Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noomiliyani Aberani Sulaiman menyatakan selaku pemimpin dewan maupun secara kelembagaan tidak bisa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
"Karena kepemimpinan DPRD Kalsel secara kolektif, sehingga untuk mengambil keputusan perlu rapat antarpimpinan terlebih dahulu," katanya saat menerima perwakilan Hizbut Tahtir Indonesia (HTI) yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Banjarmasin, Jumat.
Begitu pula kalau mengambil keputusan secara kelembagaan harus melalui rapat paripurna, tidak bisa mengatasnamakan lembaga, walaupun seorang pimpinan dewan, lanjutnya didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Tapi kalau secara pribadi, saya kira tidak masalah. Tergantung pada pribadi masing-masing anggota dewan," tandas Srikandi Partai Golkar tersebut saat berada di ruang kerja Ketua DPRD Kalsel.
Mengenai ajakan HTI agar Ketua DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan BBM yang penetapan pemerintah pusat terhitung sejak 18 November 2014, Yayan (panggilan lain dari Noormiliyani) menyatakan, secara pribadi dirinya memaklumi aspirasi tersebut.
"Kita berharap, pemerintah pusat mendengar dan memperhatikan, apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi rakyat di daerah, termasuk penolakan kenaikan harga BBM," lanjut putri almarhum H Aberani Sulaiman (Gubernur Kalsel tahun 1960-an) itu.
"DPRD Kalsel selalu siap menerima atau menampung dan menyalurkan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah pusat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," demikian Yayan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah menambahkan, pihaknya berterima kasih atas penyampaian tuntutan tersebut dengan baik, seperti melalui dialog, tanpa melakukan perbuatan anarkhis.
"Insya Allah pada kesempatan pertama, kami akan menyampaikan atau menyalurkan segala aspirasi atau tuntutan yang ditujukan ke pemerintah pusat," tandas Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalsel itu.
Sementara di luar pagar Gedung DPRD Kalsel massa HTI berunjuk rasa sembari mengucap takbir Allahu akbar, mereka meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM akan menambah kesengsaraan atau penderitaan rakyat banyak, sebab dapat menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Karena kepemimpinan DPRD Kalsel secara kolektif, sehingga untuk mengambil keputusan perlu rapat antarpimpinan terlebih dahulu," katanya saat menerima perwakilan Hizbut Tahtir Indonesia (HTI) yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Banjarmasin, Jumat.
Begitu pula kalau mengambil keputusan secara kelembagaan harus melalui rapat paripurna, tidak bisa mengatasnamakan lembaga, walaupun seorang pimpinan dewan, lanjutnya didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Tapi kalau secara pribadi, saya kira tidak masalah. Tergantung pada pribadi masing-masing anggota dewan," tandas Srikandi Partai Golkar tersebut saat berada di ruang kerja Ketua DPRD Kalsel.
Mengenai ajakan HTI agar Ketua DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan BBM yang penetapan pemerintah pusat terhitung sejak 18 November 2014, Yayan (panggilan lain dari Noormiliyani) menyatakan, secara pribadi dirinya memaklumi aspirasi tersebut.
"Kita berharap, pemerintah pusat mendengar dan memperhatikan, apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi rakyat di daerah, termasuk penolakan kenaikan harga BBM," lanjut putri almarhum H Aberani Sulaiman (Gubernur Kalsel tahun 1960-an) itu.
"DPRD Kalsel selalu siap menerima atau menampung dan menyalurkan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah pusat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," demikian Yayan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah menambahkan, pihaknya berterima kasih atas penyampaian tuntutan tersebut dengan baik, seperti melalui dialog, tanpa melakukan perbuatan anarkhis.
"Insya Allah pada kesempatan pertama, kami akan menyampaikan atau menyalurkan segala aspirasi atau tuntutan yang ditujukan ke pemerintah pusat," tandas Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalsel itu.
Sementara di luar pagar Gedung DPRD Kalsel massa HTI berunjuk rasa sembari mengucap takbir Allahu akbar, mereka meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM akan menambah kesengsaraan atau penderitaan rakyat banyak, sebab dapat menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014