Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengemukakan bahwa dia telah meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk membantu menyelesaikan ganti rugi lahan bagi pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.
Menurut Gubernur usai menerima rombongan anggota DPR-RI komisi II di Banjarmasin, Selasa, pada saat puncak Hari Nusantara yang dipusatkan di Kabupaten Kotabaru pada (15/12), dia menyampaikan berbagai persoalan terkait pembangunan di Kalimantan Selatan.
Salah satu persoalan yang hingga kini masih sulit dituntaskan oleh pemerintah provinsi adalah soal ganti rugi lahan bandara, yang sejak beberapa tahun masih terkatung-katung sehingga pembangunan Bandara Syamsudin Noor terhambat.
"Saya telah sampaikan kepada Presiden agar beliau bersedia memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan tersebut, Presiden menegaskan akan membantu menyelesaikan masalah tersebut," katanya.
Menurut Gubernur, campur tangan pemerintah pusat dalam membantu penyelesaian pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor sangat penting artinya, dengan harapan persoalan tersebut lebih cepat tuntas.
"Masih kurang dari 10 hektare yang belum dibebaskan. Presiden Jokowi menegaskan akan membantu Pemprov Kalsel agar pengembangan Bandara Syamsudin Noor bisa segera dimulai," katanya.
Selain masalah bandara, pihaknya juga berharap pemerintah pusat membantu pengembangan sektor perikanan dan kelautan, dan kementerian terkait berjanji memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor tersebut di Kalsel.
"Pemerintah pusat berjanji akan memberikan kemudahan bagi nelayan mendapatkan BBM, serta bantuan modernisasi alat tangkap ikan," katanya.
Pernyataan Gubernur tersebut menjawab pertanyaan beberapa pihak, yang menginginkan jangan sampai perayaan Hari Nusantara di Kalimantan Selatan, kali ini hanya sukses sebatas acara serimonialnya saja, tanpa membuahkan hasil apa-apa usai acara peringatan.
Pemerintah pusat, kata dia, juga berjanji melakukan pembagian wilayah tangkap ikan, sehingga nelayan besar tidak mengganggu nelayan pesisir.
"Selain itu diharapkan juga akan ada ekspos terkait potensi wisata bahari di kawasan laut Kalsel, yang potensinya juga tidak kalah indahnya dengan daerah lainnya di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, pada Hari Nusantara tersebut, Gubernur Kalsel telah menyampaikan usulan pembangunan di Kalsel, seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan daratan Kalimantan di Kotabaru-Tanah Bumbu, pengembangan Bandara Syamsudin Noor, serta penggalian potensi perikanan dan kelautan di Kalsel.
Saat bertemu Presiden Jokowi, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin meminta agar pemerintah pusat membantu pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan daratan Kalimantan.
"Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan jembatan dilakukan pada 2015 dengan dananya berasal dari APBN, APBD Kalsel, serta APBD Kotabaru dan Tanah Bumbu," kata Gubernur.
Ia menambahkan, jembatan yang diperkirakan menelan biaya antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun itu sangat penting keberadaannya guna memperlancar distribusi barang dan jasa di Kalsel.
Kotabaru, kata dia, akan menjadi pelabuhan internasional, sehingga lalu lintas barang dan orang akan meningkat.
"Saat ini Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sudah tidak memungkinkan lagi dikembangkan dengan maksimal. Jadi, produk-produk sumber daya Kalsel, seperti batubara dan hasil kelapa sawit bisa dikirim melalui Kotabaru," katanya.
Dengan demikian, diperlukan adanya jembatan guna mempermudah distribusi barang dan jasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Menurut Gubernur usai menerima rombongan anggota DPR-RI komisi II di Banjarmasin, Selasa, pada saat puncak Hari Nusantara yang dipusatkan di Kabupaten Kotabaru pada (15/12), dia menyampaikan berbagai persoalan terkait pembangunan di Kalimantan Selatan.
Salah satu persoalan yang hingga kini masih sulit dituntaskan oleh pemerintah provinsi adalah soal ganti rugi lahan bandara, yang sejak beberapa tahun masih terkatung-katung sehingga pembangunan Bandara Syamsudin Noor terhambat.
"Saya telah sampaikan kepada Presiden agar beliau bersedia memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan tersebut, Presiden menegaskan akan membantu menyelesaikan masalah tersebut," katanya.
Menurut Gubernur, campur tangan pemerintah pusat dalam membantu penyelesaian pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor sangat penting artinya, dengan harapan persoalan tersebut lebih cepat tuntas.
"Masih kurang dari 10 hektare yang belum dibebaskan. Presiden Jokowi menegaskan akan membantu Pemprov Kalsel agar pengembangan Bandara Syamsudin Noor bisa segera dimulai," katanya.
Selain masalah bandara, pihaknya juga berharap pemerintah pusat membantu pengembangan sektor perikanan dan kelautan, dan kementerian terkait berjanji memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor tersebut di Kalsel.
"Pemerintah pusat berjanji akan memberikan kemudahan bagi nelayan mendapatkan BBM, serta bantuan modernisasi alat tangkap ikan," katanya.
Pernyataan Gubernur tersebut menjawab pertanyaan beberapa pihak, yang menginginkan jangan sampai perayaan Hari Nusantara di Kalimantan Selatan, kali ini hanya sukses sebatas acara serimonialnya saja, tanpa membuahkan hasil apa-apa usai acara peringatan.
Pemerintah pusat, kata dia, juga berjanji melakukan pembagian wilayah tangkap ikan, sehingga nelayan besar tidak mengganggu nelayan pesisir.
"Selain itu diharapkan juga akan ada ekspos terkait potensi wisata bahari di kawasan laut Kalsel, yang potensinya juga tidak kalah indahnya dengan daerah lainnya di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, pada Hari Nusantara tersebut, Gubernur Kalsel telah menyampaikan usulan pembangunan di Kalsel, seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan daratan Kalimantan di Kotabaru-Tanah Bumbu, pengembangan Bandara Syamsudin Noor, serta penggalian potensi perikanan dan kelautan di Kalsel.
Saat bertemu Presiden Jokowi, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin meminta agar pemerintah pusat membantu pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan daratan Kalimantan.
"Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan jembatan dilakukan pada 2015 dengan dananya berasal dari APBN, APBD Kalsel, serta APBD Kotabaru dan Tanah Bumbu," kata Gubernur.
Ia menambahkan, jembatan yang diperkirakan menelan biaya antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun itu sangat penting keberadaannya guna memperlancar distribusi barang dan jasa di Kalsel.
Kotabaru, kata dia, akan menjadi pelabuhan internasional, sehingga lalu lintas barang dan orang akan meningkat.
"Saat ini Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sudah tidak memungkinkan lagi dikembangkan dengan maksimal. Jadi, produk-produk sumber daya Kalsel, seperti batubara dan hasil kelapa sawit bisa dikirim melalui Kotabaru," katanya.
Dengan demikian, diperlukan adanya jembatan guna mempermudah distribusi barang dan jasa.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014