap Wabup Batola H Rahmadian Noor.
Dua desa tersebut, lanjutnya, yakni Desa Penghulu dan Jelapat 1, sedangkan tiga kelurahan yakni Kelurahan Marabahan Kota, Kelurahan Ulu Benteng dan Kelurahan Handil Bakti.
Terkait penerapan PPKM, wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu menyatakan, nantinya desa atau kelurahan yang menjadi objek akan dibuat semacam pos jaga atau pos komando terkait pendisiplinan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menghindarkan kerumunan dan hal-hal lainnya.
“Penerapan PPKM ini telah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 terkait PPKM Mikro,” paparnya.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya juga didukung refocusing anggaran baik yang berasal dari dana desa maupun kabupaten.
Di samping menjelaskan tentang PPKM, lelaki yang pernah menjadi anggota DPRD Batola itu juga menyinggung keberadaan Desa Semangat Dalam yang penerapannya diperlakukan seperti kelurahan.
"Mengingat desa tersebut penduduknya cukup banyak dengan keberadaan RT juga banyak layaknya sebuah kelurahan,"ucapnya.
Di samping memperketat PPKM untuk beberapa daerah, jelas dia, Satgas melalui Dinkes terus aktif melakukan tracking (pelacakan) dan tracing (penelusuran) dan testing (pengujian).
Terlebih sekarang swab (pemeriksaan sampel lendir yang diambil dari rongga mulut dan hidung), terang dia, cukup dilakukan di puskesmas masing-masing kecamatan sehingga bisa lebih banyak menjaring warga yang kemungkinan terpapar.
Menjawab pertanyaan terkait kedatangan vaksin tahap dua, Kamis (25/2) lalu, wabup menyatakan, akan diarahkan kepada petugas pelayanan publik, TNI/Polri, tokoh agama dan lansia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021