Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, tiga bulan sebelum pendaftaran di buka akan melaksanakan uji publik terhadap bakal calon bupati Kotabaru.
"KPU akan menunjuk dan menugaskan tim beranggotakan lima orang untuk melakukan uji publik terhadap bakal calon yang diserahkan partai politik kepada KPU," kata Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kotabaru, Akhmad Gapuri, di Kotabaru, Kamis.
Tim tersebut terdiri atas dua orang dari akademisi, dua orang tokoh masyarakat, dan satu orang dari kalangan Komisi Pemilihan Umum.
Gapuri menjelaskan tim tersebut diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap balon bupati terkait hasil temuan yang diperoleh setelah melakukan uji publik.
"Materi uji publik di antaranya terkait masalah jejak rekam balon, kapabilitas, integritas, dan yang lainnya," jelas dia.
Ia mengatakan sebagai calon kepala daerah, tim diberi kewenangan untuk mengetahui dan mencari tahu segala sesuatu yang mengangkut balon bupati sebelum memberikan rekomendasi untuk diserahkan kepada partai pengusung.
Menurut Gapuri, uji publik terhadap Balon Bupati wajib dilaksanakan, dan diselenggaran tiga bulan sebelum pendaftaran calon bupati dibuka KPU.
Apabila tim menemukan dugaan masalah hukum terhadap balon Bupati, maka tim akan memberikan rekomendasi kepada partai politik untuk memperbaiki atau mengganti balon yang diajukan.
"Bisa jadi balon tersebut batal diajukan untuk didaftarkan oleh partai politik, karena tim menemukan ada masalah yang perlu ditindaklanjuti," paparnya.
Disinggung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kotabaru yang seyogyanya dilaksanakan Juni 2015, Gapuri, mengaku masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perpu Pilkada).
"Kemungkinan besar pilkada akan dilaksanakan akhir 2015 secara serentak di beberapa kabupaten/kota di Kalsel," terang Gapuri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"KPU akan menunjuk dan menugaskan tim beranggotakan lima orang untuk melakukan uji publik terhadap bakal calon yang diserahkan partai politik kepada KPU," kata Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kotabaru, Akhmad Gapuri, di Kotabaru, Kamis.
Tim tersebut terdiri atas dua orang dari akademisi, dua orang tokoh masyarakat, dan satu orang dari kalangan Komisi Pemilihan Umum.
Gapuri menjelaskan tim tersebut diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap balon bupati terkait hasil temuan yang diperoleh setelah melakukan uji publik.
"Materi uji publik di antaranya terkait masalah jejak rekam balon, kapabilitas, integritas, dan yang lainnya," jelas dia.
Ia mengatakan sebagai calon kepala daerah, tim diberi kewenangan untuk mengetahui dan mencari tahu segala sesuatu yang mengangkut balon bupati sebelum memberikan rekomendasi untuk diserahkan kepada partai pengusung.
Menurut Gapuri, uji publik terhadap Balon Bupati wajib dilaksanakan, dan diselenggaran tiga bulan sebelum pendaftaran calon bupati dibuka KPU.
Apabila tim menemukan dugaan masalah hukum terhadap balon Bupati, maka tim akan memberikan rekomendasi kepada partai politik untuk memperbaiki atau mengganti balon yang diajukan.
"Bisa jadi balon tersebut batal diajukan untuk didaftarkan oleh partai politik, karena tim menemukan ada masalah yang perlu ditindaklanjuti," paparnya.
Disinggung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kotabaru yang seyogyanya dilaksanakan Juni 2015, Gapuri, mengaku masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perpu Pilkada).
"Kemungkinan besar pilkada akan dilaksanakan akhir 2015 secara serentak di beberapa kabupaten/kota di Kalsel," terang Gapuri.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015