Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Perangkat desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, diminta segera membenahi sistem kearsipan dan tata kelola keuangan guna menyambut realisasi anggaran pembangunan desa yang terus meningkat.
"Dengan perhatian pemerintah terhadap desa semakin tinggi, maka kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan perlu ditingkatkan," kata Kepala Seksi Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpustarda) Hulu Sungai Utara (HSU) Karyanadi di Amuntai, Kamis.
Karyanadi menuturkan berdasarkan pemantauan pengelolaan kearsipan di sejumlah desa pihaknya masih menemukan lemahnya tata kelola arsip desa oleh aparat desa, sehingga berbagai bukti fisik kegiatan pembangunan desa sulit dipertanggungjawabkan.
Ia masih menemukan beberapa proses kegiatan kepemerintahan di desa yang dilakukan secara lisan tanpa disertai surat dan pengarsipan.
"Banyak juga aparat desa yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga proses pemerintahan berjalan kurang efektif," terang dia melalui siaran pers.
Melalui kegiatan sosialisasi arsip masuk desa yang dilaksanakan pihak Perpustarda HSU bagi para kepala desa dan sekretaris desa diharapkan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip desa tersebut.
"Kita coba membantu aparat desa agar nantinya jangan sampai berurusan dengan hukum mengingat setiap tahunnya berbagai bantuan keuangan banyak mengalir ke desa," kata Karyanadi.
Karyanadi yang juga dosen jurusan kearsipan program Diploma IV pada Universitas Terbuka di Alabio ini mengingatkan aparat desa untuk tidak menyepelekan keberadaan arsip desa.
"Nanti pihak auditor bisa saja langsung terjun ke desa untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dana bantuan pemerintahan" katanya.
Selain itu, tambahnya sewaktu-waktu pihak inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memerlukan data pembangunan di desa bisa terbantu dengan pengelolaan kearsipan desa yang baik.
Tidak hanya terkait anggaran bantuan desa, lanjutnya, keberadaan arsip desa sangat penting bagi kesinambungan pembangunan desa, sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan serta bahan pertanggungjawaban.
Upaya meningkatkan pengelolaan kearsipan di desa ini, kata Karyanadi menjadi tantangan tersendiri bagi. Kantor Perpustarda HSU yang pada 2013 meraih juara empat tingkat nasional dibidang pengelolaan kearsipan.
"Rencananya kita memberikan pelatihan di tiap desa, tapi karena keterbatasan anggaran kita gabungan beberapa aparat desa sekaligus mengikuti pelatihan" tambahnya.
Karyanadi berharap, pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) HSU memberikan bekal pelatihan dan pembinaan yang diperlukan bagi meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menjalankan roda pembangunan di desa.
Seiring kemajuan teknologi kepada aparat desa juga diberikan pelatihan pengelolaan arsip melalui media elektronik seperti laptop dan komputer, karena sebagian data membutuhkan penyimpanan keperangkat elekrtonik ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Dengan perhatian pemerintah terhadap desa semakin tinggi, maka kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan perlu ditingkatkan," kata Kepala Seksi Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpustarda) Hulu Sungai Utara (HSU) Karyanadi di Amuntai, Kamis.
Karyanadi menuturkan berdasarkan pemantauan pengelolaan kearsipan di sejumlah desa pihaknya masih menemukan lemahnya tata kelola arsip desa oleh aparat desa, sehingga berbagai bukti fisik kegiatan pembangunan desa sulit dipertanggungjawabkan.
Ia masih menemukan beberapa proses kegiatan kepemerintahan di desa yang dilakukan secara lisan tanpa disertai surat dan pengarsipan.
"Banyak juga aparat desa yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga proses pemerintahan berjalan kurang efektif," terang dia melalui siaran pers.
Melalui kegiatan sosialisasi arsip masuk desa yang dilaksanakan pihak Perpustarda HSU bagi para kepala desa dan sekretaris desa diharapkan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip desa tersebut.
"Kita coba membantu aparat desa agar nantinya jangan sampai berurusan dengan hukum mengingat setiap tahunnya berbagai bantuan keuangan banyak mengalir ke desa," kata Karyanadi.
Karyanadi yang juga dosen jurusan kearsipan program Diploma IV pada Universitas Terbuka di Alabio ini mengingatkan aparat desa untuk tidak menyepelekan keberadaan arsip desa.
"Nanti pihak auditor bisa saja langsung terjun ke desa untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dana bantuan pemerintahan" katanya.
Selain itu, tambahnya sewaktu-waktu pihak inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memerlukan data pembangunan di desa bisa terbantu dengan pengelolaan kearsipan desa yang baik.
Tidak hanya terkait anggaran bantuan desa, lanjutnya, keberadaan arsip desa sangat penting bagi kesinambungan pembangunan desa, sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan serta bahan pertanggungjawaban.
Upaya meningkatkan pengelolaan kearsipan di desa ini, kata Karyanadi menjadi tantangan tersendiri bagi. Kantor Perpustarda HSU yang pada 2013 meraih juara empat tingkat nasional dibidang pengelolaan kearsipan.
"Rencananya kita memberikan pelatihan di tiap desa, tapi karena keterbatasan anggaran kita gabungan beberapa aparat desa sekaligus mengikuti pelatihan" tambahnya.
Karyanadi berharap, pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) HSU memberikan bekal pelatihan dan pembinaan yang diperlukan bagi meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menjalankan roda pembangunan di desa.
Seiring kemajuan teknologi kepada aparat desa juga diberikan pelatihan pengelolaan arsip melalui media elektronik seperti laptop dan komputer, karena sebagian data membutuhkan penyimpanan keperangkat elekrtonik ini.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014