Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman menyatakan harapannya agar calon gubernur di provinsinya tidak hasil "karbitan."
Pernyataan ketua DPRD itu sama dengan pernyataan wakilnya Asbullah saat menerima dan dialog dengan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, di Banjarmasin, Jumat.
Menurut mereka, bukan hanya Cagub tak boleh hasil karbitan, tetapi juga calon bupati dan calon wali kota.
Pimpinan DPRD Kalsel mengemukakan itu berkaitan dengan agenda pemilihan kepala daerah atau Pilkada di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut pada tahun 2015.
Memang, menurut pimpinan DPRD Kalsel atau "Srikandi" dari Partai Golkar dan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kalau seorang calon kepala daerah tersebut hasil karbitan (orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan tapi ditonjolkan) kemudian lolos akan mendapat kesulitan dalam mempimpin.
Selain itu, kemungkinan banyak dampak lain yang kurang baik bagi suatu daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kalau gubernur atau bupati/wali kota karbitan.
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalsel itu juga mengharapkan, agar masyarakat selaku pemilih jangan tergoda dengan uang dan iming-iming lain. "Apalagi nilai atau jumlah uangnya tidak seberapa, sementara diri kita `tergadai` pada orang mengasih uang," kata mereka.
Oleh sebab itu, dia meminta, agar semua elemen masyarakat melakukan pilihan yang cerdas. "Saya kira, untuk mencerdaskan masyarakat dalam melakukan pilihan pada Pilkada menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk KAMMI," demikian Noormiliyani.
Sebelumnya dari KAMMI Kalsel mengkhawatirkan kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) di provinsi tersebut nanti seorang karbitan, karena cukup dengan bermodalkan uang bisa membeli suara.
Kekhawatiran Pengurus KAMMI tersebut dengan melihat fenomena Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu yang terkesan sarat politik uang (monye politics) atau transaksional.
Namun pengurus atau aktivis KAMMI akan turut berupaya memberikan pendidikan politik yag benar kepada masyarakat dan melakukan pilihan cerdas, sehingga kepala daerah yang terpilih betul-betul mempunyai kemampuan dalam memimpin.
Selain pemilihan gubernur, pada 2015 di Kalsel juga ada tujuh kabupaten/kota yang melakukan pemilihan kepala daerah (bupati atau wali kota) setempat.
Tujun kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada 2015, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Sebelumnya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalsel itu menerima perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang melakukan unjuk rasa di halaman "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Pernyataan ketua DPRD itu sama dengan pernyataan wakilnya Asbullah saat menerima dan dialog dengan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, di Banjarmasin, Jumat.
Menurut mereka, bukan hanya Cagub tak boleh hasil karbitan, tetapi juga calon bupati dan calon wali kota.
Pimpinan DPRD Kalsel mengemukakan itu berkaitan dengan agenda pemilihan kepala daerah atau Pilkada di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut pada tahun 2015.
Memang, menurut pimpinan DPRD Kalsel atau "Srikandi" dari Partai Golkar dan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kalau seorang calon kepala daerah tersebut hasil karbitan (orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan tapi ditonjolkan) kemudian lolos akan mendapat kesulitan dalam mempimpin.
Selain itu, kemungkinan banyak dampak lain yang kurang baik bagi suatu daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kalau gubernur atau bupati/wali kota karbitan.
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalsel itu juga mengharapkan, agar masyarakat selaku pemilih jangan tergoda dengan uang dan iming-iming lain. "Apalagi nilai atau jumlah uangnya tidak seberapa, sementara diri kita `tergadai` pada orang mengasih uang," kata mereka.
Oleh sebab itu, dia meminta, agar semua elemen masyarakat melakukan pilihan yang cerdas. "Saya kira, untuk mencerdaskan masyarakat dalam melakukan pilihan pada Pilkada menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk KAMMI," demikian Noormiliyani.
Sebelumnya dari KAMMI Kalsel mengkhawatirkan kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) di provinsi tersebut nanti seorang karbitan, karena cukup dengan bermodalkan uang bisa membeli suara.
Kekhawatiran Pengurus KAMMI tersebut dengan melihat fenomena Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu yang terkesan sarat politik uang (monye politics) atau transaksional.
Namun pengurus atau aktivis KAMMI akan turut berupaya memberikan pendidikan politik yag benar kepada masyarakat dan melakukan pilihan cerdas, sehingga kepala daerah yang terpilih betul-betul mempunyai kemampuan dalam memimpin.
Selain pemilihan gubernur, pada 2015 di Kalsel juga ada tujuh kabupaten/kota yang melakukan pemilihan kepala daerah (bupati atau wali kota) setempat.
Tujun kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada 2015, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Sebelumnya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalsel itu menerima perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang melakukan unjuk rasa di halaman "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014